Modus

Tak Ada Kerugian Negara pada Korupsi APBD Lambar ?

Irwan Aprianto, kuasa hukum terdakwa DS/NUS

Suluh.co – Empat orang saksi dihadirkan untuk memberikan keterangannya, dalam sidang lanjutan perkara dugaan korupsi dana APBD, dalam penyertaan penambahan modal kepada BUMD Lampung Barat PD Pesagi Mandiri Perkasa, yang digelar di Pengadilan Negeri Tipikor Tanjung Karang, Senin (22/2).

Dari ke-empat saksi yang hadir, terdapat seorang saksi diantaranya berstatus sebagai direktur keuangan dan umum PD Pesagi Mandiri Perkasa, yang menjabat sejak 2015 hingga pada tahun 2019 lalu.

Dari keterangannya, ia mengungkapkan bahwa perusahaan daerah Kabupaten Lampung Barat tersebut secara teknis selama ini telah menjalankan sirkulasi bisnis, dengan sejumlah pembukuan yang mencatat adanya pengeluaran dan pemasukan dana dari usaha jual belinya selama ini.

Baca Juga:  Cemburu Lalu Tikam Istri Hingga Tewas, Suami Diancam 15 Tahun  

Hal dalam keterangan saksi tersebut pun diterjemahkan oleh kuasa hukum dari terdakwa DS, sebagai sebuah perbandingan untung rugi di dalam sebuah perusahaan, dan bukanlah sebuah kerugian negara yang dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi kliennya tersebut.

Namun meski begitu, dirinya masih akan menunggu keterangan ahli dari auditor BPKP, yang sebelumnya telah menyatakan adanya kerugian negara diakibatkan oleh para terdakwa. Sehingga keduanya harus sampai diseret ke pengadilan.

“Semua itu murni untuk bisnis usaha, jadi kalau APBD itu untuk SPBU semua orang sudah tahu tidak mungkin terjadi. Artinya uang itu khusus bisnis. Jadi kalau itu dikatakan kerugian Negara itu belum ditemukan sampai ahli dari BPK diperiksa,” jelas Irwan Aprianto, kuasa hukum terdakwa DS.

Baca Juga:  Meriahkan Liwa Fair, Pemkab Lambar Gelar Jalan Sehat

Diketahui, kedua terdakwa yakni GP dan DS, sebelumnya didakwa telah melakukan tindak pidana korupsi terhadap dana penyertaan penambahan modal dari Pemerintah Kabupaten Lampung Barat tahun anggaran 2016, yang seharusnya diperuntukkan sebagai biaya pembangunan SPBU Sekincau.

Dan dialihkan oleh kedua terdakwa untuk usaha yang lainnya, tanpa sepengetahuan dan adanya persetujuan dari badan pengawas BUMD. Sehingga pada akhirnya mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp3 miliar lebih.

 

Reporter : Tinus Ristanto

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top