Modus

Warga Natar Terlilit Hutang Gegara Program Sejuta Rumah

Hasta, warga Natar penerima bantuan/NUS

Suluh.co – Warga Kecamatan Natar, yang merasa menjadi korban penipuan program sejuta rumah bersubsidi dari pemerintah, melaporkan permasalahan itu ke Kejaksaan Tinggi Lampung, pada Jumat (4/12) kemarin, dan kini tengah ditelaah oleh Kejati, untuk selanjutnya memanggil pihak – pihak yang terlibat guna dimintai klarifikasi.

Para warga ini terpaksa membuat laporan ke Kejati Lampung melalui kuasa hukumnya, sebab janji – janji pengantian biaya renovasi rumah yang mereka nantikan selama dua tahun belakangan, tak kunjung diterima.

Berangan – angan memiliki hunian yang layak untuk keluarga, para warga ini judtru memberanikan diri berhutang sana – sini puluhan juta rupiah, demi membangun istana sederhana yang sebelumnya telah diiming-imingi akan digantikan seluruh biaya yang mereka keluarkan, jika bangunan rumah telah berdiri.

Baca Juga:  Pasca Tertahan di Gerbang Tol Sidomulyo, Keluarga Pasien dan PT HK Tuai Simpati

Seperti yang dialami oleh Danang, yang awalnya sangat senang mendengar dirinya masuk ke dalam daftar warga penerima bantuan program sejuta rumah bersubsidi ini.

Ia percaya program ini benar adanya, sebab saat peletakan batu pertama di kediamannya, dua pejabat pemerintah hadir langsung menyaksikan pembuatan fondasi.

Para warga juga mengeluhkan, biaya yang digunakan untuk pembangunan rumah harus mereka bayarkan meski dengan mencicil, pihak – pihak yang terlibat dalam program pemerintah ini pun tak menunjukkan etikat baik, yang terkesan membiarkan warga penerima bantuan harus menghadapi kesulitan menghadapi tagihan hutang setiap bulan.

Hasta, warga Natar penerima bantuan, menjelaskan, saat itu Maret Tahun 2018, Tim Jaringan Laskar Nusa Bangsa yang menawarkan program dari Presiden Joko Widodo soal bedah rumah sesuai tipe.

Baca Juga:  Itera Lampung Didemo Soal Pembangunan Gedung Laboratorium Teknik

“Janji awalnya setiap kita naik atap, turun dana 50 persen. Jadi mau gimana ini, sedangkan uang hasil membangun rumah lewat hutang, kami keberatan soal ini karena tak sesuai janji. Dan kami selama 2 tahun hanya disuruh terus menunggu tanpa kepastian,” papar Hasta.

Dari permasalahan tersebut, Rabu (3/12) kemarin, kuasa hukum dari warga penerima bantuan akhirnya melaporkannya ke Kejati Lampung, dan saat ini laporan tersebut sedang ditelaah untuk selanjutnya memanggil pihak – pihak yang terlibat guna dimintai klarifikasi.

Sementara, Andrie W Setiawan, Kasipenkum Kejati Lampung, mengatakan sudah menerima laporan dari warga.

“Ya kami lihat dulu laporannya,” singakt dia.

Diketahui, para warga ini hanya meminta keadilan dari janji – janji yang diterimanya, sebab selama dua tahun belakangan mereka harus melunasi cicilan hutang puluhan juta rupiah, yang tak mungkin terlunasi hanya dengan diam menunggu realisasi dari iming – iming oknum yang tak bertanggung jawab.(NUS)

Baca Juga:  Penjelasan Kejati soal Adanya TSK Inisial Mr Berjenis Kelamin Perempuan di Kasus Korupsi BPPRD Lamsel
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top