Bandar Lampung

WALHI Desak Pembatalan Perda RZWP3K Provinsi Lampung

Konsultasi Publik Kajian Awal/Pengambilan Data Awal Rencana Peninjauan Kembali Perda No. 1 tahun 2018 tentang Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung pada 15 Desember 2020 di Hotel Emersia Kota Bandar Lampung dan juga melalui sistem dalam jaringan (daring/online) via aplikasi Zoom/Istimewa

Suluh.co – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau WALHI Lampung, menyampaikan rekomendasi penolakan terhadap revisi perda No 1 Tahun 2018.

Hal itu rentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi Lampung tahun 2018 – 2038 pada kegiatan Konsultasi Publik Kajian Awal/Pengambilan Data Awal Rencana Peninjauan Kembali Perda No. 1 tahun 2018 tentang Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung pada 15 Desember 2020 di Hotel Emersia Kota Bandar Lampung dan juga melalui sistem dalam jaringan (daring/online) via aplikasi Zoom.

Dalam kesempatan tersebut Irfan Tri Musri, Direktur WALHI Lampung, menegaskan bahwa dalam melakukan revisi RZWP3K dan PK ini pihaknya tidak melihat apa semangat dan urgensinya serta keberpihakan terhadap lingkungan hidup dan masyarakat pesisir.

Peninjauan kembali dilakukan bukan didasari semangat peninjauan kembali, melainkan dikarenakan perda ini sudah terlanjur masuk dalam rencana revisi oleh DPRD Provinsi Lampung.

“Dan itu sudah masuk ke dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda) DPRD Provinsi Lampung Tahun 2020. Yang mana seharusnya hasil peninjauan kembali menjadi dasar dilakukan revisi terhadap RZWP3K Provinsi Lampung,” kata Irfan, lewat keterangan yang diterima redaksi, Rabu (16/12).

Selain itu juga WALHI Lampung juga mempertanyakan dasar dilakukan peninjauan kembali Perda Nomor 1 Tahun 2018 ini.

Karena di dalam Peraturan Menteri kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2016, tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil, bahwa penetapan peninjauan kembali harus dilakukan berdasarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur sebagaimana disebutkan dalam Pasal 45 Permen KKP Nomor 23 Tahun 2016.

Baca Juga:  Walhi Lampung Kritik Pedas Kinerja Pemprov Lampung

“Penetapan pelaksanaan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a dilakukan dengan keputusan gubernur untuk peninjauan kembali RZWP-3-K atau RZR” dalam bunyi pasal tersebut.

Dan di Pasal 46 : (1) Peninjauan kembali dilaksanakan oleh Tim yang dibentuk oleh gubernur.

(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan Lembaga penelitian”.

Irfan menyatakan, bahwa pelaksanaan peninjauan kembali revisi RZWP3K Harus mengacu pada UU 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undnag-Undang Nomor 27 Tahun 2007, tentang pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 23 Tahun 2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil, dan Tidak boleh proses pelaksanaan revisi dan peninjauan kembali berada diluar jalur peraturan perundang-undangan tersebut.

Dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 23 Tahun 2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil, pada pasal 43 ayat (2).

Pasal itu berbunyi bahwa RZWP-3-K dan RZR dapat ditinjau kembali kurang dari 5 (lima) tahun, apabila terjadi:

a. perubahan kebijakan nasional yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

b. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;

c. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang- undang;

d. perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan dengan undang- undang; dan/atau

e. penemuan ilmiah baru yang berdampak pada berubahnya Alokasi Ruang dalam RZWP-3-K atau RZR”.

Dalam konteks revisi dan peninjauan kembali ini WALHI tidak melihat ada urgensi terhadap pelaksanaan revisi Perda 1 Tahun 2018 tersebut yang berkaitan dengan pasal 43 ayat (2) Permen KKP Nomor 23 Tahun 2016.

Surat dari Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia No 309/Deputi 1/Maritim/2019 tanggal 23 Desember 2019 tentang Penerapan Traffic Separation Scheme (TSS) di Selat Sunda dan Selat Lombok tidak bisa dianggap sebagai kebijakan nasional.

Baca Juga:  Sepanjang Tahun 2020 Lubang Bekas Galian Tambang Telan 8 Korban Jiwa

“Sehingga harus melakukan revisi terhadap Perda RZWP3K Provinsi Lampung karena surat tersebut bukan merupakan bagian dari peraturan perundang-undangan sehingga dapat dijadikan dasar pelaksanaan revisi Perda Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2018, tentang RZWP3K Provinsi Lampung,” papar Irfan.

Sementara, Mas Habi, Direktur Mitra Bentala, tetap mempertanyakan apa urgensinya untuk dilakukan revisi atau peninjauan kembali terhadap lerda tersebut.

“Mengingat sejak ditetapkan tahun 2018 hingga kini 2020 umur Perda pun baru 2 tahun, sampai saat ini kami belum melihat efektivitas dalam implementasinya, kita belum mengetahui sudah sejauh mana implementasinya,” tegas Mas Habi.

Dengan kondisi seperti itu, tiba-tiba ada usulan untuk ditinjau kembali sehingga menjadi pertanyaan publik.

Harus ada hal-hal urgen yang memenuhi syarat untuk direvisi atau ditinjau kembali perda tersebut sesuai dengan peraturan yang ada.

Misalkan minimal sudah 5 tahun sejak ditetapkan, kemudian beberapa hal lainya sperti ada kebijakan nasional, kebencanaan dan lainnya untuk layak ditinjau kembali.

“Terkesan dilakukannya revisi atau penijauan kembali (PK) ada sesuatu hal yang ingin diakomodir untuk kepentingan tertentu,” jelasnya.

Kasuistik saat ini yang sangat relevan dgn Perda Zonasi, adalah masih maraknya aktivitas tambang pasir di beberapa wiayah pesisir, seperi di Lampung Timur, (Efektifitas Perda masih dipertanyakan).

Menurut Irfan, PK atau revisi juga jangan sampai memberikan ruang terhadap aktivitas-aktivitas illegal dan yang telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor pesisir dan pulau-pulau kecil untuk dapat memberikan ruang legalitas sebagai mana diatur dalam Permen KKP nomor 23 Tahun 2016 dalam Pasal 50.

Irfan menyampaikan bahwa pelaksanaan peninjauan kembali ini bukan didasari oleh kemurnian semangat peninjauan kembali melainkan dikarenakan hanya untuk kepentingan legal formal DPRD Provinsi Lampung yang telah melakukan pelanggaran administrasi terhadap proses revisi perda dan upaya agar dapat terus melaksanakan proses-proses revisi terhadap Perda Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2020, tentang RZWP3K Provinsi Lampung Tahun 2018 – 2038.

Baca Juga:  Pro Kontra Living Plaza, Pemkot dan Walhi Makin Sengit

Irfan merekomendasikan agar revisi perda dan peninjauan kembali Perda Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2020 tentang RZWP3K) Provinsi Lampung Tahun 2018 – 2038, dibatalkan.

“Lebih baik peninjauan kembali ini dilakukan sesuai dengan waktu yang proporsional sesuai dengan waktu yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu setiap 5 tahun sekali,” timpal Irfan.

“Lebih baik saat ini Pemprov Lampung melakukan penguatan implementasi perda serta inventarisir persoalan dan substansi yang belum masuk dalam perda RZWP3K Provinsi Lampung yang dapat memberikan kepastian keberlanjutan lingkungan hidup dan kelangsungan hidup masyarakat pesisir,” tambah Irfan.

Pasalnya, ia menyadari masih ada juga substansi terkait lingkungan hidup dan masyarakat pesisir yang belum terakomodir dalam perda tersebut.

Seperti pemukiman nelayan yang belum terakomodir dan pelabuhan untuk kepentingan masyarakat.

Selain itu Irfan juga menegaskan, seharusnya pemprov dan stakeholder lainnya melakukan penguatan terhadap implementasi.

“Dalam implementasinya terjadi banyak pelanggaran dan aktivitas yang tidak sesuai dengan perda ini,” urai Irfan.

Karena saat ini upaya-upaya implementasi terhadap lerda ini masih minim, banyak sekali persoalan yang terjadi seperti aktivitas ilegal, penebangan mangroove, pertambangan pasir sampai dengan terancamnya kawasan budidaya perikanan berkelanjutan di Lampung Timur dan Tulang Bawang yang terancam.

Serta, belum ada proses hukum yang memberikan sanksi yang tegas terhadap pelanggar Perda 1 Tahun 2018 dan UU 1 Tahun 2014.(SUL/RED)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top