Modus

Resmi Ditahan, Advokat Kondang DS Terancam 9 Tahun Penjara  

kiri-Alvian, Sekertaris Komisi Pengawas DPC Peradi Bandar Lampung/TOM

Suluh.co – Polresta Bandar Lampung, resmi menahan DS seorang advokat kondang yang tersandung kasus pemblokiran jalan yang mengakibatkan terganggunya ketertiban umum.

Satreskrim Polresta Bandar Lampung menjerat DS dengan pasal 192 ayat 1 dengan ancaman hukuman penjara maksimal 9 tahun.

Sejak DS secara resmi ditahan, DPC Peradi Bandar Lampung terus melakukan upaya hukum untuk membela DS yang tercatat sebagai bagian dari Peradi. Sejak Sabtu (6/2) lalu, upaya untuk ditangguhkannya DS terus dilakukan Peradi dengan mengirimkan surat permohonan penangguhan atas jaminan istri.

Namun upaya tersebut belum dijawab oleh pihak kepolisian.

Alvian selaku Sekretaris Komisi Pengawas DPC Peradi Bandar Lampung mengatakan, pihaknya masih menunggu dan menyerahkan penyidikan kepada polisi.

Baca Juga:  Hutang Piutang, 2 Warga Bumi Ratu Nuban Diracun Tikus

“Yang jelas upaya kami dalam melakukan pendampingan hukum untuk DS sudah dilakukan seperti upaya penangguhan,” tukas Alvian, Senin (8/2).

Dilanjutkan Alvian, melihat hasil putusan MK Nomor 26 Tahun 2013, bahwa advokat mempunyai hak imunitas baik dalam pengadilan maupun diluar pengadilan.

“Jadi apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian harus melihat hal tersebut serta berkordinasi terlebih dahulu dengan pihak DPC Peradi Bandar Lampung,” tegasnya.

Dilain pihak, MD Rizani selaku Ketua Lampung Police Watch mendukung tindakan Polresta Bandar Lampung dalam menangani kasus DS.

Pria yang akrab dengan panggilan Sani ini mengatakan, kasus DS menarik dimana orang yang paham akan hukum bisa tersandung kasus serta menjadi tersangka.

Baca Juga:  20% Murid SMK Terkendala Jawab USBN di Hari Pertama

“Dari sini saja muncul tendensi yang menyalahkan polisi, dan disini saya dukung. Karena polisi tidak tebang pilih,” kata Rizani.

Terkait hak imun seorang advokat, Rizani mengaku memang hukum berbicara seperti hal tersebut yang menjadi arahan MA.

Kendati demikian, Rizani menyebut imun itu hanya berlaku dalam proses persidangan. Berbeda dengan kasus penutup jalur di Terminal Kemiling yang membelit DS.

“Ini menghalangi kepentingan umum dan ini kan belum ada putusan pengadilan. Artinya dia (DS) menghalang halangi fasilitas umum maka gugur hak imunnya,” ujar Rizani.

Sani juga menilai tidak ada unsur arogansi dari pihak kepolisian.

“Saya apresiasi karena Kepolisian tegas dalam mengambil keputusan,” kata Rizani.

Baca Juga:  4 Rumah Kerabat Bupati Diperiksa, KPK Bawa Sekretaris Inspektorat Lampura

 

Reporter : Tomy Saputra

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top