Bandar Lampung

Saat Jaksa Ungkap Bagaimana Friksi Antara BPK Pusat dan Penyidik di Kasus Korupsi PT Topcars Indonesia

Saat Jaksa Ungkap Bagaimana Friksi Antara BPK Pusat dan Penyidik di Kasus Korupsi PT Topcars Indonesia
Saat Jaksa Ungkap Bagaimana Friksi Antara BPK Pusat dan Penyidik di Kasus Korupsi PT Topcars Indonesia

Majelis hakim memamerkan surat penetapan yang isinya dimaksudkan agar memerintahkan jaksa memanggil, menghadirkan secara layak auditor BPK Pusat I Nyoman Wara yang menandatangani dokumen audit investigatif pada pengadaan mobil dinas untuk Chusnunia Chalim dan Zaiful Bukhori, ke ruang persidangan. Sedikitnya, ada 7 lembar surat yang dikeluarkan hakim supaya auditor BPK Pusat didengarkan keterangannya. Foto: Ricardo Hutabarat

Suluh.co – Jaksa sebagai penuntut umum dari Kejaksaan Tinggi Lampung mengungkapkan hal-hal yang menyoal bagaimana friksi antara BPK Pusat dan jaksa sebagai penyidik perihal penanganan kasus korupsi PT Topcars Indonesia dalam hal Perhitungan Kerugian Negara.

PT Topcars Indonesia diketahui adalah pemenang lelang atas pengadaan mobil dinas Bupati dan Wakil Bupati yang diadakan oleh BP2KAD Pemkab Lampung Timur pada Tahun Anggaran 2016. Mobil itu adalah Toyota Land Cruiser dan Toyota New Harrier untuk Chusnunia Chalim dan Zaiful Bukhori.

Penjelasan jaksa di PN Tipikor Tanjungkarang, 2 Februari 2021 ini dimaksudkan untuk menjelaskan kepada publik di hadapan majelis hakim perihal kenapa Kejaksaan Tinggi Lampung tidak mempergunakan audit investigatif yang diminta oleh kejaksaan dalam penanganan kasus tersebut.

Dalam perjalanannya, jaksa sebagai penyidik menerima supervisi dari KPK atas perkara ini sebanyak 8 kali. Dalam supervisi itu, muncul keterlibatan akuntan publik yang direkomendasikan KPK untuk menilai ada atau tidaknya kerugian negara atas pengadaan mobil tersebut.

Berikut kalimat lengkap dari jaksa sebagai penuntut umum yang didengar reporter Suluh.co berdasarkan hasil perekaman visual di ruang persidangan.

Mohon ijin yang mulia, sebelum ditutup, ingin menyampaikan kepada yang mulia terkait selama ini selalu dipertanyakan dari saudara penasihat hukum, yang juga dipertegas dengan permintaan dari saudara saksi-saksi yang sebetulnya tidak memiliki kompetensi terkait hasil dari BPK. Surat BPK bukan hasil dari BPK, [tapi] surat dari BPK.

Sebagaimana yang pernah kami sampaikan sebelumnya, bahwa jaksa penuntut umum dalam hal ini tidak mempergunakan apa yang disampaikan dari BPK, karena memang BPK dalam hal ini dalam penanganan perkara ini, itu tidak memberikan hasil dari pemeriksaan namun menyampaikan bahwa pembahasan antara penyidik dengan BPK terkait untuk perhitungan kerugian negara.

Itu belum final. Artinya ada hal-hal yang belum bisa disampaikan oleh penyidik untuk perhitungan kerugian negara. Artinya, pembahasan untuk kerugian negara belum selesai.

Hal itu bisa kami buktikan adanya surat dari BPK. Kenapa BPK mengeluarkan surat seperti itu? Karena memang waktu itu BPK mengajukan permintaan kepada penyidik untuk melengkapi data-data sebagai kelengkapan untuk perhitungan kerugian negara.

Namun hingga waktu sesuai SOP yang dimiliki oleh BPK, dari penyidik belum memberikan data tersebut. Kemudian BPK menyatakan bahwa batas waktu yang ditentukan dalam SOP meskipun pembahasan belum selesai, dinyatakan exit meeting.

Jadi, di sini BPK mengeluarkan surat yang menegaskan kepada Kejaksaan Tinggi Lampung bahwa BPK telah melakukan pemeriksaan investigasi dalam rangka perhitungan kerugian negara sesuai dengan tugas BPK.

Pemeriksaan lapangan berakhir pada 25 Oktober 2018, sehingga dilakukan exit meeting. Antara tim PKN [Perhitungan Kerugian Negara] dengan penyidik Kejati [Kejaksaan Tinggi] Lampung, yang menyatakan bahwa terdapat data dan dokumen yang masih harus dilengkapi penyidik, dalam rangka untuk perhitungan kerugian negara.

Kemudian ada poin juga yang menyatakan bahwa dalam pembahasan tersebut juga menyatakan jika penyidik sudah atau bisa mendapatkan bukti adanya kolusi, kick back antara penyelenggara negara dengan penyedia, maka BPK akan menghitung kerugian negara kembali, dan menerbitkan laporan PKN.

Namun karena itu belum disampaikan sehingga dengan adanya exit meeting, BPK mengeluarkan surat menyatakan tidak ada kerugian negara. Sehingga dalam hal ini, penyidik dalam penanganannya tidak mempergunakan BPK namun menggunakan kantor akuntan publik.

Reporter: Ricardo Hutabarat

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top