Bandar Lampung

Zaiful Bukhori Disebut Sebagai Pihak yang Minta Hasil Audit Investigatif ke BPK Pusat

Melihat Gaya Para Saksi di Persidangan Kasus Korupsi yang Libatkan PT Topcars Indonesia
Melihat Gaya Para Saksi di Persidangan Kasus Korupsi yang Libatkan PT Topcars Indonesia

Senen Mustakim memegang mic sekaligus kertas saat diperiksa di ruang Garuda pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang. Foto: Tinus Ristanto

Suluh.co – Proses persidangan atas kasus sangkaan korupsi pengadaan kendaraan dinas Bupati dan Wakil Bupati yang dilelang Badan Pengelola, Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah [BP2KAD] Pemda Lampung Timur Tahun Anggaran 2016.

Kasus ini berkaitan dengan pengadaan kendaraan dinas senilai Rp2,6 miliar lebih atas jenis Toyota Land Cruiser Prado dan Toyota New Harrier yang lelangnya kemudian dimenangkan PT Topcars Indonesia.

Dalam perjalanannya kasus ini sudah memasuki tahap pemeriksaan saksi-saksi di Pengadilan Negeri Tipikor Tanjungkarang.

Ada 3 orang terdakwa di kasus ini, Suherni selaku Kabid Aset BP2KAD; Dadan Darmansyah selaku ketua pokja; dan Aditya Karjanto selaku Direktur PT Topcars Indonesia.

Pada Jumat, 8 Januari 2020, persidangan untuk terdakwa Dadan Darmansyah dan Aditya Karjanto dimulai dengan memeriksa 10 orang saksi. Di antara saksi-saksi itu, hadir seseorang bernama Senen Mustakim.

Ia adalah Kepala BP2KAD saat itu. Kini ia diangkat oleh Gubernur Lampung Arinal Djunaidi untuk mengemban tugas sebagai Kepala BPSDM Provinsi Lampung.

Wakil Gubernur Lampung kini dijabat oleh Chusnunia Chalim, yang saat Senen Mustakim masih bertugas di Pemda Lampung Timur, Chusnunia Chalim adalah pimpinannya, alias Bupati Lampung Timur saat itu.

Baca Juga:  KPK Dituntut Untuk Ikut Melihat Keseriusan Hakim yang Minta Hadirkan Auditor BPK

“Iya benar jabatan saya sekarang Kepala BPSDM Provinsi Lampung,” jawab Senen Mustakim usai menjalani proses pemeriksaan di pengadilan kepada reporter Suluh.co, Jumat sore.

Saat bersaksi di persidangan, Senen Mustakim ditanya oleh kuasa hukum Aditya Karjanto yang bernama Japriyanto Manalu.

Pada waktu itu, ia membenarkan Badan Pemeriksa Keuangan [BPK] Pusat telah memberikan hasil audit investigatif — yang semula audit itu di-request oleh Kejaksaan Tinggi Lampung– kepada Pemda Lampung Timur.

Hasil audit investigatif itu diminta berdasarkan hasil dialognya dengan seseorang yang disebutnya sebagai ‘bupati’.

Yang pada akhirnya BPK Pusat memberikan hasil audit investigatif itu usai ‘bupati’ berkirim surat secara resmi ke BPK Pusat.

Di ruang sidang, Japriyanto sempat memamerkan hasil audit investigatif ke hadapan majelis hakim. Pengamatan reporter Suluh.co, ada 4 lembar kertas yang kemudian diminta oleh hakim untuk dibaca.

Saat hakim meminta dan melihat surat itu, para hakim kagum sambil berkata ”kok bisa ya mereka minta hasil audit begini”.

Baca Juga:  Masyarakat Lampung Gelar Aksi Bela Muslim India

Hakim kemudian sempat mengucapkan bahwa audit investigatif itu dilakukan BPK atas permintaan penegak hukum untuk melakukan proses penegakan hukum.

Usai menjalani pemeriksaan, kepada reporter Suluh.co, Senen Mustakim mengatakan sosok bupati yang disebutnya di persidangan tadi adalah Zaiful Bukhori.

Reporter Suluh: Apakah bupati yang anda maksud adalah bupati bernama Tauhidi?

Senen Mustakim: Nggak. Pak Tauhidi sudah nggak ada. Dengan bupati yang […]

Reporter Suluh: Sekarang? Zaiful Bukhori?

Senen Mustakim: Iya. Karena ini sudah lama pak. Sudah lama sekian lama di kejaksaan tinggi nggak jelas. Gitu loh. Apa sebenarnya ini nya.

Senen Mustakim: Kami merasa juga dipanggil di kejaksaan tinggi, kemudian juga diperiksa oleh BPK. BPK juga turun ke lapangan ngelihat mobil. Lihat fisiknya.

Kami kan pengen tahu juga apa hasilnya, kemudian kerugiannya itu dimana, berapa. Nah kan itu ada surat […]

Reporter Suluh: Siapa yang memberikan ide agar berkirim surat ke BPK Pusat dengan maksud meminta hasil audit investigatif itu?

Senen Mustakim: Itu intinya saya nggak ingat. Intinya nggak ingat. Pengen tahu aja hasilnya seperti apa.

Senen Mustakim mengatakan bahwa permintaan ke BPK Pusat tadi dilakukan secara resmi.

Baca Juga:  Memohon Majelis Hakim Melihat Asbabun Nuzul Perdebatan Audit BPK RI dan Zaiful Bukhori

“Ada surat resminya. Kan tadi juga disampaikan di sidang,” tuturnya.

Reporter Suluh: Apakah surat dari BPK Pusat yang diterima itu memuat 4 lembar seperti yang diperlihatkan di sidang?

Senen Mustakim: Iya.

Suluh.co sebelumnya sudah menayangkan produk pers yang mengulas tentang kronologis bagaimana audit investigatif BPK Pusat itu bisa diterima oleh Pemda Lampung Timur. Baca di sini : Kronologis Audit Investigasi BPK Pusat

Sesuai dengan pedoman media siber, produk ini masih akan di-update oleh redaksi Suluh.co pada konteks pemenuhan prinsip keberimbangan produk jurnalistik. Suluh.co masih melakukan percobaan permintaan keterangan kepada pihak-pihak terkait yang disebutkan oleh narasumber dalam hal ini Senen Mustakim.

Reporter: Ricardo Hutabarat

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top