Bandar Lampung

Penjelasan Kejati soal Adanya TSK Inisial Mr Berjenis Kelamin Perempuan di Kasus Korupsi BPPRD Lamsel

Penjelasan Kejati soal Adanya TSK Inisial Mr Berjenis Kelamin Perempuan di Kasus Korupsi BPPRD Lamsel
Penjelasan Kejati soal Adanya TSK Inisial Mr Berjenis Kelamin Perempuan di Kasus Korupsi BPPRD Lamsel

Suasana ketika 3 orang tersangka memasuki mobil tahanan yang berlangsung di Gedung Pidsus Kejati Lampung. Foto: Dokumentasi Kejati Lampung.

Suluh.co – Kejaksaan Tinggi Lampung memberikan respons dan klarifikasi berkait dengan pencantuman jenis kelamin salah satu tersangka atau tsk di kasus dugaan korupsi pada BPPRD Lamsel yang berinisial Mr dan tercatat berjenis kelamin perempuan. Keterangan awal mengenai pencantuman jenis kelamin perempuan kepada Mr, didasarkan dari penelusuran Suluh.co.

Dari pantauan Suluh.co di Gedung Pidana Khusus, 3 tersangka digiring petugas menuju mobil tahanan. Dari 3 orang tersangka ini, seluruhnya berjenis kelamin pria.

Kepala Seksi Penerangan Hukum [Kasi Penkum] pada Kejati Lampung Andrie W Setiawan mengatakan, pencantuman jenis kelamin tadi sudah direvisi. “Itu sudah diralat. Jenis kelaminnya laki-laki,” tuturnya kepada Suluh.co, Selasa, 22 Desember 2020. Sembari memberikan respons, Andrie sempat mempertanyakan dari mana dokumen yang diterima pewarta ini.

Baca Juga:  Alay Setor Rp 10 Miliar ke Kejati Lampung

Sebagai informasi, di kasus ini ada 3 orang tersangka yang ditetapkan dan telah ditahan sekaligus. Di antaranya, Mr [pejabat eselon IV]; Ef [ASN]; SM [TKS].

Bidang Pidana Khusus pada Kejaksaan Tinggi Lampung dinyatakan telah menetapkan 3 orang sebagai tersangka dan sekaligus ditahan.

Penetapan ini dilakukan atas sangkaan tindak pidana korupsi atas penyelewengan pendapatan daerah dari pajak minerba yang berdasarkan dugaan penyidik, tidak disetorkan ke Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah [BPPRD]; dan ke Dinas Pendapatan [Dispenda] di Pemda Lampung Selatan [Lamsel].

Adanya dugaan tidak disetorkan pajak minerba tadi, diperkirakan telah berlangsung sejak tahun 2017 sampai dengan 2019. Kasus ini berawal dari penyelidikan bidang intelijen yang kemudian dilimpahkan ke bidang Pidana Khusus pada Kejaksaan Tinggi Lampung.

Baca Juga:  Gubernur Anis Baswedan Disebut Tolak Program Petani Arinal, Fahrizal : Sudah Basi

Akibat perbuatan para tersangka, penyidik menduga Pemda Lamsel diperkirakan telah merugi sekitar Rp 2 miliar.

Ke-3 orang tsk ini diketahui ditahan di Rutan Way Hui. Pelekatan status tersangka ke 3 orang tadi didasarkan pada sangkaan sejumlah pasal.

Primair, Pasal 2 ayat (1) UU No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dalam UU No 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat 1.

Subsidair, Pasal 3 UU No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dalam UU No 20 tahun 2001 tentang perubahan UU No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Baca Juga:  Simak Argumentasi Polda Lampung yang Menolak Laporan Walhi Terkait Perusahaan Keluarga Eks Menhan

Reporter: Ricardo Hutabarat

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top