Bandar Lampung

Proses Persidangan Mustafa di PN Tipikor Tanjungkarang dan Siapa Saja Mengambil Peran di Dalamnya

Mantan Bupati Lampung Tengah, Mustafa (tengah). Foto: Istimewa.

Suluh.co – Kasus sangkaan gratifikasi yang disematkan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi [KPK] kepada eks Bupati Lampung Tengah Mustafa, mulai memasuki tahapan pembuktian di hadapan majelis hakim.

Di awal-awal, KPK lewat Plt Juru Bicara Bidang Penindakan Ali Fikri mengatakan lembaganya berharap persidangan atas Mustafa atau MUS berjalan secara online.

Yang dimaksud dengan persidangan secara online adalah hanya berlaku sementara untuk Mustafa. Mustafa disebut KPK agar menjalani persidangan dari dalam Lapas Sukamiskin, Jawa Barat.

Kendati harapan itu diutarakan, KPK tetap akan mengikuti apa yang menjadi keputusan PN Tipikor Tanjungkarang sebagai pihak yang nantinya akan mengadili Mustafa.

Tepat pada Senin, 11 Januari 2021, KPK lewat Taufiq Ibnugroho selaku jaksa sebagai penuntut umum yang ditunjuk untuk melaksanakan proses pembuktian isi dakwaan Mustafa menyatakan harapan tadi masih tetap disampaikan.

“Hari ini juga kami juga menyampaikan permohonan kepada pengadilan terkait dengan proses persidangan online seperti itu, karena kan pak Mustafa saat ini kan masih menjalani hukuman. Jadi karena situasi kondisi Covid, kami memohon persidangan online untuk pak Mustafa, seperti itu,” begitu ucap Taufiq Ibnugroho, Senin kemarin.

Apa yang disampaikan KPK di awal tak jauh berbeda dengan kuasa hukum Mustafa. Bahwa yang namanya keputusan perihal proses pelaksanaan persidangan, sudah menjadi wilayah dari PN Tipikor Tanjungkarang.

Meski begitu, ada hal yang harus digarisbawahi oleh kuasa hukum Mustafa apabila pada akhirnya proses persidangan dilakoni dengan tidak menghadirkan kliennya secara fisik di ruang persidangan.

“Secara teknis, tentu sebenarnya proses sidang daring ini agak menjadi persoalan sebenarnya ya. Karena kan koneksi belum tentu bisa membuat hal-hal apa yang disampaikan itu kurang ya,” ucap Ajo Suprianto di tempat dan hari yang sama dengan Taufiq Ibnugroho.

Kuasa hukum Mustafa ini mengutarakan bahwa PN Tipikor Tanjungkarang harus konsekuen dengan apa yang diputuskan. Konsekuensi itu dititikberatkan pada sisi koneksi internet yang mesti memadai.

“Apalagi nanti kita akan banyak berinteraksi dengan terdakwa dan lain-lainnya. Ada hal-hal yang ingin kita tanyakan juga, tapi mudah-mudahan tidak ada masalah nanti,” harap Ajo.

Ajo mengatakan bahwa pihaknya tegas meminta agar, “kami akan sampaikan juga bahwa, jangan sampai ada kendala-kendala seperti itu [gangguan koneksi internet]. Terkait persidangan [online], yang jadi masalah gitu kan”.

Penjelasan PN Tipikor Tanjungkarang

Juru Bicara PN Tipikor Tanjungkarang Hendri Iriawan menegaskan pihaknya sudah membuat keputusan perihal proses pelaksanaan persidangan Mustafa.

“Sidang akan dilaksanakan secara online dan terdakwa langsung dari Lapas Sukamiskin,” tuturnya, Selasa, 12 Januari 2021.

Penetapan hari dimana sidang perdana akan digelar, sudah dicantumkan di laman resmi SIPP PN Tanjungkarang. Bahwa persidangan akan dimulai pada pekan mendatang, Senin, 18 Januari 2021.

Sejauh ini, PN Tipikor Tanjungkarang mengutus Efiyanto seorang hakim senior untuk menjadi Ketua Majelis Hakim untuk memimpin persidangan Mustafa.

Efiyanto akan dibantu oleh hakim anggota, di antaranya adalah Siti Insirah, Gustina Aryani, Abdul Gani, dan Edi Purbanus.

Hendri menjelaskan, bahwa profil majelis hakim yang ditetapkan oleh PN Tipikor Tanjungkarang ini mumpuni dalam hal penanganan tindak pidana korupsi atau tipikor.

Penegasan ini disampaikan Hendri saat reporter Suluh.co meminta penjelasan bahwa di dalam laman resmi PN Tanjungkarang, hanya 3 orang hakim [selain hakim bernama Siti Insirah dan Efiyanto] yang profil dan riwayatnya terletak pada kolom hakim tipikor.

Hendri Iriawan: Yang bersangkutan memiliki kapasitas sebagai hakim karir tipikor. Sama halnya dengan ketua majelisnya.

PN Tipikor Tanjungkarang mencantum perkara Mustafa ini dengan Nomor Perkara: 1/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tjk. Berikut dengan Nomor Surat Pelimpahan: BP/83/DIK.02.00/23/12/2020.

Kendati laman SIPP PN Tanjungkarang ini tak mencantum detail informasi lainnya, reporter Suluh.co mendapati keterangan dari sumber terpercaya, bahwa Panitera Pengganti yang ditunjuk adalah Zainuddin. Kemudian, Jurusita yang mendapat penugasan adalah Hanapi.

Reporter: Ricardo Hutabarat

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top