Politik

Pilkada 2020: Bawaslu Bandar Lampung Berharap Hibah APD

Anggota Bawaslu Bandarlampung Divisi SDM dan Organisasi, Asep Setiawan/Suluh/JOS

BANDAR LAMPUNG — Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Bandarlampung tidak mengajukan anggaran tambahan untuk pengadaan kebutuhan protokol kesehatan Covid-19 di Pilkada Serentak 2020.

“Bawaslu Bandarlampung dalam hal ini tidak mengajukan anggaran, anggarannya tetap tapi kita mengajukan hibah alat perlengkapan diri,” kata Anggota Bawaslu Bandarlampung Divisi SDM dan Organisasi, Asep Setiawan, Senin (8/6).

Pernyataan tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi bersama Asisten III Bidang Kesejahteraan Rakyat Pemkot Bandarlampung, Saprodi.

Dalam pertemuan tertutup tersebut Bawaslu hanya meminta anggaran pengawasan tahap pertama dari Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) sebelumnya segera dicairkan.

Pemerintah kota baru mengucurkan dana sebesar Rp4 M dari nilai NPHD yang disepakati sebesar Rp18 Miliar, atau sekitar 22,22 persen.

Baca Juga:  KPU dan Bawaslu Dirikan 4 TPS di Lapas Kelas I Rajabasa

Asep mengatakan Bawaslu tidak memberikan tenggat waktu bagi Pemkot untuk pencairan sisa anggaran pengawasan tahap pertama.

“Yang penting sudah kita usulkan, adanya berapa di kas Pemda, itu yang kita terima. Karena kita kan sifatnya menunggu, kalau Pemdanya enggak ada anggaran, ya kita enggak mungkin mau ‘ngubek-ngubek’,” ujarnya.

“Kita pada prinsipnya menunggu,” tegas Asep.

Hasil rasionalisasi anggaran yang telah dilakukan pada anggaran sebelumnya akan dimaksimalkan untuk anggaran kegiatan virtual atau daring (dalam jaringan).

Memasuki tahapan lanjutan pilkada pada 15 Juni mendatang, Bawaslu meminta agar Pemkot menyediakan layanan rapid test gratis bagi jajaran pengawas.

“Agar masyarakat tidak ketakutan, kita juga meminta perlindungan diri, rapid test bagi anggota Bawaslu baik Panwascam maupun PKD (Pengawas Kelurahan/Desa),” ujarnya.

Baca Juga:  Diduga Ajak ASN Kampanye Capres, Bawaslu Bandar Lampung Panggil Lurah dan Kepala Dinas

Bagi jajaran pengawas yang terinfeksi Covid-19 akan diberhentikan.

Rapid test akan dimulai setelah jajaran pengawas diaktifkan dengan menunggu petunjuk teknis dari Bawaslu RI.

“Tidak seperti KPU, mereka rapid test mulai 15 Juni saat pelantikan Panitia Pemungutan Suara,” tutup Asep.

Sebelumnya, pada hari yang sama, KPU Bandarlampung juga melakukan rapat koordinasi bersama Sekretaris Daerah Kota Badri Tamam.

Dalam rapat tersebut, Ketua KPU Bandarlampung Dedi Triyadi mengajukan anggaran tambahan untuk pengadaan kebutuhan protokol kesehatan bagi penyelenggara sebesar Rp3,7 miliar.(JOS)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top