Bandar Lampung

Riwayat CV Dua Puluh Delapan, Perusahaan yang Sudah Lama Ikut Tender di Pringsewu

Riwayat CV Dua Puluh Delapan, Perusahaan yang Sudah Lama Ikut Tender di Pringsewu
Riwayat CV Dua Puluh Delapan, Perusahaan yang Sudah Lama Ikut Tender di Pringsewu

Ilustrasi

Pringsewu – CV Dua Puluh Delapan pemenang tender proyek gedung instalasi farmasi milik Dinas Kesehatan Kabupaten Pringsewu, dan ternyata pemain lama Kabupaten Pringsewu.

Pasalnya, di Tahun Anggaran (T.A) 2018 lalu, perusahaan penyedia barang dan jasa tersebut dalam waktu bersama mengerjakan 3 pekerja proyek di Dua Dinas sekaligus di Kabupaten setempat.

Di tahun TA 2018 CV Dua Puluh Delapan mengerjakan Dua pekerjaan proyek. Yakni, pembangunan WC/Jamban SMP dengan nilai kontrak sebesar Rp 547 juta dan Pembangunan gedung perpustakaan SD dan SMP dengan nilai kontrak sebesar Rp 400 juta di Kabupaten Pringsewu.

Dengan kode kontrak di Dinas Pendidikan Nomor 420/501/D.01/2018 dan nomor kontrak 420/477/D.01/2018.

Ditahun sama dengan dinas berbeda, CV Dua Puluh Delapan yang mengerjakan proyek pengadaan bangunan gedung kelas utama Tahap I, dengan nomor kontrak 800/203/a./KONTRAK/D.02/2108 dengan nilai kontrak sebesar Rp 937 juta dan nilai taggihan retensi sebesar Rp 46 juta hasil pemeriksaan BPK RI, 30 April, 2019 lalu.

Indikasi adanya dugaan tender kurung semakin menguat, milihat rekam jejak CV Dua Puluh Delapan memiliki kemistri kuat dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Pringsewu.

Pasalnya, CV Dua Puluh Delapan cukup di istimewahkan oleh Dinas Kesehatan terkait adanya kekurangan volume material pembangunan, bahkan, pekerjaan bangunan pembangunan gedung instalasi farmasi yang tidak menggunakan Kesempatan (P3K) tidak dilakukan tindakan tegas.

Bahkan, Dinas Kesehatan memberikan Adendum kepada CV Dua Puluh Delapan untuk mencukupi kekurangan pada cor cakar ayam yang di pindahkan di dudukan tower air.

Baca Juga:  Mabes Polri Tinjau Lahan di Pringsewu

Diberitakan sebelumnya, Kontraktor pembangunan instalasi gedung farmasi milik Dinas Kesehatan (Dinkes) Pringsewu terkesan nakal, selain adanya dugaan pengurangan volume dalam penggunaan material bangunan, diduga kuat CV Dua Puluh Delapan tidak patuhi surat perjanjian dan Surat Perintah Kerja (SPK).

Pantauan Reporter Harian Fajar Sumatera di lokasi, pekerjaan bangunan yang sedang mengerjakan pemasangan batu bata bangunan tersebut, Tidak menggunakan alat keselamatan kerja. Mereka (Pekerja) dengan asik bekerja tanpa menggunakan kelengkapan Keselamatan, dan Kesehatan Kerja (K3).

Berdasarkan Undang-undang Nomor. 2 Tahun 2017 Tentang jasa konstruksi, kontraktor CV Dua Puluh Delapan diduga tidak siap dan todak profesional layaknya pengusaha jasa kontruksi yang mampu mengerjakan pekerjaan bangunan.

Pasalnya, proses pembangunan instalasi gedung farmasi tersebut ada praktik kejahatan dalam penyelenggaraan kontruksi yang diduga dilakukan oleh CV Dua Puluh Delapan.

Dugaan tersebut ialah, Pengurangan volume cor beton cakar ayam, rencana keselamatan kerja, dan tidak adanya tenaga ahli managerial ahli K3 kontruksi di lokasi pembangunan.

Dugaan lainnya yang dihimpun, CV Dua Puluh Delapan diduga kuat tidak menyediakan dukungan alat dilokasi pembangunan gedung farmasi. Selain itu, CV Dua Puluh Delapan diduga melakukan praktik pembohong dalam penggunaan dukungan alat seperti, Mobil Damtruck, mesin concrete vibrator, mesin concrete mixer dan mesin stemper.

Baca Juga:  AJI Bandar Lampung & Tempo Helat Coaching Clinic Jurnalisme Investigasi

Menurut Mustofa Ali, SH Penggiat Anti Korupsi dari Persatuan Masyarakat Anti Korupsi mengatakan, peraturan yang dimiliki Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-PR) memproses revisi aturan untuk mewajibkan kehadiran tenaga ahli bersertifikat kesehatan dan keselamatan kerja sebagai salah satu syarat pekerjaan di lapangan dapat dilakukan oleh kontraktor.

Lebih lanjut Mustofa Ali menjelaskan, Peraturan Menteri PUPR yang direvisi adalah Peraturan Nomor. 31/2015 atas Perubahan Ketiga atas Permen PUPR No. 07/2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultasi.

Dengan begitu, sambung Mustofa Ali, kepada media ini menyebutkan, sertifikasi tenaga ahli kesehatan dan keselamatan kerja (K3) tidak hanya menjadi syarat suatu perusahaan dapat memenangi lelang, tetapi harus dipastikan kehadirannya untuk bekerja sesuai tugas pokok dan fungsinya di lapangan.

“Sertifikat itu jangan hanya jadi untuk menang lelang, tapi harus berfungsi untuk bekerja. Kalau tidak ada itu, tidak bisa bekerja,” kata Mustofa Ali saat mengulas keterangan dalam peraturan PU-PR, Jumat (28/08/2020).

Masih kata Mustofa, Artinya, kalau mereka (kontraktor) berkomitmen sama seperti yang mereka ajukan dalam penawaran awal, fungsi K3 juga akan berjalan lebih baik dan memang kompoten, tidak hanya berdasarkan sertifikat.

Lantas, melihat kondisi dilapangan dalam pembangunan gedung instalasi farmasi milik Dinkes Kabupaten Pringsewu. Dari item diatas tidak terpenuhi oleh kontraktor dari CV Dua Puluh Delapan.

Baca Juga:  Hanya 30 Persen Pelaku Usaha Ikut Serta BPJS Ketenagakerjaan

Hal itu, berindikasi soal praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) pembangunan gedung farmasi tersebut.

Mustofa juga menjelaskan dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang jasa kontruksi pada Pasal 52 menyebutkan, penyedia jasa atau sub penyedia jasa dalam penyelenggaraan kontruksi harus :

A. Harus sesuai dengan perjanjian dalam kontarak

B. Memenuhi standar keamanan, keselamatan, Kesehatan, dan keberlanjutan.

“Memang sangsi adminstrasi, dengan cara memblaclist CV tersebut”, ujar Mustofa Ali.

Dengan kejadian ini, kata Mustofa Ali, maka diduga kuat adanya praktik kongkalikong antara CV Dua Puluh Delapan dengan oknum konsultan pembangunan dan konsultan pengawas.

“Kedua konsutan yang hadir di lokasi pembangunan sudah merencanakan pemindahan kelebihan volume pondasi dan cor cakar ayam, padahal, Adendum pun belum diajukan ke PPK pembangunan gedung farmasi PNS Dinkes Kesehatan setempat. (Saefudin)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top