Bandar Lampung

Walhi Tolak Rencana Pembangunan Living Plaza Lampung

Walhi Tolak Rencana Pembangunan Living Plaza Lampung/Istimewa

Suluh.co – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Eksekutif Daerah Lampung, menolak rencana pembangunan pusat perbelanjaan Living Plaza Lampung, di Kelurahan Rajabasa Nunyai, Kecamatan Rajabasa, Kota Bandar Lampung.

Hal itu disampaikan pada Sidang Komisi Amdal (KPA) Kota Bandar Lampung pada Jumat (15/1) via daring (dalam jaringan) melalui aplikasi zoom meeting.

Irfan Tri Musri, Direktur Eksekutif WALHI Lampung, dengan tegas menyampaikan menolak pembahasan dokumen AMDAL-RKL/RPL Pembangunan Pusat Perbelanjaan Living Plaza Lampung, oleh PT Tiga Dua Delapan di Kelurahan Rajabasa Nunyai.

“Ini tidak sesuai dengan tata ruang Kota Bandar Lampung yang telah ditetapkan dalam perda Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2011, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2011-2030 serta bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan,” papar Irfan.

Kemudian Dokumen AMDAL tidak memuat rekomendasi BKPRD/TKPRD Kota Bandar Lampung terkait kesesuaian ruang.

Baca Juga:  Gubernur Ridho dan Lampung Sai Jalin Silaturahmi Dengan Para Veteran

Serta secara spesifik dan tata ruang lokasi kegiatan berada di kawasan pendidikan tinggi sebagaimana diatur dalam perda Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2011, Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2011- 2030, Pasal 19 Ayat (3).

Yang berbunyi, Subpusat pelayanan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. SPPK Kedaton dengan wilayah pelayanan Kecamatan Kedaton dan Rajabasa yang berfungsi sebagai pusat pendidikan tinggi dan budaya, simpul utama transportasi darat, perdagangan dan jasa, dan permukiman perkotaan; serta berada di kawasan perumahan/permukiman kepadatan sedang sebagaiamana tertuang dalam pasal 52 Ayat (2) huruf (b) angka (1) Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2011-2030.

Selain tidak sesuai dengan tata ruang, lokasi rencana aktivitas/kegiatan berada di wilayah yang selama ini menjadi daerah resapan air dan kawasan rawan bencana banjir yang mana bencana banjir terjadi setiap tahun di wilayah tersebut.

“Maka apabila aktivitas tersebut dilaksanakan maka akan terjadi bencana banjir yang lebih masif lagi di wilayah tersebut yang akan sangat merugikan masyarakat,” tegasnya.

Baca Juga:  Nanang Ermanto Tinjau Lokasi Pembangunan Sejumlah Gedung Baru

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, untuk memastikan lingkungan hidup yang sehat dan berkelanjutan sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM) serta memperhatikan bahwa AMDAL dan Tata Ruang sebagai Instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

WALHI Lampung meminta, kepada Komisi Penilai AMDAL Kota Bandar Lampung untuk membatalkan pembahasan dan mengembalikan dokumen AMDAL kepada pemrakarsa sebagaiaman dengan yang tertuang dalam Pasal 4 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan.

Apabila Pemrakarsa tetap melakukan aktivitas dan Komisi Penilai AMDAL Kota Bandar Lampung melanjutkan pembahasan AMDAL ini serta Walikota Bandar Lampung menerbitkan izin lingkungan untuk aktivitas ini yang merupakan aktivitas/kegiatan bertentangan dengan peraturan perundangundangan.

Maka WALHI Lampung akan melakukan upaya hukum untuk pembatalan izin lingkungan dan/atau mendorong penegakan hukum terhadap aktivitas pelanggaran yang terjadi sesuai dengan Kedudukan Hukum/Legal Standing WALHI Lampung sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 92 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Paragraf Hak Gugat Organisasi Lingkungan Hidup.

Baca Juga:  Buka Rakernas Tarbiyah-Perti, Gubernur Ridho : Jusuf Kalla Tokoh Pemersatu Umat

Dalam hal ini pemerintah kota bandar lampung harus tegas menjalankan amanat  Undang Undang No. 32/2009, tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH)  khususnya pasal 67 yang menyebutkan, “Setiap orang berkewajiban untuk memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.”

 

Reporter : HMS/WALHI

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top