Bandar Lampung

Wow! Agung Ilmu Mangkunegara Ajukan PK ke MA

Wow! Agung Ilmu Mangkunegara dan Raden Syahril Ikut-ikutan Ajukan PK ke MA
Wow! Agung Ilmu Mangkunegara dan Raden Syahril Ikut-ikutan Ajukan PK ke MA

Agung Ilmu Mangkunegara. Foto: Tommy Saputra.

Suluh.co – Masih ingat dengan terpidana pada kasus korupsi yang ditangani KPK lewat Operasi Tangkap Tangan atau OTT di Pemkab Lampung Utara?

Kini, mantan Bupati Lampung Utara Agung Ilmu Mangkunegara, kini mengajukan Peninjauan Kembali [PK] ke Mahkamah Agung [MA].

Keterangan soal permohonan PK tersebut setidaknya terlampir pada laman resmi Sistem Informasi Penelusuran Perkara [SIPP] Pengadilan Negeri atau PN Tanjungkarang yang diakses reporter Suluh.co pada Senin, 8 Februari 2021.

Sesuai dengan data yang terdokumentasi pada laman web tersebut, tanggal persidangan untuk PK itu terjadwal pada Kamis, 18 Februari 2021. Nomor perkaranya sendiri ialah 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN Tjk.

Diketahui, Agung Ilmu Mangkunegara divonis bersalah karena terbukti melakukan korupsi untuk 7 tahun penjara.

Baca Juga:  Reses di Kecamatan Sukarame, Sukri Kebanjiran Aspirasi

“Menjatuhkan vonis tujuh tahun penjara dan denda Rp 750 juta subsidair 8 bulan kurungan terhadap Terdakwa Agung Ilmu Mangkunegara,” kata Hakim Ketua Efiyanto saat mengetuk palu sidang, Kamis, 2 Juli 2020.

Selain itu, terdakwa Agung juga dihukum membayar uang pengganti sebesar Rp 74.634.866.000 subsidair 2 tahun kurungan, dan pencabutan hak politik untuk dipilih dalam jabatan publik selama 4 tahun setelah selesai menjalani pidana pokok.

“Terdakwa Agung Ilmu Mangkunegara terbukti secara sah dan meyakinkan menerima suap dan gratifikasi sejumlah proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara secara bersama-sama dan berlanjut,” lanjut Hakim Ketua Efiyanto.

Menurut majelis hakim, terdakwa terbukti melanggar Pasal 12 huruf b UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP & Dakwaan Kedua Pasal 12 B jo Ps 55 (1) ke-1 jo Ps 65 KUHP.

Baca Juga:  Warga Bakung Rentan Terserang Penyakit

Majelis juga mempertimbangkan hal-hal memberatkan dan meringankan. Memberatkan seperti, selaku kepala daerah dengan kewenangan yang dimiliki seharusnya berperan aktif ikut mencegah praktek korupsi, namun itu tidak dilakukan. Kemudian, terdakwa juga telah melakukan lebih dari satu tindak pidana korupsi dan gratifikasi secara berulang.

Reporter: Ricardo Hutabarat

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top