Bandar Lampung

Proses Lelang Proyek di Dinas PPCK Lampung Ajaib: Sejak Awal Sudah Siapkan Pemenang Tender Pengerasan Jalan

Proyek pembangunan jalan/Ilustrasi

Bandar Lampung – Persatuan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (Permak Indonesia) mengingatkan oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diduga terlibat dalam pengaturan pemenang dalam proses lelang proyek di Dinas Permukiman Perumahan dan Cipta Karya (PPCK) Provinsi Lampung.

Pasalnya, praktik dugaan persekongkolan melenggang antara oknum ASN dengan perusahaan penyedia yang dimenangkan oleh Kelompok Kerja (Pokja) di Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang dan Jasa Pemerintah semakin menguatkan campur tangan pemangku kepentingan.

Mustofa Ali, SH Penggiat Anti Korupsi tidak hentinya melakukan pemantauan terkait praktik dugaan Korupsi keterlibatan oknum ASN di Dinas PPCK proses korupsi penentuan pemenang lelang. Karena, sudah memenangkan Perusahaan penyedia (perusahaan pengantin) sebagai pemenang tunggal pekerjaan proyek bantuan PSU Jalan Permukiman Griya Tampan sejahtera Desa Haji Menah yang terletak di Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan. Dengan nilai pagu paket sebesar Rp 371 juta dan CV Wini Bersaudara melakukan penawaran HPS sebesar Rp 353 juta.

Bukan hanya itu saja, Pokja ULP yang diduga ikut bermain, juga memenangkan CV Sanga Buana dengan nilai pagu paket sebesar Rp 685 juta dengan kode tender 12387121, mengerjakan pekerjaan proyek perkerasan jalan PKP Desa Gisting Blok 20, Kecamatan Giting Atas Kabupaten Tanggamus.

Baca Juga:  Akal Bulus APIP dan Lelang Proyek yang Sarat KKN di Dinas PPCK Lampung

Dari sejumlah proyek yang sudah berjalan, adanya campur tangan oknum ASN di dalam pemenang penyedia (Perusahaan) yang sudah dikondisikan bakal menjadi pengantin (penyedia) sebagai pemenang lelang proyek tunggal.

Karena dalam setiap aturan, memberikan celah untuk melakukan persekongkolan dalam penawaran tender (bid rigging) untuk pengadaan barang dan jasa Pemerintah. Celah tersebut, yang diduga dimainkan oleh oknum ASN yang memiliki Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) sebagai PPTK, PPK di Dinas PPCK, Pokja, bahkan, melibatkan oknum di APIP untuk memenangkan penyedia yang diduga kuat sudah ditunjuk sebagai pengantin (Penyedia).

Kedudukan APIP pada Proyek Dinas PPCK Pemprov Lampung adalah sebagai verifikasi, pendamping dan pengawasan internal.

“Seharusnya, dokumen dari PPK yang diserahkan kepada pimpinan Pratama dinas PPCK dikoreksi, begitupun dokumen lelang yang dikoreksi oleh APIP diriview kembali baik dalam segi admitrasi berkas usaha kecil. Namun, hingga diterima Pokja di ULP pun demikian dokumen lelang dan banyak tambahan dokumen pendukung lainnya. Maka, langsung digelar dan adanya pemenang tender di sejumlah paket proyek di Dinas PPCK”, kata Mustofa Ali, Penggiat Anti Korupsi, Sabtu (12/09/2020).

Artinya, kerja PNS sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dilanggar.

Baca Juga:  Underpass Unila Timbulkan Titik Kemacetan Baru

“Pelanggaran dapat diproses dan dituntut secara perdata maupun pidana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku”, ujar Mustofa Ali saat  menjelaskan matarantai indikasi dan dugaan persekongkolan oknum ASN pihak swasta (penyedia).

Dalam dugaan kasuistik keterlibatan oknum ASN yang memiliki jabatan atau kedudukan dalam pemerintahan, sangatlah rawan melakukan tindak pidana korupsi.

Menurut UU Nomor 31 tahun 1999 yang diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 yang sering ditangani aparat penegak hukum adalah tindak pidana korupsi yang terkait dengan pasal 2 dan pasal 3 yang berbunyi.

Dalam Pasal 2, Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Pasal 3, Setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Jenis Korupsi berdasarkan definisi di dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 terkait dengan, Kerugikan Keuangan Negara, Suap-Menyuap, Penggelapan Dalam Jabatan, Pemerasan, Perbuatan Curang, Benturan Kepentingan Dalam Pengadaan, dan Gratifikasi.

Baca Juga:  Andi Surya Bicara: Selamat Legislator-Senator Baru, Tak Lupa Titip Pesan Kawal #dkilampung

Dugaan praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di Dinas PPCK Pemprov Lampung kerap terjadi, dikarenakan banyaknya celah untuk melakukan korupsi, seperti, dalam hal penggunaan anggaran yang seringkali dimanfaatkan untuk keperluan pribadi bahkan untuk keperluan kelompok tertentu (nepotisme dan kolusi).

Masih Kata Mustofa Ali mengungkapkan, hal ini merupakan gangguan dan hambatan dalam melaksanakan pembangunan di suatu daerah korupsi merupakan suatu perbuatan yang merugikan keuangan negara dan terkadang dapat merugikan pula perekonomian suatu negara.

Pada Pasal 3 UU Tipikor, sangatlah jelas disebutkan bahwa “karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara”, tutupnya. (DIN)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top