Modus

Sidang Fee Proyek Lamsel, Nanang Akui Diberi Janji Politik

Bupati Lampung Selatan Nanang Hermanto memenuhi panggilan Pengadilan Tinggi Lampung,terkait kasus suap fee proyek mantan Bupati Lamsel, Zainuddin Hasan/WAN

Suluh.co – Bupati Lampung Selatan (Lamsel) Nanang Ermanto, memberikan kesaksian, bahwa proyek yang ia dapatkan merupakan bagian dari kampanye politik bila dirinya menang pada saat pencalonan bupati pada waktu lalu.

Hal itu diutarakan saat Jaksa dari KPK RI, Taufiq Ibnugroho, menanyakan prihal keterlibatannya atas kasus suap fee proyek di Lampung Selatan.

“Saya enggak pernah terlibat proyek atau dapat jatah proyek. Hanya saja ada janji politik, jika di daerah saya perolehan suaranya menang, maka jalan di rumah akan diaspal,” kata Nanang, dalam sidang lanjutan kasus perkara korupsi Lampung Selatan di Pengadilan Tipikor Tanjung Karang, Rabu (25/3) kemarin.

Saat disinggung terkait jumlah uang yang pernah diterima terkait proyek tersebut, Nanang mengatakan tidak mengetahui hal itu.

“Saya enggak thau itu uang apa, tapi pernah dikasih Rp50 juta, waktu Ibu saya meninggal dunia. Katanya uang duka bantuan dari Bupati (Zainudin Hasan), dan uang itu sudah saya kembalikan ke KPK,” ujar Nanang.

Baca Juga:  Porcam Kalianda Resmi Dibuka, Pemkab Mulai Cari Atlet Berbakat

Sementara Ketua DPRD Lamsel, Hendry Rosyadi, mengungkapkan bahwa dirinya memang mengenal sosok Syahroni, sebagai pegawai PUPR.

“Saya tahu dia pegawai dinas PU, itu saja yang saya tahu,” kata Hendry.

Ditanya soal sejumlah komitmen fee, Hendry menjelaskan dirinya mengkau tidak pernah menerima.

“Enggak pernah pak,” kata dia.

Kemudian Jaksa KPK kembali mencecar dengan beberapa pertanyaan, terkait pertemuan dengan Zainudin Hasan dan juga Agus Bhakti Nugroho, bahwa dirinya memiliki sopir yang biasa dipanggil dengan sebutan pakde.

“Enggak pernah pak. Saya ada sopir tapi kalau dipanggil pakde saya enggak tahu,” ucapnya

Kemudian jaksa kembali melayangkan pertanyaan, atas kontraktor lokal yang mendapatkan proyek.

“Saya cuma bantu rekanan lokal yang mau kerja, lanjutnya mereka komunikasi sendiri dan saya enggak tahu,” tandasnya.

Baca Juga:  Soal Lahan, Warga Sabah Balau & Pemprov Lampung Saling Klaim

KPK sebelumnya telah menetapkan, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Lampung Selatan Syahroni sebagai tersangka kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamsel Tahun Anggaran 2016 dan 2017.

Penetapan tersangka itu merupakan pengembangan perkara yang telah menjerat mantan Bupati Lampung Selatan Zainudin Hasan yang merupakan adik Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan.

KPK menduga, Syahroni dan Hermansyah diperintahkan Zainudin untuk mengumpulkan fee dari proyek-proyek di Dinas PUPR sebesar 21 persen dari anggaran proyek.

Hermansyah lantas memerintahkan Syahroni untuk mengumpulkan uang yang kemudian diserahkan kepada Agus Bhakti Nugroho selaku staf ahli Zainudin sekaligus anggota DPRD Provinsi Lampung Selatan.

Total terdapat sekitar Rp72 miliar yang disetorkan Hermansyah dan Syahroni kepada Zainudin melalui Agus Bhakti Nugroho.

Sejak 2016–2018, dana yang sudah diterima Zainudin Hasan melalui Agus Bhakti Nugroho yang sumbernya dari proyek-proyek di Dinas PUPR Kabupaten Lampung Selatan dikelola Syahroni dan Hermansyah adalah pada 2016 sebesar Rp26.073.771.210 dan pada 2017 sebesar Rp23.669.020.935.

Baca Juga:  Polairud dan Basarnas Cari Nelayan Desa Way Muli yang Tenggelam

Syahroni disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi j.o. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

 

Reporter : Agung Kurniawan

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top