Modus

Tak Ada Penundaan Proses Hukum Bagi Calon Kepala Daerah di Tengah Pilkada

Plt Juru Bicara Bidang Penindakan KPK Ali Fikri/Net

BANDAR LAMPUNG – Jelang kontestasi Pilkada 2020, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak akan menunda setiap perkara yang diduga melibatkan calon kepala daerah.

KPK menyakini bahwa proses kontestasi politik itu tidak akan mengalami gangguan terhadap penanganan hukum yang sedang dilangsungkan.

“Karena proses hukum di KPK sangat ketat, syarat dan prosedur penetapan tersangka, selanjutnya penahanan dan seterusnya melalui proses yang terukur berdasarkan kecukupan alat bukti dan hukum acara yang berlaku,” ucap Ali Fikri dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan, Senin, 7 September 2020.

KPK justru mendorong masyarakat atau publik agar lebih memahami rekam jejak Calon Kepala Daerah sesuai dengan apa yang telah diedukasikan lembaga antirasuah ini ke masyarakat luas.

Baca Juga:  Lama Buron, Mantan Sekretaris DPRD Way Kanan Ini Akhirnya Terciduk

“Mendorong masyarakat agar selektif menentukan pilihan calon kepala daerah. Beberapa program pencegahan terkait Pilkada sudah disiapkan KPK antara lain pembekalan untuk calon kepala daerah, penyelenggara dan edukasi untuk pemilih,” lanjut Ali Fikri.(RDO)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top