Pendapat

Tidak Cukup Menunda, RUU HIP Harus Dibatalkan

Oleh : Excel Ramadani Sihite

Aktivis HMI Yogyakarta

PEMERINTAH dan Dewan Perwakilan Rakyat seharusnya lebih mengutamakan proses penanganan Virus Covid – 19, ditengah pandemi seperti ini Rancangan Undang – undang Haluan Ideologi Pancasila tidak seharusnya untuk dibahas karena akan banyak memunculkan Pro dan Kontra dikalangan masyarakat Indonesia terhadap Rancangan Undang – undang Haluan Ideologi Pancasila tersebut.

Pancasila adalah dasar falsafah negara Indonesia, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa Pancasila merupakan dasar falsafah dan ideologi negara yang diharapkan menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia sebagai dasar pemersatu bangsa, lambang persatuan dan kesatuan serta sebagai pertahanan bangsa dan negara Indonesia.

Haluan Ideologi Pancasila adalah pedoman bagi penyelenggara negara dalam menyusun dan mengatur perencanaan pelaksanaan dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan bidang politik hukum, ekonomi, sosial, budaya, mental, spiritual, pertahanan dan keamanan yang berlandaskan pada pengetahuan dan teknologi serta arah bagi seluruh warga negara dan penduduk dalam kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan pada nilai – nilai pancasila.

Berdasarkan latar belakang dibentuknya Rancangan Undang – undang Haluan Ideologi Pancasila, maka dapat diketahui bahwa motivasi pembentukan Rancangan Undang – undangHaluan Ideologi Pancasila adalah pandangan subyektif legislatif atau Dewan Perwakilan Rakyat atas kondisi kekinian bangsa Indonesia. Sehingga dinyatakan secara jelas,maka diperlukan campur tangan negara untuk mempelopori menginplementasikan ideologi Pancasila sesuai tantangan jaman masa kini. Ini menunjukkan bahwa Rancangan Undang – undang Haluan Ideologi Pancasila tidak berangkat dari kebutuhan nasional dan masyarakat Indonesia, melainkan Dewan Perwakilan Rakyat “memaksakan kehendaknya” agar negara untuk terlibat dalam kepentingan politik praktis yang sangat subyektif dan bernuansa tendensius.

Baca Juga:  Merawat Ingatan Korban Penggusuran Pasar Griya Sukarame

Menurut saya Rancangan Undang – undang Haluan Ideologi Pancasila ini tidak perlu untuk dibuat karena soal urgensi dan Rancangan Undang – undang Haluan Ideologi Pancasila akan menempatkan Pancasila menjadi berada dibawah. Dalam hukum Pancasila adalah sumber dari segalanya sumber hukum bahkan dialah yang berada lebih tinggi dari Undang – undang Dasar.

Ketika dia diturunkan menjadi Undang – undang maka akan menjadikan Pancasila menjadi berada dibawah. Rancangan Undang – undang ini juga berpotensi melakukan penafsiran tunggal terhadap Pancasila yang artinya mengulangi kesalahan Orde Baru. Nilai-nilai Pancasila itu sudah ada dan mengakar di masyarakat.

Tidak perlu ditafsirkan ulang oleh lembaga tunggal. Sebab, ketika Pancasila ditafsirkan secara tunggal, maka nilai-nilai yang ada di masyarakat, yang tidak sesuai dengan penafsiran itu, akan tereliminasi.Rancangan Undang – undang  ini tidak hanya menimbulkan polemik, namun berpotensi memunculkan benturan antarelemen bangsa karena berupaya mempermainkan Pancasila yang selama ini terbukti menjadi pemersatu bangsa Indonesia.Selain itu, Trisila juga hanya mencantumkan tiga nilai dan Ekasila hanya mencantumkan satu nilai gotong royong.

Baca Juga:  Keamanan Manusia Berbasis Reforma Agraria di Indonesia

Trisila dan Ekasila mengabaikan nilai ketuhanan Yang Maha Esa dan nilai-nilai lainnya yang telah jelas disebutkaan di dalam Pembukaan Undang – undang DasarNegara Republik Indonesia 1945.

Dan yang paling perlu diketahui bahwa membuat Undang – undang untuk Pancasila, sesuai dengan Undang – Undang No. 12 tahun 2011, semua Undang – undang dibawah Pancasila. Tidak ada dasar hukum diatas Pancasila yang memberi legitimasi membuat Undang – undang untuk Pancasila. Oleh karena itu, pemikiran yang sangat aneh akan membuat Undang – undang untuk sumber segala sumber hukum negara Indonesia. Ini adalah kesalahan maka dari itu sangat disetujui jika pembahasan Rancangan Undang – undang Haluan Ideologi Pancasila untuk dibatalkan.

Menanggapi keresahan yang terjadi ditengah masyarakat mengenai pembahasan Rancangan Undang – undang Haluan Ideologi Pancasila, presiden Joko Widodo menegaskan dirinya tidak mengirimkan surat presiden sebagai tanda persetujuan terhadap pembahasan legislasi Rancangan Undang – undang Haluan Ideologi Pancasila, Rancangan Undang – undang Haluan Ideologi Pancasila tersebut adalah 100 % inisiatif dari Dewan Perwakilan Rakyat, jadi pemerintahan tidak ikut campur sama sekali. Disisi lain Presiden Joko Widodo megaku belum mengetahui arah kandungan yang dimuat dalam Rancangan Undang – undang Haluan Ideologi Pancasila. Menurutnya, pemerintahan akan mendengarkan aspirasi masyarakat dalam setiap agenda pembahasan Undang – undang.

Baca Juga:  Alternatif Peningkatan Pendapatan Petani Tepi Hutan Nagari Persiapan Lubuk Gadang Barat

Rancangan Undang – undang Haluan Ideologi Pancasila memiliki banyak masalah di dalam muatannyadan sangat banyak penolakan dari kalangan masyarakat. Sehingga, Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat tidak perlu melanjutkan pembahasan Rancangan Undang – undang Haluan Ideologi Pancasila yang dimana Indonesia hari ini juga tidak memerlukan Undang – undang tersebut. Selain karena memiliki banyak masalah di hampir semua pasalnya, penjabaran mengenai Pancasila di berbagai sektor juga telah dijabarkan di dalam batang tubuh Undang – undang  Negara Republik Indonesia 1945. Sehingga Rancangan Undang – undang Haluan Ideologi Pancasila ini hanya akan membuat tumpang tindih peraturan dan Undang – undang yang berlaku di Indonesia.(*)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top