Bandar Lampung

Pro dan Kontra Penolak Vaksinasi, DPRD Lampung Condong ke Pembatasan Publik

Sekretaris Komisi I DPRD Lampung, Mikdar Ilyas/DUM

Suluh.co – Berdasar Peraturan Presiden Nomor 14 tahun 2021, warga yang menolak mendapat vaksinasi Covid-19 akan mendapat sanksi administrasi.

Di antaranya penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial.

Penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintahan, hingga mendapat sanksi berupa denda.

Hal ini, tentunya mendapat respon pro dan kontra dari kalangan wakil rakyat di Lampung.

Seperti yang diutarakan Sekretaris Komisi I DPRD Lampung, Mikdar Ilyas, yang menyatakan tidak setuju adanya sanksi yang diberikan kepada masyarakat umum.

“Lebih baik masyarakat diberikan sanksi hukum dengan sewajarnya seperti pembatasan pelayanan publik,” kata Mikdar, Selasa (23/2).

Pelayanan publik yang dimaksud, jika keluar kota atau ke rumah sakit harus membawa kartu Covid-19. Selanjutnya, lebih baik pemerintah juga memperioritaskan sosialisasi dari vaksinasi ini guna menciptakan kesadaran masyarakat umum bahwa vaksin Covid-19 itu sangat penting.

Baca Juga:  Pemprov Gelar Pentas Seni Amal Musisi Lampung untuk Korban Tsunami

“Kalau bantuan sosial itu benar-benar ditarik, maka tingkat kriminalitas akan naik. Sebab, banyak dari masyarakat yang terbantu oleh bansos,” tukas Mikdar.

Sekretaris Komisi V DPRD Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, mengatakan, tidak ada korelasinya antara bansos dan vaksin. Sebab bansos dilihat dari sisi kemanusiaan.

“Lebih baiknya melakukan pembatasan-pembatasan pelayanan publik saja,” harap dia.

Diketahui, vaksinasi Covid-19  untuk masyarakat umum akan digelontorkan pada akhir bulan April atau awal bulan Mei mendatang.

Penerima vaksin akan menerima undangan melalui SMSm, dan untuk mekanisme pemberian vaksin Covid-19 bagi masyarakat umum disebut akan sama dengan tenaga kesehatan.

Selain itu sanksi bagi penolak vaksin itu sendiri tertuang dalam Pasal 13A ayat (4)  Perpres nomor 14 tahun 2021 berbunyi sebagai berikut :

Baca Juga:  PWI Lampung Bagikan Ratusan Masker

(4) Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima Vaksin COVID-19 yang tidak mengikuti Vaksinasi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan sanksi administratif, berupa: penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial; penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintahan; dan/atau denda.

 

Reporter : M Yunus Kedum

 

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top