Daerah

Proyek Seumur Jagung Rusak Parah, DPRD Ancam Polisikan PUPR Mesuji

Kondisi proyek peningkatan ruas jalan Simpang Pematang – Brabasan (DBH), yang dikerjakan PT Anugerah 78 senilai Rp2.987.767.807 tapi sudah mengalami kerusakan parah/Istimewa

Suluh.co – Ketua Komisi III DPRD Mesuji, Parsuki, mengaku sangat kecewa melihat pekerjaan Dinas PUPR Mesuji yang baru sebulan sudah hancur. Terlebih pekerjaan tersebut sudah dibayarkan rata-rata 95 persen dari nilai pagu.

Proyek yang baru hitungan hari selesai dikerjakan tapi sudah mengalami kerusakan parah itu diantaranya, proyek peningkatan Ruas Jalan Simpang Pematang – Brabasan (DBH), senilai Rp2.987.767.807, yang dikerjakan dikerjakan PT. Anugrah 78.

Lalu, proyek peningkatan Ruas Jalan KTM – Tanjung Mas Jaya, senilai Rp2.984.410.825, dikerjakan PT. Haberka Mitra Persada.

Parsuki mengakui, bahwa pihaknya meyakini apabila nanti kerusakan dalam masa perawatan dipekirakan lebih dari nilai retensi (5%), akan menjadi pekerjaan rumah bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Baca Juga:  Hitungan Hari, Proyek Hotmix Jalan Simpang Pematang dan Brabasan Rusak

“Karena nanti tidak akan diperbaiki oleh pihak ketiga. Cermin kita di tahun-tahun sebelumnya ada sekitar Rp18 miliar, pemda kita terhutang ke pihak ketiga. Mulai dari tahun 2015 sampai tahun 2019. Dan setiap tahun selalu menganggarkan untuk pos pembiyaan ke pihak ketiga, jadi tidak ada niatan untuk menyelesaikanya,” papar Parsuki, Selasa (2/2) kemarin.

Menurutnya, Dinas PUPR tidak boleh asal menerima PHO proyek, minimal sudah ada uji mutu dari laboratorium.

“Jangan sampai terus terulang di tahun yang akan datang retensi atau perawatan tidak dilaksanakan dan masih dianggarkan setiap tahun. OPD harus berani ambil tindakan apabila pihak ketiga bandel, PHO adalah final suatu pekerjaan,” ujar Parsuki.

Kata dia, beberapa minggu lalu Komisi III DPRD Mesuji, sejatinya sudah melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dinas PUPR dan Perkim.

RDP tersebut salah satunya mengevaluasi pekerjaan tahun 2020. Dalam undangan RDP diminta agar OPD menghadirkan rekanan dan konsultan.

Baca Juga:  Dugaan Tender Kurung Mencuat pada 6 Paket Proyek Pekerjaan oleh Pokja UPBJ PUPR Pringsewu  

“Namun pihak ketiga tidak kooperatif tidak hadir. Hasil dari RDP, OPD siap untuk menyampikan ke pihak ketiga agar memperbaiki pekerjaan tersebut. Tapi, sampai hari ini tidak ada tindak lanjut perbaikan walaupun masih tahapan perawatan,” tegas dia.

“Karena yang lebih tahu secara teknis adalah OPD, kalau DPRD hanya melihat secara kasat memang benar pekerjaan-pekerjaan tersebut banyak yang sudah retak dan hotmix yang sudah hancur,” timpal Parsuki.

Selain itu, pihaknya sudah meminta hasil laboratorium beton, tapi tidak kunjung disampaikan ke DPRD.

“Apabila tidak digubris DPRD akan ambil sikap, bisa jadi bersurat ke bupati bahkan bisa kita aparat penegak hukum (APH). Kita lihat nanti undangan hearing yang kedua, apakah rekanan dan konsultan tetap tidak kooperarif memenuhi undangan DPRD. Kalau mereka tidak mengindahkan baru setelah itu kami akan ambil sikap,” kata Parsuki.

Baca Juga:  Kecamatan Pringsewu & Gading Rejo Sumbang Angka Kenaikan Covid-19

Terpisah, Sekretaris Dinas PUPR Mesuji, Andi, enggan mengomentari masalah tersebut.

“Ya sudah terserah, pusing saya kalau begitu,” singkat Andi, sambil mematikan sambungan ponselnya.

Diketahui, beberapa proyek milik Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Mesuji yang baru seumur jagung mengalami kerusakan parah. Meski masih dalam masa pemeliharaan, hingga kini belum ada perbaikan dari pihak rekanan.

Reporter : SUL/PLR

 

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top