Modus

Pemprov Lampung Laporkan Warga Sabah Balau ke Polisi, LBH : Berpotensi Pelanggaran HAM  

Warga Sabah Balau saat menyambangi Kantor LBH Bandar Lampung/Istimewa

Suluh.co – Pemerintah Provinsi Lampung melalui BPKAD melaporkan warga Sabah Balau, Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan kepada Polda Lampung.

Hal itu tertuang dalam laporan polisi Nomor LP/B-1782/XI/2020/Lpg/SPKT.

Merespon hal itu LBH Bandar Lampung, sebagai pendamping warga memberikan klarafikasi dan permintaan untuk proses penyelesaian secara patut. Namun, tidak ada itikad baik dari Pemerintah Provinsi Lampung.

Direktur LBH Bandar Lampung Chandra Muliawan, mengatakan, bahwa pihaknya sudah mengadukan permasalahan ini kepada DPRD Provinsi Lampung yang mempunyai fungsi pengawasan terhadap pemerintah.

Namun hingga saat ini tidak pernah ada tanggapan yang serius untuk melakukan melakukan hearing antara warga dan Pemerintah Provinsi Lampung untuk proses penyelesaian.

“Hari ini kami akan mengajukan pengaduan kembali kepada DPRD Provinsi Lampung,” tegas Chandra Muliawan, Rabu (17/2).

Baca Juga:  Wakil Ketua DPRD Lampung Sebut Arinal Djunaidi Sebarkan Hoax

Menurutnya, Pemprov Lampung seakan menutup mata untuk melakukan proses penyelesaian melalui cara-cara yang persuasif dan humanis terkait kepemilikan hak atas tanah di Sabah Balau. Justru melaporkan warga dengan dugaan tindak pidana menduduki lahan tanpa izin kepada Polda Lampung.

Sehingga LBH Bandar Lampung menyayangkan hal tersebut karena sejatinya Pemprov Lampung merupakan bagian dari Negara.

Yang dalam hal ini mempunyai kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak warga negara dengan memberikan jaminan atas tempat tinggal dan hidup layak, serta terpenuhinya hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya.

“Apa yang dilakukan oleh Pemprov Lampung berpotensi melakukan pelanggaran hak asasi manusia terlebih pada pandemi Covid-19 seperti saat ini,” ujar Chandra.

Baca Juga:  Walhi Lampung Beri Catatan di Balik Penolakan Laporannya Terkait PT Tri Patria Bahuga

Diketahui, tanah di Sabah Balau merupakan eks tanah milik perusahaan negara PTP X yang sudah tidak dikelola sejak tahun 1985 dan telah dilepas dari HGU PTP X Unit Usaha Kedaton berdasarkan Peta Situasi No. 15/1985 pada tanggal 01 April 1985.

Setelah dilepaskan dari HGU PTP X Unit Usaha Kedaton pada tahun 1985 lokasi tanah tersebut digarap oleh eks Karyawan PTP X Unit Usaha Kedaton bersama dengan warga.

Sejak tahun 1990-an warga sudah menempati lahan tersebut dan pada tahun 2000 warga membuat Surat Keterangan Tanah (SKT) yang ditandatangani oleh kepala desa setempat.

Sehingga secara yuridis dan fisik terhadap lahan tersebut warga Sabah Balau mempunyai hak atas tanah yang sudah mereka kuasai sejak puluhan tahun.

Baca Juga:  Hobi Membuat Senjata Api Rakitan dari Youtube, Ahmadi Diamankan Polisi

Namun Pemerintah Provinsi Lampung mengklaim tanah warga Sabah Balau sebagai bagian dari aset daerah dengan dasar Sertifikat Hak Pakai tahun 1997. Namun faktanya, Pemprov Lampung tidak pernah menguasai secara fisik atau mengelola tanah tersebut dan seakan ditelantarkan.

 

Reporter : Tinus Ristanto/LBH

 

 

 

 

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top