Bandar Lampung

Soroti Kasus Romi Ferizal, PPRL: KPK Jangan Diam Saja

Kepala Dinas PUPR Kabupaten Way Kanan Romi Ferizal/KTS

BANDAR LAMPUNG – Ketua Pusat Pergerakan Rakyat Lampung (PPRL), Yohanes Joko Purwanto, menyoroti lambannya perkembangan kasus yang menimpa Kepala Dinas PUPR Kabupaten Way Kanan Romi Ferizal, perihal dugaan kasus suap usulan dana perimbangan keuangan daerah pada RAPBN-P Tahun Anggaran 2018.

Padahal, kata Joko, kasus yang menimpa mantan Kepala Bidang Bina Marga pada Dinas PUPR Way Kanan dan pernah diperiksa oleh KPK itu, besar dugaan bakal mengarah pada calon petahana di Kabupaten Way Kanan, Raden Adipati Surya, yang saat ini menjabat bupati di kabupaten tersebut.

“KPK  pada tahun 2018 lalu, menyebut pemeriksaan tersebut untuk menelusuri adanya dugaan keterlibatan sejumlah kepala daerah dalam kasus itu. Pasalnya, penyidik KPK menduga eks pejabat Kementerian Keuangan, Yaya Purnomo, terlibat dalam mengurusi anggaran sejumlah proyek di beberapa daerah yang masuk dalam RAPBN Perubahan 2018,” jelas Yohanes Joko Purwanto, Selasa (8/9).

Baca Juga:  Keberadaan Tim Hukum Arinal Dinilai Tumpang Tindih

Joko berharap, kasus yang menyeret Romi Ferizal, tidak jalan ditempat, terlebih menjelang Pilkada 2020. Hal itu tidak lain, agar masyarakat tahu siapa yang bakal dipilih untuk lima tahun kedepan.

“Hal ini juga selaras dengan apa yang disampaikan oleh ketua KPK baru-baru ini, bahwa KPK tidak akan menunda proses hukum bagi calon kepala daerah meski ditengah pilkada,” tegas Joko.

Diketahui, Romi Ferizal pernah diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk kasus suap terkait usulan dana perimbangan keuangan daerah pada RAPBN-P Tahun Anggaran 2018.

Ia menjadi saksi kepada tersangka, Amin Santono (anggota DPR RI dari Partai Demokrat) dan Yaya Purnomo (mantan Kasi Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Pemukiman Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Departemen Keuangan).

Yaya Purnomo terbukti menerima suap bersama dengan anggota Komisi XI DPR dari fraksi Partai Demokrat Amin Santono dan perantara dari pihak swasta Eka Kamaluddin.

KPK juga mengungkapkan bahwa lembaga antikorupsi tersebut tengah menelusuri pemanfaatan uang oleh tersangka. Saat itu, Romi Ferizal adalah seorang Kepala Bidang Bina Marga pada Dinas PU-PR Way Kanan.

Baca Juga:  Polisi Amankan Tiga Pelaku Pencurian Besi Rel Kereta Api

Dalam kasus itu, Amin diduga menerima Rp400 juta sedangkan Eka menerima Rp100 juta yang merupakan bagian dari “commitment fee” sebesar Rp1,7 miliar atau 7 persen dari nilai 2 proyek di Kabupaten Sumedang senilai total Rp25 miliar.

Sedangkan uang suap untuk Yaya belum terealisasi meski Yaya sudah menerima proposal dua proyek tersebut yaitu proyek di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan di kabupaten Sumbedang senilai Rp4 miliar dan proyek di dinas PUPR kabupaten Sumedang senilai Rp21,85 miliar.

Amin, Eka dan Yaya disangkakan pasal 12 huruf a atau huruf b atau pasal 11 UU No. 31 Tahun 1999 yang diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan ancaman hukuman minimal 4 tahun penjara dan maksimal 20 tahun penjara dan denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1 miliar.

Baca Juga:  Wabup Edward Lantik Dua Pejabat Eselon II

Sedangkan Ahmad disangkakan pasal pasal 5 ayat 1 huruf a atau huruf b atau pasal 13 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pasal 55 ayat 1 ke-1 jo KUHP dengan ancaman hukuman minimal 1 tahun penjara dan maksimal 5 tahun penjara dan denda paling sedikit Rp50 juta dan paling banyak Rp250 juta.(SUL)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top