Modus

Tersangka Perusak APK Terganggu Status DPO

Juendi Leksa Utama, kuasa hukum AE/NUS

Suluh.co – Sidang pra-peradilan tersangka perusak APK milik paslon Yutuber, kembali digelar Jumat (4/12).

Persidangan ini berlangsung dengan agenda mendengarkan keterangan saksi dari pihak pemohon, yang diketahui pemohon merupakan tersangka dalam kasus pengerusakan alat peraga kampanye pasangan calon walikota dan wakil wali kota Yusuf – Tulus.

Dalam sidang kali ini, 10 orang saksi didudukan di hadapan majelis hakim, yang dipimpin oleh Hakim Tunggal Dina Pelita Asmara, dengan keterangan saksi yang meringankan AE sebagai pemohon.

Juendi Leksa Utama, kuasa hukum AE, mengatakan, fakta-fakta yang ada dalam persidangan justru menguatkan dalil argumentasi hukum yang ia sampaikan di pra-peradilan.

Baca Juga:  Bawa Nama Ridho Ficardo, Warga Gedong Tataan Raup Rp150 Juta

“Nanti ada bukti yang kami sampaikan, dan kami yakin hakim akan memutuskan perkara ini dengan adil. Kami juga percaya hakim bisa memberikan pertimbangan hukum yang benar,” kata Juendi Leksa Utama.

Permohonan pra-peradilan tersangka perusakan APK Yutuber ini, bukan tanpa masalah, sebab dalam persidangan kali ini pihak termohon Polresta Bandar Lampung, turut menyerahkan alat bukti kepada majelis hakim berupa surat penetapan DPO tersangka AE.

Selain itu, penyerahan surat penetapan DPO tersebut, diharapkan dapat menggugurkan permohonan pra-peradilan tersangka, agar proses pelimpahan ke kejaksaan dapat segera dilaksanakan dan segera disidangkan dalam perkara pidananya.

“Saksi yang mereka hadirkan itu untuk mereka sendiri, jadi tidak ada korelasinya. Selain itu, DPO tidak dapat melakukan pra-peradilan, jadi jangan berlarut-larut seperti ini kan sudah masuk pembuktian,” tegas Ahmad Handoko, kuasa hukum pelapor.

Baca Juga:  Bawaslu Bandar Lampung Turunkan Paksa Alat Peraga Kampanye  

Meski adanya bukti surat penetapan DPO yang diserahkan, namun pihak pemohon tetap optimis tidak akan menggugurkan proses persidangan pra-peradilan ini, sebab permohonan telah dilayangkan kuasa hukum ke pengadilan sebelum adanya penetapan DPO.

“Saya gak tahu apakah ini strategi untuk mematahkan hak-hak tersangka. Kami minta hakim untuk menghormati Gakumdu. Kalau memang salah katakan salah, tidak apa-apa,” singkat Juendi Leksa Utama.(NUS)

 

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top