Bandar Lampung

TSK Baru yang Sedang Dicari KPK di Kasus Korupsi Lamsel: Berpredikat Pemberi atau Penerima Suap?

Pelaku Baru Yang Mau Dicari KPK di Kasus Korupsi Lamsel: Berpredikat Pemberi atau Penerima Suap?
Pelaku Baru Yang Mau Dicari KPK di Kasus Korupsi Lamsel: Berpredikat Pemberi atau Penerima Suap?

Ilustrasi. Foto: IDN Times

Suluh.co – Kita tahu Komisi Pemberantasan Korupsi [KPK] sudah melakukan pengembangan kasus dengan menerbitkan surat perintah penyidikan baru di dalam perkara korupsi mantan Bupati Lampung Selatan [Lamsel] Zainudin Hasan. Berangkatnya penyidikan ini didasarkan pada putusan hakim kepada Zainudin Hasan.

Dan memang terbukti: HH [Hermansyah Hamidi] dan SYH [Syahroni] resmi menjadi tersangka. Kekinian, KPK sudah memeriksa sejumlah orang atas kasus kedua orang itu.

Kedua tersangka disangkakan telah menerima fee proyek yang diadakan di Dinas PU-PR Lampung Selatan. Yang mana fee itu disalurkan dan telah diterima Zainudin Hasan –sesuai dengan putusan hakim kepada Zainudin.

Saksi-saksi terperiksa yang sudah memberikan keterangan kepada penyidik KPK banyak dan beragam statusnya.
Misalnya. Ada Bupati Lampung Selatan Nanang Ermanto. Dalam putusan hakim yang menjadi dasar penyidikan ini, Nanang Ermanto ditegaskan sudah mengembalikan uang-uang yang diterimanya ke KPK.

Baca Juga:  ACT Droping Air Bersih di Susunan Baru Tanjung Karang Barat

Ada juga saksi bernama Cik Ali, seorang kontraktor. Dalam putusan hakim, ia diklasifikasikan sebagai kontraktor yang diduga melakukan suap kepada HH dan SYH. Paket proyek yang dikerjakan Cik Ali ini tidak kecil.

Juga ada saksi terperiksa seperti anggota DPD RI Ahmad Bastian; dan Hanafiah Hamidi serta masih banyak lagi.

Plt Juru Bicara Bidang Penindakan KPK Ali Fikri mengatakan, KPK sangat tidak mungkin menaruh rasa sungkan untuk melakukan pengembangan dengan menetapkan tersangka atau tsk lainnya.

Dalam perjalanannya, HH dan SYH diumumkan KPK secara resmi menyandang predikat sebagai tersangka atas sangkaan penerimaan suap.

Kendati membuka peluang untuk menetapkan tersangka baru di kasus ini, Ali Fikri tak secara eksplisit menjelaskan kira-kira siapa dan apa predikat yang jadi incaran KPK: pemberi suap kah; atau penerima suap.

Baca Juga:  Pedagang Pasar Smep Minta Pemkot Serius Membangun 

“Jika sepanjang adanya bukti permulaan yang cukup maka KPK juga tak segan menetapkan kembali pihak-pihak lain sebagai tersangka dalam pengembangan perkara tersebut,” beber dia kepada Suluh.co, Senin pagi, 21 Desember 2020.

Namun yang jelas, dasar bagi KPK sebagai penegak hukum untuk menetapkan pelaku baru, lanjut Ali Fikri, harus lah merujuk pada kecukupan alat bukti sesuai dengan KUHAP.

“Sebagai penegak hukum, KPK tentu harus bekerja atas dasar hukum yang berlaku sehingga dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka dasarnya adalah adanya kecukupan alat bukti,” tutur Ali Fikri.

Ali Fikri menegaskan, KPK selalu memiliki pandangan atau prinsip yang sama dengan masyarakat dalam konteks penegakan hukum. “Kami sangat memahami harapan masyarakat terkait penuntasan penanganan perkara tersebut,” lanjutnya.

Meski demikian, ia ingin agar masyarakat juga melihat pada sisi: bahwa ketika KPK menjalankan penegakan hukum, tidak lah atas ‘order’ atau paksaan pihak manapun. Ali Fikri ingin kembali mengatakan bahwa KPK tetap merujuk kepada kecukupan alat bukti.

Baca Juga:  Bupati Nanang Sambangi Para Tokoh Lamsel

“KPK dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka itu bukan karena desakan ataupun permintaan pihak tertentu,” tandasnya.

Reporter: Ricardo Hutabarat

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top