Bandar Lampung

Siapa yang Diuntungkan di Korupsi Pengadaan Randis Bupati-Wakil Bupati Lampung Timur?

Mencari Tahu Keberadaan dan Status 2 Mobil Mewah di Kasus Korupsi Randis Elite Lampung Timur
Mencari Tahu Keberadaan dan Status 2 Mobil Mewah di Kasus Korupsi Randis Elite Lampung Timur

Direktur PT Topcars Indonesia, Aditya Karjanto, salah seorang terdakwa dalam kasus korupsi pengadaaan kendaraan dinas Bupati dan Wakil Bupati oleh BP2KAD Lampung Timur Tahun Anggaran 2016. Foto: Tinus Ristanto

Suluh.co – PT Topcars Indonesia terlibat dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi yang ditangani oleh Kejaksaan Tinggi Lampung. Kasus ini telah disidangkan di Pengadilan Negeri Tipikor, Kamis kemarin, 10 Desember 2020. Agenda sidang pada saat itu adalah pembacaan dakwaan.

Kasus korupsi itu dititikberatkan pada adanya kerugian negara yang timbul atas pengadaan kendaraan dinas untuk Bupati dan Wakil Bupati Lampung Timur. Pengadaan itu digelar oleh Badan Pengelolaan, Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah [BP2KAD] Lampung Timur.

Kendaraan yang diadakan untuk elite Lampung Timur itu adalah Toyota LC Prado dan Toyota New Harier. Anggaran yang disediakan oleh BP2KAD Lampung Timur saat itu senilai Rp 2.676.000.000. Berdasarkan hasil penyidikan Kejaksaan Tinggi Lampung, pengadaan tersebut terindikasi telah menyebabkan kerugian negara yang didasarkan pada penghitungan dari akuntan publik sebesar Rp 686.911.670.

Pertanyaannya, siapa yang menikmati angka yang diklasifikasikan penyidik kejaksaan sebagai kerugian negara itu?

Suluh.co mendapati jawaban tersebut di dalam dokumen surat dakwaan untuk terdakwa Suherni, selaku PPK pada BP2KAD Lampung Timur. Untuk diketahui, surat dakwaan ini telah dibacakan Jaksa Penuntut Umum [JPU] di persidangan kemarin.

Dinyatakan bahwa akibat dari perbuatan Suherni, uang sebesar Rp686.911.670 menjadi keuntungan dari Aditya Karjanto, selaku Direktur PT Topcars Indonesia yang kantornya beralamat di Palembang.

“Menguntungkan Aditya Karjanto selaku Direktur PT Topcars Indonesia di Palembang sebesar Rp 686.911.670 atau suatu korporasi yaitu PT Topcars Indonesia dari Palembang sebesar Rp 686.911.670,” begitu uraian yang tertuang di surat dakwaan, saat dibaca Suluh.co, Jumat malam, 11 Desember 2020.

Menurut Sopian Sitepu, selaku kuasa hukum dari Suherni dan Aditya Karjanto, nominal yang disebutkan penyidik kejaksaan sebagai kerugian negara tersebut telah dipulangkan. Keterangan ini meluncur saat kasus ini masuk ke tingkat pelimpahan tahap II –dari penyidik ke penuntut.

Atas pengembalian kerugian negara tersebut, maka Kejaksaan Tinggi Lampung memutuskan untuk tidak melakukan penahanan kepada para terdakwa. Terdakwa di dalam kasus ini ada 3 orang, satu orang lainnya bernama Dadan Darmansyah seorang Ketua Pokja saat pengadaan kendaraan ini berlangsung.

Baca Juga:  KPK Dituntut Untuk Ikut Melihat Keseriusan Hakim yang Minta Hadirkan Auditor BPK

Surat dakwaan kepada tiga orang tadi ditanggapi dengan mengajukan eksepsi yang akan digelar pada Senin mendatang, 14 Desember 2020. Salah satu dalil para pengacara dari ketiga terdakwa menganggap bahwa jaksa tidak menerakan adanya keterangan BPK Perwakilan Lampung yang dulunya melakukan audit atas pengadaan kendaraan tersebut dan hasilnya dinyatakan BPK: tidak ada kerugian negara. 

Reporter: Ricardo Hutabarat

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top