Politik

Pilkada 2020, PDIP di Kota Medan & Surabaya Diprediksi Kalah

Neta S Pane, Ketua Presidium Ind Police Watch/Net

Suluh.co – Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 pada 9 Desember mendatang akan berjalan aman dan lancar. Potensi konflik dikhawatirkan hanya akan terjadi di beberapa wilayah di Papua.

Sementara jumlah golput dalam Pilkada 2020 ini diperkirakan mencapai 30 hingga 40 persen.

Dari pemantauan Ind Police Watch (IPW), sebagian besar petahana akan memenangkan Pilkada 2020, dengan perolehan suara di atas 55 persen.

Sementara jagonya PDIP di Kota Medan dan Surabaya diprediksi akan menderita kekalahan, dengan perolehan suara hanya 30 hingga 40 persen.

“IPW melihat bahwa tidak ada alasan untuk menunda Pilkada 2020. Ada lima alasan kenapa Pilkada 2020 tidak perlu ditunda,” kata Neta S Pane, Ketua Presidium Ind Police Watch, lewat keterangan yang diterima redaksi, Selasa (1/12).

Baca Juga:  DPR & Pemerintah Sepakat Perppu Pilkada Jadi UU

Pertama, tidak ada jaminan kapan pandemi Covid 19 berakhir. Kedua, situasi keamanan di berbagai daerah, terutama yang melaksanakan pilkada sangat kondusif.

Ketiga, tidak akan terjadi kerumunan massa yang mengkhawatirkan karena pengaturan jam kedatangan para pencoblos sangat ketat.

Keempat, kekhawatiran munculnya klaster baru diperkirakan tidak akan terjadi, mengingat para pencoblos adalah warga sekitar, dengan tingkat partisipasi 60 hingga 70 persen, sementara para saksi yang hadir akan mengikuti protokol kesehatan secara ketat.

Kelima, pilkada serentak juga akan membuat perekonomian di daerah menggeliat. Sebab sedikitnya ada sekitar Rp 20 triliun dana berputar, mulai dari dana politik para calon kepala daerah hingga dana APBD dan APBN yang dikucurkan pemerintah.

Baca Juga:  Buka Puasa Bersama , Ridho Minta Seluruh Relawan Jujur Dalam Berjuang

“Anggaran Pilkada 2020 yang semula disiapkan pemerintah sebanyak Rp15,23 triliun, sudah mendapat tambahan anggaran APBN sebanyak Rp4,77 triliun, sehingga totalnya Rp20,4 triliun,” papar Neta.

Penambahan itu untuk membiayai anggaran protokol kesehatan pada saat Pilkada dilakukan.

Jumlah ini masih ditambah lagi dengan dana dari biaya politik para seluruh calon yang diperkirakan lebih dari Rp 5 triliun. Sebab itulah IPW menilai tidak ada alasan untuk menunda Pilkada 2020.(SUL/IPW)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top