Bandar Lampung

PT Tri Patria Bahuga Diduga Langgar Aturan Demi Pariwisata di Lampung Selatan, Perusahaan Milik Siapa?

PT Tri Patria Bahuga Diduga Langgar Aturan Demi Reklamasi di Lampung Selatan, Perusahaan Milik Siapa?
PT Tri Patria Bahuga Diduga Langgar Aturan Demi Reklamasi di Lampung Selatan, Perusahaan Milik Siapa?

Ilustrasi

PT Tri Patria Bahuga, perusahaan yang menjadi bagian dari grup PT Dataran Bahuga Permai diulas habis-habisan oleh sejumlah kalangan. Salah satunya oleh DPRD Lampung dan Walhi Lampung. Diduga, perusahaan tersebut melanggar lusinan aturan hanya untuk membuat destinasi wisata.

Berdasarkan paparan Walhi Lampung, perusahaan ini diduga tak memiliki izin melakukan perluasan wilayah di Desa Bakauheni, Kecamatan Bakauheni, Lampung Selatan. “Hasil investigasi kita PT itu telah melakukan landclearing yang nantinya akan dijadikan lokasi wisata. Ada sekitar 12 Hektare,” ungkap Direktur Walhi Lampung Irfan Tri Musri dalam diskusi yang dihelat Fajar Surya Televisi, Senin sore, 12 Oktober 2020.

“Kita duga perusahaan ini belum mengantongi izin. Hebatnya lagi, belum ada izin tapi sudah melakukan aktivitas. [Sempat] Ada penyegelan di bulan Mei, tapi aktivitas masih jalan. Ini suatu penghinaan kepada negara. Mereka juga menebang mangrove. Telah melanggar UU 32 tahun 2009 terkait izin lingkungan, tidak memiliki izin lokasi dan pemanfaat ruang laut, dia merusak ekosistem mangrove,” timpal Irfan.

Baca Juga:  Tim Banang DPRD DKI Jakarta Kunker ke DPRD Provinsi Lampung

Ketua Komisi II DPRD Lampung Wahrul Fauzi Silalahi yang turut dalam diskusi tersebut turut memberikan kritik terhadap persoalan tersebut. Belakangan diketahui persoalan ini sudah diulas dalam Rapat Dengar Pendapat [RDP].

Menurut dia, segala regulasi yang ada harus lah dipatuhi. Artinya setiap kegiatan yang dilakukan perusahaan tersebut sepatutnya mengikuti aturan yang ada. “Kita dalam hal ini memberikan kritik bukan berarti anti terhadap investasi. Namun, regulasi yang ada harusnya diikuti. Karena begitu setiap aturan diikuti, akan ada pemasukan ke Pendapatan Asli Daerah [PAD] kita,” tuturnya.

Ia dan Irfan Tri Musri sepakat bahwa harus ada tindakan yang konkret dari pihak kepolisian terhadap persoalan ini apabila benar terjadi pelanggaran aturan.

Baca Juga:  Walhi : Pemerintah Terkesan Tutup Mata atas Izin Eksploitasi Bukit

Lantas siapa pemilik perusahaan ini sehingga mampu beraktivitas dengan ‘gagahnya’ dan diduga menghiraukan aturan-aturan yang ada?

“Memang penting untuk mencari siapa pemilik sahan dari perusahaan itu. Dan untuk mengetahui itu, kita berharap pihak kepolisian lah nanti yang mengurainya,” tutur Irfan.

PT Tri Patria Bahuga pernah tercatat turut ikut dalam pembangunan lahan Kawasan Ekonomi Khusus [KEK] Tanjung Api Api [TAA] di Sumatera Selatan. Dalam laporan Kumparan.com, PT Tri Patria Bahuga merupakan perusahaan milik keluarga Menteri Pertahanan RI, Ryamizard Ryacudu.

Reporter: Ricardo Hutabarat

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top