Bandar Lampung

Rutan Kotabumi Jalankan Aturan Baru Menteri Yasonna Laoly soal Pemberian Asimilasi kepada WBP

Rutan Kotabumi Jalankan Aturan Baru Menteri Yasonna Laoly soal Pemberian Asimilasi kepada WBP
Rutan Kotabumi Jalankan Aturan Baru Menteri Yasonna Laoly soal Pemberian Asimilasi kepada WBP

Suasana pelaksanaan pemberian asimilasi yang ditandatangani Menkum-HAM Yasonna Laoly.
Aturan itu dimuat dalam Peraturan Menkum-HAM Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat. Foto: Dokumentasi Rutan Kotabumi.

Suluh.co – Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia [Kemenkum-HAM] mengeluarkan aturan baru yang berkait dengan pelaksanaan pemberian asimilasi yang ditandatangani Menkum-HAM Yasonna Laoly.

Aturan itu dimuat dalam Peraturan Menkum-HAM Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

Aturan ini dimaksudkan dan diberikan kepada narapidana dan anak, dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19 sebagai pengganti Peraturan Menkum-HAM Nomor 10 Tahun 2020.

Kepala Rutan Kotabumi Mukhlisin Fardi kepada Suluh.co menyampaikan bahwa perihal aturan baru ini, lembaga yang dipimpinnya telah merealisasikan Permenkum-HAM tersebut.

Baca Juga:  Pemprov Minta BPJS Tingkatkan Cakupan Layanan

Dari data yang dikumpulkan oleh Rutan Kotabumi dan juga sudah melalui tahapan sesuai dengan aturan yang berlaku, Mukhilisin mengatakan, Rutan Kotabumi melaksanakan asimilasi atau ‘merumahkan’ sebanyak 64 orang Warga Binaan Pemasyarakatan atau WBP.¬†Rinciannya, 61 orang WBP berjenis kelamin pria, dan 3 orang WBP berjenis kelamin wanita.

Ke-64 orang WBP ini, ditegaskan Mukhlisin, diseleksi berdasarkan hasil sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan [TPP].

Mukhilisin menyatakan, bahwa dalam proses realisasi aturan baru ini, Rutan Kotabumi mematuhi dan memedomani prinsip antikorupsi, yang artinya aturan ini ditekankan dan ditegaskan berlangsung tanpa biaya sepeser yang dipungut dari penerima asimilasi.

“Menekankan seluruh proses layanan asimilasi dan integrasi tidak dipungut biaya apa pun,” beber Mukhilisin kepada Suluh.co, Senin sore, 18 Januari 2021.

Mukhilisin juga mengungkapkan secara rinci, siapa dan status WBP yang bagaimana masuk dalam kategori sesuai dengan aturan baru atas asimilasi dan integrasi tersebut.

Baca Juga:  Pemilu 17 April 2019 jadi Hari Libur Nasional

Dia menegaskan, program asimilasi tidak akan diberikan kepada narapidana dan anak yang melakukan tindak pidana terkait narkotika, prekursor narkotika, dan psikotropika, terorisme, korupsi, kejahatan atas keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya.

“Penerapan aturan soal tindak pidana narkotika itu maksudnya, adalah ketika tindak pidana narkotika itu yang ancamannya paling singkat 5 tahun. Kalau di bawah 5 tahun ancaman pidananya, maka penerapan aturan ini berlaku, misalnya terpidana yang dikenakan pasal narkotika dengan kategori pengguna. Kalau pengedar atau bandar, itu kan ancaman pidananya paling singkat 5 tahun, nah pada konteks itu, yang bersangkutan tidak akan masuk dalam kategori aturan ini,” imbuh dia.

Selain itu, sambungnya, asimilasi tidak diberikan kepada narapidana dan anak dengan tindak pidana pembunuhan Pasal 339 dan Pasal 340, pencurian dengan kekerasan Pasal 365, kesusilaan Pasal 285 sampai dengan Pasal 290 KUHP, serta kesusilaan terhadap Anak sebagai korban Pasal 81 dan Pasal 82 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Baca Juga:  DPRD Bandar Lampung Terima Kunjungan Pansus DPRD Bandung

Juga, tambah Mukhlisin, narapidana dan anak yang melakukan pengulangan suatu tindak pidana yang sebelumnya telah dijatuhi pidana dan berkekuatan hukum tetap, serta narapidana kasus narkotika, prekursor narkotika, dan psikotropika yang dipidana dengan pidana penjara paling singkat lima tahun juga dipastikan tidak akan mendapatkan hak asimilasi.

Reporter: Ricardo Hutabarat

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top