Ekonomi

Reko Budiyono : Jangan Hanya Rutinitas Program Tanpa Solusi untuk Petani

Petani/Ilustrasi

Suluh.co – Reko Budiyono, anggota DPRD Kabupaten Purworejo, dari komisi IV, menyayangkan pernyataan pejabat Dinas PPKP terkait perkiraan peningkatan produktivitas pada MP2 di tahun 2021.

Pihaknya menilai, adanya persoalan kurangnya edukasi, penyuluhan praktis dan solutif terkait permasalahan pertanian oleh pemerintah.

Sebelumnya, Kepala Bidang TPH  Eko Anang, menyampaikan perbedaan luas MP1 dan 2 dikarenakan ketersediaan air.

“Untuk tetap mendapatkan hasil yang maksimal pihaknya juga selalu melakukan pendampingan, sehingga tahun ini diperkirakan meningkat dikarenakan tidak ada hama yang sangat mempengaruhi MP2, adapun itu sekedar spot-spot tertentu,” ungkapnya, Jumat (13/8).

Reko menilai bahwa pernyataan tersebut hanya sebatas melihat program kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan sebagai rutinitas tanpa data dan cek lapangan.

Ia menjelaskan, produktivitas tanaman padi MP2 (kemarau) biasanya lebih rendah dibanding MP1 (rendeng) dan di wilayah kecamatan yang luasan persawahannya luas seperti Purwodadi, Ngombol, Grabag, Butuh, Kutoarjo, Pituruh apakah produktivitas padinya di MP2 ini meningkat atau turun.

“Pasti jawabannya turun, jika dibanding musim MP1 (rendeng) dan musim yang sama, kemarau tahun sebelumnya. Wilayah tersebut, produktivitas padi sawah hanya kisaran 50 hingga 70 persen dari musim MP2 (kemarau) tahun sebelumnya,” kata Reko.

Baca Juga:  JTTS & SPAM Bandar Lampung masuk PSN Carry Over 2020, Elemen Apresiasi

MP2 dimulai awal Juli, di bulak sawah yang sama, produktivitas padi antara yang panen awal dengan yang panen akhir lebih tinggi yang panen lebih awal. Jadi semakin ke sini, produktivitas semakin menurun.

Terkait hama wereng masih banyak menjadi momok bagi petani di wilayah kecamatan Grabag bagian barat, sehingga produktivitas sangat menurun.

“Saya sebelum menjadi anggota DPRD dan sampai sekarang adalah petani dan aktif di kelompok tani, jadi faham betul yang dirasakan petani saat ini,” terangnya.

Tambahnya, petani khususnya petani padi saat ini itu resah, sebab persoalan pupuk dengan prosedur kartu tani yang ribet dan barangnya sulit dicari saat dibutuhkan serta kuotanya dibatasi. Bagaimana meningkatkan produktivitas tapi pupuk dibatasi dan prosedurnya ribet. Di sisi lain, program Go Organik baru sebatas wacana, edukasi dan fasilitasi dari pemerintah masih sangat minim.

Lalu, persoalan irigasi teknis yang tidak pernah selesai, menyebabkan tanaman kurang air dan di beberapa daerah sampai gagal tanam dan gagal panen. Di beberapa wilayah dalam sejarahnya pernah terjangkau aliran irigasi dan lancar, tetapi dalam beberapa tahun terakhir air irigasi teknis tidak sampai.

Baca Juga:  Tingkat Pengangguran di Lampung Turun

 

Reko juga menyayangkan pernyataan, Wasit Diono, Kepala Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan, dan Perikanan Kabupaten Purworejo, yang menyampaikan, pemerintah sudah menetapkan harga pembelian pemerintah (HPP). Dinas bekerjasama dengan Bulog dan SRG untuk membeli gabah petani.

“Ditetapkan kering panen Rp4250, dengan kriteria yang sudah ditetapkan, sedangkan kering giling  Rp4700 otomatis kadar air 12-14 persen,” terangnya.

Bagi Reko, harga jual padi yang tidak manusiawi, jauh dari harapan petani. Bertani padi saat ini sama sekali tidak menguntungkan jika dihitung dengan hitungan bisnis. Beban modal dan operasionalnya lebih tinggi dari hasilnya.

Terkait program Sistem Resi Gudang (SRG), saya ada laporan, meskipun pemerintah telah menetapkan HPP, tetapi kenyataan di lapangan tidak banyak membantu petani kecil. Yang bisa masuk SRG hanya “pemain” besar.

“Bagi petani atau kelompok tani kecil mengalami kesulitan untuk akses SRG. Monggo DPPKP cek lapangan,” tukasnya.

Baca Juga:  Kabar Bendungan Bener, Ratusan Warga Peroleh Kompensasi

Mestinya target dan tujuan SRG adalah petani kecil, kalau hanya “pemain” besar yang rata-rata adalah pemodal besar, tidak akan banyak membantu persoalan petani kecil.

“Nilai Tukar Petani (NTP) Purworejo  tahun 2020 adalah 101, artinya petani hanya untung 1% saja dalam setahun. Itupun, dalam perhitungan NTP, belum memperhitungkan faktor tenaga dari petaninya. Padahal wilayah Purworejo adalah wilayah pertanian dan warganya mayoritas petani. Ini PR, bagaimana meningkatkan NTP,” jelasnya.

Dengan kondisi saat ini dirinya yakin NTP tahun 2021 lebih rendah dari tahun 2020.

 

Reporter : Mahestya Andi Sanjaya

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top