Modus

Perkara Randis Lamtim Dijadwalkan Sidang Kamis Depan

Andrie W Setiawan, Kasipenkum Kejati Lampung,

Suluh.co – Tiga berkas perkara atas nama terdakwa SU, AK dan DD, telah dilimpahkan oleh Kejaksaan Tinggi Lampung, pada Rabu (2/12), dan akan segera disidangkan pada Kamis pekan depan (10/12).

Sesuai informasi yang didapat, persidangan tindak pidana korupsi ini dijadwalkan akan dipimpin oleh Hakim Ketua Efiyanto, dengan dua hakim anggota yaitu Ahmad Baharuddin Naim, serta hakim anggota Abdul Gani.

“Tiga berkas perkara korupsi randis Lamtim telah kita limpahkan ke pengadilan kemarin sekitar pukul tiga. Jaksa yang kami tunjuk merupakan jaksa gabungan dari Kejaksaan Negeri Lampung Timur dan Satgassus Pidsus Kejaksaan Tinggi Lampung,” tukas Andrie W Setiawan, Kasipenkum Kejati Lampung, Kamis (3/12).

Baca Juga:  Divonis 6 Tahun Penjara, Mantan Kadis PUPR Lamsel Pikir-pikir

Perkara korupsi ini sendiri terjadi saat kepemimpinan Bupati Tauhidi di tahun 2016 lalu, dan terealisasi saat kepemimpinan Bupati Chusnunia Chalim, dengan nilai pagu anggaran untuk pengadaan kendaraan dinas sebesar Rp2 miliar lebih, yang dimenangkan oleh PT Topcars Indonesia.

Lelang tender pengadaan mobil Toyota Land Cruiser Prado dan Toyota Harrier tersebut, diduga telah dikondisikan terlebih dahulu, dengan kata lain pemenang dari lelang telah ditentukan sejak awal.

Kasus korupsi pengadaan kendaraan dinas untuk bupati dan wakil bupati ini, memakan waktu yang cukup lama untuk sampai pada pelimpahan tahap dua di 2020 ini, yang telah dimulai proses penyelidikannya sejak Juni 2017 lalu.

Ketiga terdakwa disangkakan telah melanggar pasal 2 ayat-1 dan pasal 3, Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Baca Juga:  Edarkan Sabu, Dua Pasutri Ini Diamankan Petugas

Junto pasal 18 ayat-1 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana telah dirubah dengan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, junto pasal 55 ayat-1 ke-1 KUHP, dengan ancaman pidana penjara maksimal selama 20 tahun, dengan denda paling banyak satu Rp1 miliar.(NUS)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top