Panggung

Yuk Intip Kinerja Pansus Pemindahan IKN DPR RI, Sepekan Ini (1)

Presiden RI Joko Widodo dan Ketua DPR RI Bambang Soesatyo, Jakarta (16/8/2019). | Setjen DPR RI

BANDAR LAMPUNG — Bandul pendulum rencana teknokratik pemindahan ibu kota negara (IKN) baru kini bergerak eksesif ke ruang-ruang rapat alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Usai Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan Pulau Kalimantan sebagai bentang spasial lokasi terpilih IKN baru, memakai diksi seksi sarat aksentuasi, “mohon izin”, sebagai kode halus tekad kuat pemerintah mengeksekusi wacana futuristik pemindahan IKN baru menjadi rencana teknokratik program raksasa anak bangsa, pada konvensi kenegaraan Sidang Bersama Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan DPR di ruang sidang paripurna MPR/DPR/DPD, Senayan, Jakarta, Jum’at 16 Agustus 2019.

Dimana, transformasi wacana futuristik menjadi rencana teknokratik tersebut dinilai banyak pihak sebagai maha puncak gagasan besar kebutuhan kohesif bangsa memiliki sejarah baru kepemilikan IKN baru, baik yang secara dekonstruksi politik maupun rancang bangun teknokratik merupakan hasil karya otentik putra-putri terbaik bangsa Indonesia, sejak berkumandang cantik oleh pidato Presiden pertama Soekarno di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, 17 Juli 1957 silam.

Baca Juga:  Bangun IKN Baru Gunakan Cara Luar Biasa

Dilanjutkan pengumuman Presiden Jokowi tentang keputusan pemerintah menetapkan lokasi terpilih IKN baru Republik Indonesia di sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian wilayah Kabupaten Kutai Kertanegara (PPU-Kukar), Kalimantan Timur (Kaltim) yang disampaikan di Istana Negara, Jakarta, Senin 26 Agustus 2019.

Bersegera, usai surat keputusan Presiden tentang penetapan dimaksud yang ditujukan kepada Ketua DPR Bambang Soesatyo tertanggal Jum’at 23 Agustus 2019 diterima, mekanisme parlemen pun efektif bekerja.

Apa saja? Seperti dikutip dari Kompas, Senin (26/8/2019), pimpinan DPR bergerak cepat, mengumumkan surat itu di Sidang Paripurna DPR 27 Agustus 2019, lalu di bawa ke Rapat Pimpinan DPR untuk diproses lebih lanjut.

Baca Juga:  Mengenal Garinca Reza Pahlevi Lebih Dekat

“Sesuai dengan mekanisme pembentukan UU tentang penetapan ibu kota negara,” ujar Bamsoet, sapaan Bambang Soesatyo melalui pesan singkat kepada jurnalis Kompas.com Kristian Erdianto, edisi hari yang sama.

Selang 20 hari, publik disodorkan komposisi 30 anggota Panitia Khusus Pemindahan IKN DPR (Pansus IKN DPR) hasil penetapan Rapat Paripurna DPR 16 September 2019.

Pansus IKN DPR merupakan pansus lintas komisi, terkait multiaspek pembahasan juga penelaahan komprehensif terhadap kajian pemerintah yang telah diampu Kementerian PPN/Bappenas sejak 2017.

Senada sebelumnya, salah satunya seperti disuarakan oleh Sekjen DPP PPP Arsul Sani, anggota DPR dapil Jawa Tengah X meliputi Kabupaten Pekalongan, Batang, Pemalang, dan Kota Pekalongan ini kepada jurnalis Detik.com Nur Azizah Rizki Astuti, di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (27/8/2019).

Seperti dilansir Detik, hari yang sama, Arsul menyatakan bahwa kalau ini sudah menjadi keputusan presiden sebagai kepala negara maupun kepala pemerintahan, mau tak mau lembaga negara lainnya harus merespons.

Baca Juga:  Penyanyi Solo Asal Lampung Gelar Tour 3 Kota di Sumatera

“Dan yang paling harus di depan merespons adalah DPR ya sebagai lembaga legislatif,” kata anggota Badan Legislasi, dan Komisi Hukum, HAM, dan Keamanan DPR ini.

Saat itu, Arsul mengonfirmasi kemungkinan pembentukan pansus lintas komisi di DPR untuk membahas undang-undang IKN baru sebagai keharusan respons cepat DPR atas rencana pemindahan IKN.(LS/Muzzamil)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top