Bandar Lampung

Yang Ditunggu dari KPK dalam Kasus Eks Bupati Lamteng Mustafa Jilid II: Adanya Penetapan TSK Penyuap

KPK Sebut Ada Ahli Suara di Kasus Eks Bupati Lamteng Mustafa, Suara Siapa yang Tersadap?

Mantan Bupati Lampung Tengah Mustafa.

Suluh.co – Eks Bupati Lampung Tengah [Lamteng] Mustafa tercatat sudah dua kali ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi [KPK] sebagai tersangka.

Pertama, KPK menetapkannya sebagai tersangka pemberi suap. Suap itu awal-awal disangka KPK diberikan kepada anggota DPRD Lamteng untuk menyetujui pinjaman uang kepada PT Sarana Multi Infrastruktur [SMI].

Singkatnya, KPK pada kasus itu, hakim telah memvonisnya dengan pidana kurungan badan selama 3 tahun. KPK kemudian juga telah menetapkan para anggota DPRD Lamteng sebagai tersangka penerima suap dari Mustafa. Di kasus ini para tersangka sudah masuk pada tahap menjalani proses vonis sebagai terpidana.

KPK juga kemudian telah menetapkan 2 pengusaha yang disangka oleh KPK mulanya sebagai pemberi suap kepada Mustafa. Kedua pengusaha ini juga sudah menjalani putusan hakim.

Hari-hari ini, KPK kemudian kedua kalinya menetapkan Mustafa menjadi tersangka penerima suap. Nilai suapnya ditaksir mencapai Rp95 miliar.

Baca Juga:  Besok, Puncak Arus Balik di Terminal Rajabasa

Proses penanganan perkara ini pun sudah memasuki tahap penyusunan surat dakwaan kepada Mustafa, oleh Jaksa Penuntut Umum KPK. Rencananya, KPK akan membacakan dakwaan kepada Mustafa di Pengadilan Negeri Tipikor Tanjungkarang pada awal Januari 2021.

Melihat kronologis ini, Ketua Presidium Persatuan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia [PERMAKI] Mustofa Ali menilai ada hal yang belum diungkap oleh KPK. Yakni, siapa pihak pemberi suap kepada Mustafa, dan kapan KPK menetapkan tersangka atau tsk baru dengan status pemberi suap.

“Memang ada yang belum terungkap, yaitu siapa pemberi dan kapan ada penetapan tersangka kepada pemberi suap yang dihitung-hitung oleh KPK bahwa Mustafa disangka menerima gratifikasi sebesar Rp95 miliar,” tutur Mustofa Ali, Senin, 28 Desember 2020.

Ia berharap KPK segera memperjelas duduk soal dari sangkaan gratifikasi kepada Mustafa. “Harapan kita ada penetapan baru, dan penyidikan baru,” ucapnya.

“Coba kita hitung secara kasar, berapa nilai yang disangka dalam gratifikasi Rp95 miliar tadi, dikurangkan dengan nilai suap yang diberikan 2 pengusaha yang di awal sudah divonis tadi. Terlebih sangkaan gratifikasi ini sudah disangka berlangsung lama dan ini berkait dengan penerimaan fee proyek,” timpalnya.

Baca Juga:  KWH Fiktif, Masyarakat Mesuji Timur Geruduk Kantor PLN

KPK menduga Mustafa menerima fee dari ijon proyek-proyek di lingkungan Dinas Bina Marga. Kisaran fee sebesar 10 persen-20 persen dari nilai proyek.

“Total dugaan suap dan gratifikasi yang diterima yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugas MUS sebagai Bupati Lampung Tengah periode 2016-2021 yaitu sebesar Rp95 miliar. MUS diduga tidak melaporkan penerimaan tersebut pada Direktorat Gratifikasi KPK,” ucap Wakil Ketua KPK Alexander kala mengumumkan penetapan tersangka Mustafa [MUS].

Dari catatan penerimaan dan pengeluaran, lanjut dia, uang senilai sekitar Rp95 miliar tersebut diperoleh pada kurun Mei 2017 hingga Februari 2018 dan dipergunakan untuk kepentingan Mustafa.

Terkait dugaan penerimaan suap dan gratifikasi tersebut, KPK menyangkakan Mustafa melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 dan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 KUHP.

Baca Juga:  Ketua MPR, Gubernur dan Wali Kota Kompak Nyalakan Api Obor Asian Games

Reporter: Ricardo Hutabarat

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top