Modus

PN Kalianda Temukan Fakta Baru Soal Sengketa Tanah

PN Kalianda melakukan pemeriksaan setempat dalam sengketa perkara perdata kepemilikan tanah/Istimewa

Suluh.co – Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Kalianda melakukan pemeriksaan setempat (PS), Senin (28/20), dalam sengketa perkara perdata kepemilikan tanah.

Dalam pemeriksaan, ditemukan fakta dilapangan, bahwa tanah yang berada di Desa Gedung Harapan, Kecamatan Jati Agung, yang menjadi objek perkara tidak sesuai dengan batas-batas yang ada dalam gugatatan penggugat.

Pasalnya, dalam sidang PS tersebut perkara perdata antara Harun Syarif melawan Sumarno (tergugat I) dan Firly Said (tergugat II) menemukan titik terang bahwa siapa yang berhak kepemilikan atas tanah seluas lebih kurang 15.000 M2 tersebut.

Penggugat menunjuk batas batas tanah yang tidak sesuai pada sertifikat yang di miliki oleh tergugat II (Ferly Said).

Baca Juga:  Mahasiswa Cabul di Pantai Mutun Terciduk

Dalam keterangannya Muhammad Ridwan, mewakili rekan-rekan dari kantor Advokat & konsultan Hukum MH2 & Partners menjelaskan, bahwa batas-batas tanah objek perkara yang ada dilapangan berbeda atau tidak sesuai dengan yang ada dalam gugatan penggugat.

“Selain itu di tanah objek perkara tersebut juga telah terdapat bangun kavlingan yang dimiliki oleh pihak lain, yaitu bangunan rumah milik Saniman, pembeli tanah yang di kavlingkan tergugat II dan sudah di tempati sejak lama,” lanjut Ridwan.

Oleh karenanya, dia optimis bahwa perkara tersebut akan di tolak atau tidaknya tidak dapat di terima oleh majelis hakim dalam menyidangkan perkara A quo, di Pengadilan Negeri Kalianda.

“Kami tetap menyerahkan putusan yang seadil-adilnya kepada mejelis hakim yang menyidangkannya, kepada kliennya,” bebernya.

Baca Juga:  16 Desa di Kecamatan Rajabasa Serentak Lakukan Penyemprotan Disinfektan

Sebelumnya juga dalam sidang pemeriksaan saksi di Pengadilan Negeri Kalianda, saksi-saksi banyak yang menerangkan tanah tersebut milik dari Firly Said yang diperoleh dari jual beli yang sah secara hukum oleh Sumarno.

Dengan cara membeli dengan dasar surat keterangan kepemilikan tanah, sporadik dan pernyataan tua-tua kampung bahkan sekarang sudah meningkat menjadi Sertifikat Hak Milik, sedangkan dasar surat yang dimiliki oleh pihak penggugat tidak jelas.

 

Reporter : Edi Sofyan

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top