Pendapat

Pengawasan Partisipatif & Memperkuat Demokrasi Lokal

Oleh: Ismi Ramadhoni
Peserta SKPP Nasional Tingkat Lanjut Tahun 2021

SEKOLAH Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) Tingkat Lanjut Gelombang I dilaksanakan oleh Bawaslu RI di Bogor, Jawa Barat, 6-12 November 2021.

SKPP Tingkat Lanjut dibagi menjadi dua gelombang, gelombang pertama berjumlah sebesar 102 peserta yang tersebar dari 15 Provinsi dari Sabang sampai Merauke.

Ada tiga rangkaian proses yang menjadi kurikulum wajib SKPP Tingkat Lanjut ini, yang pertama adalah membedah demokrasi, kemudian mempromosikan demokrasi, memperjuangkan demokrasi, dan terakhir memperkuat demokrasi lokal.

Kader SKPP Tingkat Lanjut diajak untuk memahami demokrasi dari berbagai sisi serta berbagai tantangan yang dihadapi dalam demokrasi kedepan, kemudian kader SKPP diminta untuk menyemarakkan demokrasi dengan berbagai platform media sosial, dan terakhir puncak daripada ideologi pengawasan partisipatif terejawantahkan dalam sesi memperjuangkan demokrasi, corak demokrasi lokal Nusantara menjadi bahan Rencana Tindak lanjut kader SKPP yang akan memulai pendidikan politik di daerah masing-masing.

Landasan ideologi pengawasan partisipatif tersebut menjadikan Bawaslu bukan hanya berperan sebagai pengawas pada ruang lingkup pemilu dan pilkada saja. Namun, Bawaslu juga menjadi penjaga demokrasi dan stimulus vitamin yang sehat bagi demokrasi kita.

Baca Juga:  Siapakah Peraih Podium pada Seri MotoGP Catalunya, Rossi atau Dovi ?

Pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan politik dan demokrasi tentu sangat relevan di tengah berbagai hambatan demokrasi di Indonesia hari ini. Dalam sesi memperjuangkan demokrasi, kurikulum pendidikan menyoroti beberapa hal yang harus di relaksasi eksistensinya, seperti memperjuangkan hak kelompok disabilitas, komunitas masyarakat hukum adat, pemilih pemula, dan mendorong perempuan agar aktif dalam pusaran politik.

Pemilih dengan penyandang disabilitas menurut Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada pemilu serentak 2019 berjumlah 1,2 juta jiwa. Seperti yang kita ketahui, bahwa pemilu di Indonesia menerapkan prinsip one man one vote one values. Dimana seorang warga negara mempunyai hak memilih, memiliki satu suara dan bertransformasi menjadi nilai yang menentukan hasil dalam pemilihan umum.

UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu sudah memuat pemenuhan hak-hak disabilitas dalam pemilih yang terdapat dalam Pasal 350 dan Pasal 356. UU No. 7 Tahun 2017 sudah memberikan pemilu yang aksesibilitas, yang memberikan pemenuhan hak-hak pemilih disabilitas dalam pelaksanaannya.

Baca Juga:  Accountability For All: Realokasi Dana Covid-19 Tepat Sasaran

SKPP Tingkat Lanjut kali ini turut mengikutsertakan 12 peserta penyandang disabilitas dari berbagai provinsi. Perdebatan di dalam forum SKPP kali ini terkait hak disabilitas bukan hanya dalam perspektif memilih, namun peserta disabilitas memberikan sebuah catatan tentang bagaimana penyandang disabilitas juga diberikan kesempatan menjadi peserta pemilu kedepan.

Kemudian pembahasan tentang pemenuhan hak masyarakat hukum adat, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang,”. Berdasarkan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) terdapat 17 juta jiwa merupakan anggota AMAN, presentase itu merupakan bagian yang signifikan untuk melindungi hak konstitusional masyarakat adat. Partisipasi masyarakat adat yang merupakan kelompok rentan itu menjadi tanggungjawab kita bersama untuk menjembatani pemenuhan hak masyarakat adat untuk memilih dan dipilih.

Baca Juga:  Menguji Taji KPK Hadapi Kanjeng Ratu Nunik Dalam Pusaran Kasus Mustafa

Ide-ide besar Bawaslu untuk membuat demokrasi Indonesia maju di masa depan sungguh luar biasa, bayangkan kader SKPP nanti seperti bola salju semakin mendekati Pemilu maka kader SKPP akan tersebar di berbagai tempat. Tentu menjadi pengawas partisipatif di isyaratkan untuk memahami secara utuh arti demokrasi. Untuk menyongsong demokratisasi besar-besaran tentu butuh sinergitas yang kuat lembaga negara dan masyarakat.

Kita semua harus turut serta untuk memutus mata rantai pelanggaran pemilu dengan membumikan pengawasan partisipatif, karena puncak daripada keberhasilan berdemokrasi adalah tentang hidup yang ajeg dan beretika dan puncak daripada pelaksanaan pemilu yang berintegritas ialah menghasilkan kepemimpinan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.(*)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top