Bandar Lampung

Rizieq Shihab Tak Punya Dalil untuk Minta Ganti Rugi soal Markas FPI di Megamendung

Rizieq Shihab Tak Punya Dalil untuk Minta Ganti Rugi soal Markas FPI di Megamendung
Rizieq Shihab Tak Punya Dalil untuk Minta Ganti Rugi soal Markas FPI di Megamendung

Rizieq Shihab. Foto: Istimewa.

Suluh.co – Pengamat pertanahan dari Konsorsium Pembaruan Agraria, Iwan Nurdin menilai Rizieq Shihab tidak bisa meminta ganti rugi, jika pemerintah, dalam hal ini PTPN VIII mengambil lahan yang kini menjadi Pesantren Agrokultural Markas Syariaf FPI di Megamendung, Bogor, Jawa Barat.

Iwan mengatakan Rizieq telah mendirikan bangunan di lahan yang bukan haknya. Selain itu, jika Rizieq mengetahui dan secara sadar membangun di tanah milik negara, maka ia tidak bisa meminta ganti rugi atas bangunan yang telah ia dirikan tersebut.

Kepada reporter Suluh.co, Minggu, 27 Desember 2020, Iwan mempersilakan untuk mengutip keterangannya yang sebelumnya dimuat Media Indonesia.

“Gak punya hak seperti itu ya. Karena dia justru membangun di tanah yang bukan haknya,” kata Iwan.

Baca Juga:  Kedaulatan Pangan

Meski demikian, Iwan mengaku Rizieq bisa saja mendapat ganti rugi jika pada awalnya ada perjanjian dengan PTPN VIII saat mendirikan bangunan di lahan tersebut.

“Bisa jadi PTPN mengganti rugi, karena dulu bisa jadi ada perjanjian yang tidak diketahui publik, antara FPI dengan PTPN VIII,” kata Iwan.

Sebelumnya, Rizieq mengatakan siap melepas jika pemerintah ingin mengambil tanah pesantren Markaz Syariah yang didirikan pada 2015 itu. Namun, ia meminta pemerintah membayar ganti rugi uang keluarga dan umat yang sudah dikeluarkan untuk beli over garap tanah serta biaya material pembangunan.

“Pihak pengurus Markaz Syariah Megamendung siap melepas lahan tersebut jika dibutuhkan negara, tapi silakan ganti rugi agar biaya ganti rugi ini bisa digunakan untuk membangun kembali pesantren Markaz Syariah di tempat lain,” jelas dia.

Baca Juga:  Pemprov Lampung Akselerasikan Program Kehutanan Daerah dengan Pusat

Seperti diketahui, PTPN VIII mengeluarkan surat somasi pengosongan lahan Pondok Pesantren Alam Agrokultural Markaz Syariah di Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor, karena adanya penguasaan fisik tanah hak guna usaha (HGU) seluas 30,91 hektare tanpa izin sejak 2013.

Lahan tersebut diklaim sebagai aset PTPN VIII berdasarkan sertifikat HGU No. 299 tanggal 4 Juli 2008. “Dengan ini kami sampaikan bahwa PT Perkebunan Nusantara VIII telah membuat surat somasi kepada seluruh okupan di wilayah perkebunan Gunung Mas, Puncak, Kabupaten Bogor,” kata Naning DT, Kepala Bagian Sekretaris Perusahaan PTPN VIII.

Surat somasi yang dikeluarkan PTPN VIII itu untuk memperingatkan pihak Markaz Syariah segera menyerahkan lahan selambat-lambatnya tujuh hari setelah pihak Markaz Syariah menerima surat somasi tersebut.

Baca Juga:  Mengulas Istilah Agraria dari Pernyataan Prabowo Subianto

Reporter: Ricardo Hutabarat

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top