Daerah

Rembug Desa Solusi Atas Konflik Antar Warga

Wahrul Fauzi Silalahi, Ketua Komisi II DPRD Provinsi Lampung dari Fraksi Partai NasDem, melakukan sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Rembug Desa dan Kelurahan Dalam Pencegahan Konflik/Istimewa

PALAS – Bertempat di Desa Bangunan Kecamatan Palas, Lampung Selatan, Minggu (15/3), Wahrul Fauzi Silalahi, Ketua Komisi II DPRD Provinsi Lampung dari Fraksi Partai NasDem, melakukan sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Rembug Desa dan Kelurahan Dalam Pencegahan Konflik di Provinsi Lampung.

Acara sosialisasiPerda dihadiri kurang lebih seratus masyarakat Desa Bangunan yang terdiri atas Pamong Desa, Aparat Penegak Hukum, dan warga setempat.

Narasumber acara Sosialisasi Perda adalah Muhammad Yunus (Praktisi Hukum) dan juga dihadiri oleh Taufik Basari (Ketua DPW Partai NasDem Lampung dan Anggota DPR RI Partai NasDem dari Dapil Lampung I) yang sedang menjalani masa reses.

Baca Juga:  Edward Minta Anggota Korpri Tidak Mempersulit Rakyat  

Dalam sambutannya, Wahrul Fauzi Silalahi menyatakan bahwa Perda Rembug Desa merupakan solusi normatif dari Pemerintahan Daerah Provinsi Lampung terhadap penyelesaian konflik yang terjadi di masyarakat.

“Perda ini berupaya untuk menangkap kehendak warga terhadap proses penyelesaian konflik pada tingkat lokal dengan mengakomodir berbagai kearifan lokal yang ada dalam masyarakat. Artinya, tidak semua konflik yang terjadi mesti bermuara pada proses penegakkan hukum. Ada cara-cara persuasive yang seharusnya dikedepankan dalam penyelesaian konflik, dan perda ini diharap menjadi acuan masyarakat dalam peoses resolusi konflik,” ujarnya.

Di Lampung Selatan pernah terjadi beberapa konflik dalam skala yang cukup luas, bahkan menjadi atensi dari pemerintah pusat.

“Atas fakta tersebut, Perda ini tentunya juga merujuk dari pengalaman konflik tersebut. Ruang-ruang untuk partisipasi warga dalam menyelesaikan konflik  yang terjadi, adalah kunci bagi terciptanya kondisi harmoni dalam kehidupan bermasyarakat. Keterlibatan kelompok yang berkonflik  dalam proses rembug, adalah bagian utama dalam skenario penyelesaian konflik yang diatur dalam Perda ini,” lanjut Fauzi.

Baca Juga:  Akun Instagram Raja Kraton Agung Sejagat Diserang Warga Net

Selanjutnya, Muhammad Yunus sebagai narasumber dalam acara Sosialisasi Perda Resolusi Konflik menyatakan bahwa Perda Rembug Desa pada prinsipnya telah relevan dengan kaidah-kaidah demokrasi di mana partisipasi warga mengambil peran yang cukup signifikan.

“Kunci demokrasi itu partisipasi. Partisipasi mensyaratkan persamaan posisi setiap pihak dalam tiap tingkatan pada  proses penyelesaian konflik. Ruang partisipasi warga dalam proses mediasi, pada prinsipnya dapat menghilangkan sekat-sekat dalam kehidupan masyarakat yang biasanya menjadi sumber konflik. Sekat-sekat dalam masyarakat  tersebut bisa bersifat idelogis, politis, ekonomis, maupun lainnya,” ujarnya.

Pada kesempatan lainnya, Taufik Basari menerangkan berbagai fungsi DPR dalam melakukan tugas-tugasnya.

“DPR itu bukan eksekutor, namun dia dapat mendesak eksekutif untuk mengakomodir dan memenuhi berbagai kebutuhan dasar warga. Reses adalah bentuk kerja Anggota DPR untuk menyerap aspirasi warga. Semestinya, masa reses dapat digunakan oleh setiap anggota dewan untuk menyerap aspirasi warga sebanyak-banyaknya, sehingga dapat dijadikan bahan bagi DPR dalam upaya melaksanakan berbagai kebijakan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat,” terang lekaki energik yang biasa disapa Tobas ini.(LS)

Baca Juga:  Kadernya Terjaring OTT KPK, Partai Nasdem Tunjuk Imam Suhada Gantikan Agung Ilmu Mangkunegara
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top