Politik

Soal Diskualifikasi Eva-Deddy, Komisi II DPR RI Sebut Keputusan Bawaslu Lampung Sepihak

Kunjungan kerja Komisi II DPR RI ke KPU Provinsi Lampung/DUM

Suluh.co – Komisi II DPR RI, mengevaluasi pelaksanaan pilkada serentak tahun 2020, dengan melibatakan para penyelenggara pemilu se-Provinsi Lampung, baik KPU hingga Bawaslu, di Hotel Bukit Randu, Bandar Lampung, Rabu (3/2).

Setidaknya ada 13 pertanyaan yang dilontarkan oleh Komisi II DPR RI, yakni permasalahan pilkada tahun 2020 di Provinsi Lampung, pemanfaatan aplikasi sirekap, pemutakhiran data pemilih dan pelaksanaan prokes.

Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia, mengatakan kunjungan kerja spesifik ini adalah untuk mendengarkan argumen para penyelanggara pemilu yakni KPU dan Bawaslu di 8 kabupaten dan kota yang menggelar pilkada langsung.

Baca Juga:  Andi Surya Jabat Ketua DPD Hanura Lampung Gantikan Sri Widodo

Dalam kunjungan kerja itu Komisi II DPR RI menyoroti kinerja Bawaslu Provinsi Lampung yang mendiskualifikasi pasangan calon nomor urut 3 Eva Dwiana-Deddy Amarullah pada sidang TSM (Terstruktur, Sistematif, dan Masif) pada Pilkada Bandar Lampung bulan Januari 2021 lalu.

Ketua Bawaslu Provinsi Lampung Fatikhatul Khoiriyah, mengatakan, bahwa keputusan Bawaslu yang mendiskualifikasi pasangan nomor urut 3, salah satunya dikarenakan pada sidang TSM pelapor memberikan 32 saksi fakta.

“Sementara untuk terlapor tidak memberikan saksi fakta yang bisa membantah apa yang diucapkan oleh 32 saksi itu,” kata Fatikhatul Khoiriyah.

Sementara itu, anggota Komisi II DPR RI, Ahmad Muzani, mengatakan, kewenangan Bawaslu Lampung untuk mendiskualifikasi para pasangan calon di luar peraturan undang-undang.

Baca Juga:  Status ASN Aktif, Sutono Bolos Kerja Untuk Menjadi Wakil Gubernur

“Bawaslu adalah lembaga penyelenggara pemilu dimana tupoksinya sebagai pengawasan dan KPU sebagai pelaksana pemilu,” tegas Ahmad Muzani.

“Tapi keputusan yang di ambil dari Bawaslu adalah keputusan secara sepihak. Sebab masyarakat sudah memilih pemimpinnya dan Bawaslu dengan mudahnya untuk mendiskualifikasi,” tegasnya lagi.

Kata Ahmad Muzani, jangan sampai atas nama demokrasi suara rakyat  dikhianati.

“DPR RI akan mengevaluasi kedepannya dengan lebih baik lagi terkait kewenangan penyelenggara pilkada, pemilu dan pilpres mendatang,” ujarnya.

 

Reporter : M Yunus Kedum

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top