Bandar Lampung

Predikat WBK-WBBM Tahun 2020: Harapan Jampidsus yang Belum Terjawab di Provinsi Lampung

Predikat WBK-WBBM Tahun 2020: Harapan Jampidsus yang Belum Terjawab di Provinsi Lampung
Predikat WBK-WBBM Tahun 2020: Harapan Jampidsus yang Belum Terjawab di Provinsi Lampung

Foto bersama pada saat Jampidsus Adi M Toegarisman berkunjung ke Kejaksaan Tinggi Lampung pada Februari 2020 lalu. Foto: Dokumentasi Kejaksaan Tinggi Lampung.

Suluh.co – Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus [Jampidsus] pada Kejaksaan Agung Adi M Toegarisman berkunjung ke Kejaksaan Tinggi Lampung. Tepatnya pada 10 Februari 2020.

Kepada pewarta, Adi menyampaikan apa yang menjadi tujuan sekaligus harapan di balik kunjungannya itu. Tak lain, berkaitan dengan ada yang disebut Wilayah Bebas dari Korupsi [WBK] dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani [WBBM].

“Kehadiran kami dalam rangka pelaksanaan program pemerintah perubahan di birokrasi untuk mencapai pelaksanaan yang maksimal,” katanya.

Di waktu itu, ia membeberkan apa saja yang sudah diraih Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri Lampung Utara. “Untuk Kejati di Lampung sendiri sudah dinyatakan lulus program WBK dan satu lagi Kejari Lampung Utara telah lulus WBK,” tukasnya.

“Semoga di akhir tahun ini dapat dievaluasi apakah bisa dinyatakan lulus sebagai program WBK. Yang sudah WBK diharapkan didorong meningkat menjadi WBBM dan harapan saya diminta satuan kerja memiliki program WBK dan WBBM,” timpalnya.

Baca Juga:  TDM Kembali Gelar Kontes Mekanik dan Service Advisor Regional Lampung 2019

Apa yang menjadi harapan Jampidsus ini ditindaklanjuti kembali oleh pejabat teras pada Kejaksaan Tinggi Lampung. Tepatnya pada 24 Februari 2020.

Harapan Adi M Toegarisma Belum Terpenuhi

Senin, 21 Desember 2020, Kementerian Pendayagunaan dan Reformasi Birokrasi [KemenPAN-RB] mengumumkan unit kerja layanan pada Kejaksaan Agung yang menerima apresiasi dan penganugerahan atas predikat WBK serta WBBM.

Kepala Pusat Penerangan Hukum [Kapuspenkum] pada Kejaksaan Agung Leonard Simanjuntak mengatakan, penerima predikat WBK untuk tingkat pusat diraih dan diperoleh bidang Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum [Jampidum]. “WBK diterima oleh Bapak Fadil Zumhana Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum,” ujar Leonard.

Leonard mengatakan ada 6 Kejaksaan Tinggi yang meraih penghargaan. Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan meraih WBBM. Begitu pula untuk Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau; Kepulauan Bangka Belitung.

Baca Juga:  Hari ke-15, Donasi Ramadan Peduli Pejuang Bravo Lima Menyasar Kesini

Selain itu, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta berhasil meraih predikat WBK diikuti Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah; dan Banten.

Disebutkan Leonard, ada 43 satuan kerja Kejaksaan Agung di tingkat kota maupun kabupaten yang meraih apresiasi dan penganugerahan atas Zona Integritas. Di antaranya ada 6 Kejaksaan Negeri yang menerima predikat WBBM, yakni Kejaksaan Negeri Badung; Jember; Kepulauan Sangihe; Kota Mojokerto; Kuantan Sangingi; dan Pekanbaru.

Untuk penerima predikat WBK, lanjut Leonard, ada Kejaksaan Negeri Bangka Barat; Barito Timur; Batang; Bengkulu Utara; Berau; Bojonegoro; Dairi; Depok; Gunung Kidul; Jakarta Barat; Jambi; Jeneponto; Kabupaten Madiun; Kabupaten Tasikmalaya; Karanganyar; Kepahiang; Kota Pekalongan; Kota Probolinggo; Magetan; Maros; Merauke; Muko-muko; Ngawi; Pacitan; Prabumulih; Pulang Pisau; Purwokerto; Salatiga; Sambas; Sintang; Sumbawa Barat; Tabanan; Tanjung Pinang; Ternate; Tidore Kepulauan; Tulungagung; dan Wonosobo.

Kapuspenkum menjelaskan, Zona Integritas WBK adalah predikat yang diberikan kepada satuan kerja yang memenuhi sebagian besar Program Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Sistem Manajemen SDM, Penguatan Pengawasan dan Penguatan Akuntabilitas Kinerja.

Baca Juga:  Jaksa Periksa 4 Orang ASN untuk Sangkaan Gratifikasi di Inspektorat Lampung Selatan

Sedangkan Zona Integritas WBBM adalah predikat yang diberikan kepada satuan kerja yang memenuhi sebagian besar Program Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Sistem Manajemen SDM, Penguatan Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja dan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik.

Rabu, 2 Desember 2020 lalu, Kejaksaan Tinggi Lampung sempat dikunjungi tim dari KemenPAN-RB dalam rangka melakukan penilaian WBBM. Kegiatan ini menjadi gambaran, Kejaksaan Tinggi Lampung memang telah menjalani penilaian dari KemenPAN-RB meski kemudian belum berhasil meraih penghargaan.

Reporter: Ricardo Hutabarat

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top