Politik

Sekjen KPPI Nurhasanah: Pilkada Era Pandemi, Cakada Perempuan Harus Pelopori Politik Empati

Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) 2016-2021, anggota DPRD Lampung, Nurhasanah. Foto dibidik jauh sebelum pandemi. | dokpri

BANDAR LAMPUNG — Sekretaris Jenderal Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Nurhasanah, angkat bicara soal langgam partisipasi politik perempuan dalam pilkada serentak 2020, ditengah situasi kahar COVID-19.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan dapil Lampung III (Kabupaten Pringsewu, Pesawaran, Kota Metro) ini menyampaikan dua hal krusial yang menurutnya bisa dijadikan rujukan kinerja partisipasi.

Pascahasil kesimpulan Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR bersama Mendagri, KPU, Bawaslu, dan DKPP, serta keterangan Juru Bicara Presiden Joko Widodo, Fadjroel Rachman, pada 21 September 2020 lalu, pemungutan suara pilkada serentak 2020 tetap digelar pada 9 Desember mendatang.

Serta telah terlewatinya tahapan teknis pendaftaran, penetapan, pengundian-pengumuman nomor urut pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah (paslonkada) peserta pilkada serentak 270 daerah, di 9 provinsi, 224 kabupaten dan 37 kota se-Indonesia, melibatkan sedikitnya 105 juta pemilih.

Mantan Ketua DPRD Lampung ini mendukung keseriusan upaya negara, bersama rezim pemilu-pilkada demi sukses penyelenggaraan pilkada ini, demi terjaganya stabilitas politik dalam negeri, kendatipun berat harus berlangsung ditengah pandemi.

Pertama, ia mengapresiasi upaya mitigasi risiko kesehatan yang ditaja bareng pemerintah, DPR, unsur rezim pemilu/pilkada (KPU, Bawaslu, DKPP), serta Sentra Gakkumdu. Juga, fasilitasi dari Satgas Penanganan COVID-19.

Yakni, dalam turut menyelenggarakan pilkada serentak terakbar di Tanah Air sekaligus pilkada pertama kali dalam situasi kahar pandemi pascareformasi, yang di satu sisi dibayangi malapraktik pelanggaran atas protokol kesehatan COVID-19, sehingga berpotensi unggul menjadi klaster baru penularan.

“Sisi lain, kebutuhan stabilitas politik dalam negeri, menjaga hak konstitusi rakyat, yang tetap berlandaskan pada filosofi hukum keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi dalam situasi kedaruratan kesehatan nasional yang harus terus tetap terkendali ini,” ujar ia dalam keterangan tertulisnya dari Bandarlampung, Minggu (27/9/2020).

Ketua Dewan Kehormatan DPC Ikatan Advokat Indonesia Bandarlampung 2020-2024 ini berpandangan, seluruh instrumen landasan hukum pilkada ini, telah mencerminkan bagian tanggung jawab negara atas pemenuhan, perlindungan, penghormatan terhadap Hak Atas Kesehatan sebagai bagian hak asasi manusia warga negaranya.

Baca Juga:  Jelang Pilkada dan Pilkakam 2020, Kapolres Way Kanan ajak Insan Pers Ikut Ciptakan Kondisi Kondusif

Dari itu, ia meminta penyelenggara dan peserta pilkada, sepenuhnya taat asas. “Mari bergotong-royong bersama, dan berdisiplin buktikan bahwa pilkada yang hakikatnya sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat, karenanya harus dijalankan dengan riang gembira, tak serta-merta berubah jadi klaster baru penularan,” tutur Mbak Nur, sapaannya.

Kedua, ia mendukung laga perjuangan paslonkada perempuan, baik melalui partai politik (parpol) pengusung atau pendukung maupun jalur perseorangan (calon independen/caden) di pilkada 2020 sebagai alur konstitusional rotasi kekuasaan, juga jembatan perwujudan kepentingan multidimensional entitas perempuan lebih luas di ranah publik.

Partisipasi perempuan jadi paslonkada ditengah pandemi tantangan khusus.
Tanpa bermaksud seksis, cetusnya, ini saat tepat bagi paslonkada perempuan untuk sesejati-sejatinya menunjukkan kualitas diri yang tak dipunyai paslon laki-laki, yakni genetika politik keibuan.

“Jika dalam rumah tangga, ibu adalah manajer pengendali dan penanganan COVID-19, dalam pilkada serentak ini paslon perempuan titian pemenuhan hak sipil dan politik, hak ekonomi dan sosial, hak budaya kaum perempuan dan kaum ibu seutuhnya,” tandas ia.

Apa pasal? Sebab menurutnya, pilkada 2020 juga merupakan momen kaum perempuan/kaum ibu, guna melanjut perjuangan memenangkan “perang”.

“Perang melawan patriarki sisa feodal, domestifikasi peran dan malapraktik kejahatan atas perempuan. Mulai dari ketidakadilan/bias gender, eksploitasi perempuan (seksploitasi), kekerasan seks, kejahatan reproduksi, stunting, angka kematian ibu/anak, kemiskinan absolut, ketimpangan akses layanan publik, kejahatan digital, perundungan sosial, dan lainnya,” imbuh pengurus Direktorat Penanggulangan Bencana DPP PDI Perjuangan itu membeberkan.

Pendapatnya ini bukan tanpa dasar. Hijabers mantan sekretaris DPD PDI Perjuangan Lampung ini menyebut, mesti diingat pilkada ini juga lanjutan episode “perang” perempuan, usai bertarung hebat mendudukkan para kader parpol perempuan terbaik di lembaga DPRD produk pemilu legislatif 2019 lalu.

“Sekuat tenaga sekalipun, di nasional kuota perempuan parlemen kita masih jeblok di 22 persen. Juga di Lampung. Misal di DPRD Lampung, meski ada 16 legislator perempuan, dua diantaranya unsur pimpinan, dua diantaranya ketua fraksi, salah satunya Bu Apriliati, yang juga Ketua KPPI Lampung,” paparnya.

Baca Juga:  Jelang Pilkada Serentak 2020, Ketua KPU yang Baru Sambangi Kantor Bawaslu

Maka dari itu, kuat tekadnya bersama seluruh jejaring KPPI, termasuk kaum perempuan/kaum ibu di daerah yang tengah gelar pilkada dan ada paslon perempuannya, untuk totalitas upaya menang pilkada sesuai garis kebijakan parpol pengusung-pendukung paslon, maupun jejaring mesin pilkada caden.

Bukan apa, ia menilai ini penting sebab hak dasar dan kebutuhan perempuan yang bersinggungan langsung dengan keputusan politik, demikian banyak.

Namun, bukan berarti ia dan KPPI anti calonkada laki-laki. Sebab, pilkada itu memilih calon pemimpin, bukan jenis kelamin. Justru sebaliknya, ia tak lepas mendorong paslon laki-laki ikut maju memassalkan kampanye program dan kebijakan properempuan, ibu dan anak, di kampanye hingga 5 Desember nanti.

“Saya bersama KPPI mendorong agar paslonkada yang ber-pilkada ditengah pandemi, jangan kesampingkan, kudu kedepankan, utamakan politik empati,” Nurhasanah mewanti.

Hal ini ia utarakan, sebab ia tak ingin pilkada kehilangan ruh sejatinya, yang akan tercermin dari tingkat partisipasi pemilihnya saat pemungutan suara 9 Desember, akibat keselamatan rakyat teralienasi syahwat kekuasaan, melulu jadi mesin pendulang suara belaka.

Berharap betul paslonkada ini “be an emphatic leaders”, magister hukum Universitas Lampung itu meminta paslonkada setara prilaku dengan mayoritas rakyat, sadar dan sabar jalani kontestasi ditengah pandemi.

“Calonkada perempuan sebagai ibu rumah tangga, ibu sekitar, ibu bangsa, gunakan bahasa ibu, jiwa keibuannya, harus pelopori ini,” pesan ibu tiga anak dari perkawinannya dengan mendiang H Basuki Rahmat, suaminya.

Ketiganya, sulung M Razid Labib Akram yang mewarisi jejak ayahnya jadi pebisnis properti, M Reza Pahlepi, alumnus Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin (mantan Sekjen Perhimpunan Pelajar Indonesia/PPI Jerman), dan Annisa Hasanah, siswi SMA Plus Islamic Village Karawaci, Tangerang, Banten.

Catatan Nurhasanah, level partisipasi pencalonan perempuan pilkada 2020, memang masih jauh dari ideal.

Dengan total setengah populasi 267,5 juta jiwa penduduk Indonesia saat ini adalah perempuan, menyusul masih jauhnya angka ideal perempuan di parlemen, secara kuantitatif rendah –data International Parliamentary Union menyebutkan keterwakilan perempuan Indonesia di parlemen peringkat ke-6 se-ASEAN dan ke-89 dari 168 negara.

Baca Juga:  Ditunggu, Hasto Hadiri Senam Jempol Jokowi Gaspol Almisbat, Minggu

Kaitannya kemudian dengan raihan kepemimpinan eksekutif lokal buah partisipasi politik perempuan sejauh empat kali pilkada serentak nasional kepala daerah produk pilkada 2015.

Nurhasanah merincikan, berkaca dari jumlah kepala daerah dan wakil kepala daerah produk pilkada direntang dari pilkada serentak 9 Desember 2015 di 269 daerah, raihannya baru 8,7 persen. Komposisi, calonkada perempuan 123 orang dari 1.654 calon (7,4 persen).

Disusul, dari 45 calonkada perempuan atau 7,25 persen dari total 620 calon, kepala daerah dan wakil kepala daerah perempuan produk pilkada 15 Februari 2017 di 101 daerah hanya 5,9 persen.

Serta, dari 101 calonkada perempuan atau 8,89 persen dari total 1.136 calon, ada 31 orang dari total 342 kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih perempuan setara 9,06 persen produk pilkada 27 Juni 2018 di 171 daerah (17 provinsi, 115 kabupaten, 39 kota).

Sehingga, lanjutnya, jika direkapitulasi, terdapat total 92 orang kepala daerah dan wakil kepala daerah perempuan, atau 8,49 persen dari tiga kali pilkada serentak, yang tersebar di 91 daerah (4 provinsi, 69 kabupaten, 18 kota) dari total 542 daerah sahibul hajat pilkada.

Kendati sulit, ia optimistis pada pilkada serentak lanjutan 2020 ini –termasuk delapan kabupaten/kota di Lampung, data Sistem Informasi Pencalonan (Silon) KPU, dari total 741 bapaslon pendaftar 4-6 September 2020, terdiri 25 bapaslon gubernur-wakil gubernur di sembilan provinsi, 615 bapaslon bupati-wakil bupati, 101 bapaslon walikota-wakil walikota diterima.

Sebanyak 69 bapaslon bupati-wakil bupati serta wali kota-wakil wali kota maju melalui jalur perseorangan, 672 melalui parpol/gabungan parpol.

Dari jumlah itu, terhadap paslonkada yang memenuhi syarat, ditetapkan peserta, mendapat nomor urut, kini berkampanye, Sekjen KPPI 2016-2021 Nurhasanah menyampaikan selamat berkampanye. “Tetap pakai masker!” pungkasnya.(SUL/Muzzamil)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top