Bandar Lampung

Siapa yang Benar soal Dokumen BPK: Kejati Lampung atau Sopian Sitepu?

Siapa yang Benar soal Dokumen BPK: Kejati Lampung atau Sopian Sitepu?
Siapa yang Benar soal Dokumen BPK: Kejati Lampung atau Sopian Sitepu?

Ilustrasi.

Suluh.co – Badan Pemeriksa Keuangan [BPK] RI diketahui memiliki keterlibatan dalam penanganan perkara korupsi pengadaan mobil dinas Bupati dan Wakil Bupati untuk Pemkab Lampung Timur yang diadakan oleh BP2KAD menggunakan dana Tahun Anggaran 2016.

Mobil dinas untuk pejabat saat itu, yakni Chusnunia Chalim dan Zaiful Bukhori, diselidiki oleh Kejaksaan Tinggi Lampung dengan meminta audit investigatif menggunakan auditor BPK RI.

Belakangan perkara ini sudah masuk ke persidangan pada PN Tipikor Tanjungkarang.

Dalam proses persidangan, jaksa sebagai penuntut umum mengungkapkan mengapa penyidik tidak mendalilkan hasil audit dari BPK RI dalam proses penyidikannya. Melainkan, mendalilkan hasil audit dari auditor independen yang direkomendasikan KPK ketika kasus tersebut disupervisi oleh lembaga antirasuah itu.

“[…] Bahwa jaksa penuntut umum dalam hal ini tidak mempergunakan apa yang disampaikan dari BPK, karena memang BPK dalam hal ini dalam penanganan perkara ini, itu tidak memberikan hasil dari pemeriksaan.

Namun menyampaikan bahwa pembahasan antara penyidik dengan BPK terkait untuk perhitungan kerugian negara, itu belum final. Artinya ada hal-hal yang belum bisa disampaikan oleh penyidik untuk perhitungan kerugian negara. Artinya, pembahasan untuk kerugian negara belum selesai.

Hal itu bisa kami buktikan adanya surat dari BPK. Kenapa BPK mengeluarkan surat seperti itu? Karena memang waktu itu BPK mengajukan permintaan kepada penyidik untuk melengkapi data-data sebagai kelengkapan untuk perhitungan kerugian negara,” tutur jaksa di PN Tipikor Tanjungkarang, 2 Februari 2021 lalu.

Jaksa juga menyatakan, bahwa apa yang disampaikan oleh BPK RI ke Kejaksaan Tinggi [Kejati] Lampung berikut dengan dokumen yang Kejaksaan Tinggi Lampung terima adalah hanya surat, bukan hasil audit sebagaimana seharusnya. Sebab, Kejaksaan Tinggi Lampung di awal meminta audit investigatif.

“Sehingga dalam hal ini, penyidik dalam penanganannya tidak mempergunakan BPK namun menggunakan kantor akuntan publik,” tambah jaksa tersebut.

Di waktu yang sama itu, jaksa membacakan serta memamerkan dokumen yang dibaca ke hadapan majelis hakim. Yang terlihat, dokumen yang dibawa jaksa itu hanya beberapa lembar saja.

Sopian Sitepu, selaku kuasa hukum dari Suherni selaku ASN pada BP2KAD Pemkab Lampung Timur dan Aditya Karjanto selaku Direktur PT Topcars Indonesia memberi pernyataan terbalik atas isi dokumen BPK yang dibacakan jaksa kemarin.

“Kita harus melihat fakta, bahwa kami melalui Pemerintahan Daerah Lampung Timur telah menerima hasil audit yang final. Dan selesai.

Tidak ada dalam keterangannya bahwa audit tersebut masih belum final atau misalnya sebagian. Jadi kami berpendapat, mari kita lihat fakta dan surat yang ada. Jangan memberikan statemen yang tidak berdasarkan fakta,” terang dia dikutip dari laporan Fajar Surya Televisi.

BPK RI diketahui telah memberikan dokumen ke Pemkab Lampung Timur atas permintaan Zaiful Bukhori. Dokumen itu berisi keterangan yang menyatakan bahwa dari hasil permintaan Kejaksaan Tinggi Lampung, audit investigatif oleh BPK RI dinyatakan tidak terdapat kerugian negara, tidak ada kick back, dan tidak ada persekongkolan.

Keterangan Kejaksaan Tinggi Lampung dan Sopian Sitepu saling bertolak belakang. Kejaksaan menyebut dalam dokumen yang diberikan BPK RI, bahwa hasil audit belum final.

Sementara, dari dokumen yang diterima Sopian Sitepu dari BPK RI, bahwa tidak ada kalimat yang menyatakan audit sudah selesai atau tidak.

Dokumen berasal dari satu institusi yang sama yakni BPK RI, namun isi dokumennya berbeda. Siapa yang benar di antara keduanya, Kejaksaan atau sang lawyer?

Kendati demikian, majelis hakim yang dipimpin Efiyanto kepada reporter Suluh.co, Minggu, 7 Februari 2021, mengatakan bahwa hakim sudah membacakan surat penetapan di persidangan agar memerintahkan jaksa memanggil auditor BPK RI bernama I Nyoman Wara untuk dimintai keterangannya di persidangan.

Baca Juga:  Sungai Kalibalok Sering Meluap, Dinas PU Ambil Langkah Normalisasi

Pemanggilan itu dilakukan kepada I Nyoman Wara, karena ia adalah yang membubuhkan tanda tangan pada dokumen BPK RI yang menjadi gunjang-ganjing dalam perkara ini.

Efiyanto mengatakan, bahwa pada tanggal 19 Februari 2021, gelaran sidang akan dilanjutkan untuk mendengarkan keterangan I Nyoman Wara.

Reporter: Ricardo Hutabarat

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top