Bandar Lampung

Sanggup Nggak KPK Ambil Alih Kasus Korupsi di Lampung?

KPK Soal JC Syahroni: Diterima atau Tidaknya, Ketika Proses Persidangan Berjalan
KPK Soal JC Syahroni: Diterima atau Tidaknya, Ketika Proses Persidangan Berjalan

Plt Juru Bidang Penindakan KPK Ali Fikri. Foto: Istimewa.

Suluh.co – Sejumlah lembaga penegak hukum di Lampung, menyuarakan hasil kinerjanya kepada publik. Catatan kinerja ini didasarkan pada beberapa tindak pidana, termasuk pidana korupsi.

Seberapa mampu Komisi Pemberantasan Korupsi [KPK] untuk mengambil alih perkara korupsi dan apa yang jadi dalilnya?

Plt Juru Bicara Bidang Penindakan KPK Ali Fikri menyatakan, lembaga antirasuah sangat cukup dimampukan untuk mengambil alih penanganan perkara khusus korupsi. Ungkapan Ali Fikri ini juga diikuti dengan argumentasi yang sesuai dengan aturan yang ada.

“KPK memahami harapan publik terkait dengan penyelesaian perkara tersebut. Namun, semua harus sesuai dengan mekanisme aturan main, yaitu UU,” ucap Ali kepada reporter Suluh.co, Rabu, 30 Desember 2020.

Perkara korupsi yang dapat diambil alih bisa dilakukan KPK pada perkara yang tidak hanya ditangani kejaksaan, di kepolisian juga bisa.

Ia menyatakan bahwa KPK akan mengambil alih kasus korupsi jika salah satu syarat yang ditentukan oleh Pasal 10A Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK terpenuhi.

Sehingganya, KPK berpengharapan agar penanganan perkara korupsi diminta lebih transparan dan objektif saat ditangani Aparat Penegah Hukum [APH].

“Kembangkan jika ada fakta-fakta keterlibatan pihak lain karena bagaimana pun publik akan memberikan penilaian hasil kerjanya,” tutur dia.

Dalam Pasal 10A UU Nomor 19 Tahun 2019 disebut bahwa KPK berwenang mengambil alih penyidikan dan/atau penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan.

Pengambilalihan penyidikan dan/atau penuntutan dapat dilakukan oleh KPK dengan alasan laporan masyarakat mengenai tindak pidana korupsi tidak ditindaklanjuti. Penanganan tindak pidana korupsi tanpa ada penyelesaian atau tertunda tanpa alasan yang dapat dipertanggungiawabkan, penanganan tindak pidana korupsi ditujukan untuk melindungi pelaku tindak pidana korupsi yang sesungguhnya.

Selanjutnya, penanganan tindak pidana korupsi mengandung unsur tindak pidana korupsi, hambatan penanganan tindak pidana korupsi karena campur tangan dari pemegang kekuasaan eksekutif, yudikatif, atau legislatif, dan keadaan lain yang menurut pertimbangan kepolisian atau kejaksaan penanganan tindak pidana korupsi sulit dilaksanakan secara baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dasar tadi bukan sampai di situ. KPK kekinian sangat bisa mengambil alih kasus korupsi setelah Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 102 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Supervisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Peraturan ini ditandatangani pada 20 Oktober.

“Berdasarkan hasil supervisi terhadap perkara yang sedang ditangani oleh instansi yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang mengambil alih perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Kejaksaan Republik Indonesia,” demikian bunyi Pasal 9 ayat 1 perpres itu.

Dalam pelaksanaannya, KPK perlu menyampaikan surat pemberitahuan kepada Kapolri selaku pimpinan Polri atau Jaksa Agung selaku pimpinan Kejaksaan.

Saat perpres itu terbit, KPK memberikan respons dengan menyampaikan apresiasi. Ali Fikri menuturkan apa yang menjadi harapan dari KPK. “Ke depan, koordinasi dan supervisi KPK dengan aparat penegak hukum lainnya semakin kuat dan bersinergi dalam bersama-sama memberantas tindak pidana korupsi,” ungkapnya.

Reporter: Ricardo Hutabarat

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top