Politik

Pemkot Bandar Lampung Baru Transfer Rp4 Miliar Guna Anggaran Pengawasan

Anggota Bawaslu Bandarlampung Divisi Penindakan Pelanggaran, Yahnu Wiguno Sanyoto/JOS/Suluh

BANDAR LAMPUNG — Kementerian Dalam Negeri melakukan rapat koordinasi dalam jaringan (teleconference) bersama Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) se-Indonesia pada Jumat (5/6) siang.

Rakor yang dipimpin Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian merupakan tindak lanjut dari rapat dengar pendapat (RDP) Komisi II DPR RI bersama KPU RI dan Kemendagri pada 27 Mei lalu.

RDP tersebut menyepakati pemungutan suara akan dilaksanakan pada 9 Desember 2020, bergeser dari jadwal sebelumnya 23 September 2020.

Kesepakatan pemungutan suara di 9 Desember kemudian ditindaklanjuti kembali pada 3 Juni untuk membahas penerapan Protokol Kesehatan Covid-19 pada masa tahapan lanjutan Pilkada Serentak 2020.

“Termasuk membicarakan soal kebutuhan barang atau anggaran yang sekiranya dibutuhkan dalam rangka pelaksanaan Pilkada 2020,” kata anggota Bawaslu Bandarlampung Divisi Penindakan Pelanggaran, Yahnu Wiguno Sanyoto.

Bawaslu bersama Pemerintah Kota Bandarlampung, Wali Kota Herman HN, turut mengikuti rakor teleconference yang dipimpin Mendagri Tito Karnavian.

Berdasarkan informasi yang disampaikan Kemendagri melalui Dirjen Keuangan Daerah dalam rakor tersebut, disebutkan bahwa Pemerintah Kota Bandarlampung telah mentransfer dana sebesar Rp4 miliar dari total kebutuhan anggaran Pilwakot Bandarlampung senilai Rp18 miliar.

Baca Juga:  LO Eva Dwiana Ambil Berkas Pendaftaran Balon Walikota Bandar Lampung di Perindo

“Artinya baru 22,22 persen. Sementara target tahap pertama sebetulnya itu kan 40 persen,” ujar Yahnu.

Berdasarkan informasi yang disampaikan Sekretariat Bawaslu Bandarlampung, lanjut dia,  dana yang telah digunakan sebesar Rp3,2 miliar.

“Artinya di rekening itu masih ada dana kurang lebih Rp800 juta yang bisa kami gunakan mengaktifkan kembali jajaran kami atau melanjutkan kembali tahapan,” katanya.

Bawaslu Bandar Lampung saat ini fokus melakukan restrukturisasi anggaran pengawasan pilkada.

Anggaran yang telah direstrukturisasi ini akan dibahas kembali dalam pertemuan bersama Wali Kota Herman HN pada Senin (9/6) mendatang.

“Kemungkinan nanti pada saat kita melakukan pertemuan dengan pemerintah kota, kita juga mengajukan usulan tambahan anggaran untuk mencapai kebutuhan 40 persen tahap pertama itu,” ujarnya.

“Karena nanti, kita baru bisa mengajukan anggaran lagi di bulan Agustus untuk tahap dua, 4 bulan sebelum pemungutan suara,” tambahnya.

Restrukturisasi anggaran pengawasan pilkada dilakukan dengan pengalihan anggaran untuk kebutuhan yang mendesak seperti pengadaan alat perlengkapan diri (APD) dan Rapid Diagnostic Test (RDT) Covid-19 bagi jajaran pengawas lapangan.

Baca Juga:  Surat Suara Pemilu 2019 Mulai Dicetak dan Distribusikan dari Januari Hingga Maret

Kebutuhan pengawasan pilkada di masa pandemi tentu berbeda dengan pengawasan pilkada di masa normal.

Beberapa anggaran yang akan direlokasi misalnya anggaran perjalanan dinas dan pengawasan kampanye.

Perjalanan dinas selama masa Covid-19 dikurangi dan lebih banyak melakukan rapat virtual. Demikian juga halnya dengan pengawasan kampanye akan dilakukan lewat media sosial.

“Artinya ada dana yang bisa kita realokasi. Anggaran perjalanan dinas bisa kita pindah ke pengadaan APD, artinya kan tidak perlu menambah NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah).”

“Kira-kira apakah dengan adanya persoalan Covid-19 ini, kita perlu menambah APD dan diteruskan dengan rapid test? Apakah itu kemudian bisa diakomodir di APBD murni ataukah harus juga dengan bantuan APBN? Kesimpulannya baru bisa kita sampaikan setelah kita melakukan rakor dengan pemerintah kota,” tutup Yahnu.

Terpisah, Wali Kota Bandarlampung Herman HN saat ditemui usai mengikuti rakor mengatakan anggaran bagi penyelenggara pemilu, KPU dan Bawaslu, masih menggunakan NPHD yang lama.

“Dana-dananya memakai kesepakatan yang lama, dengan KPU dan Bawaslu, ada juga dana yang harus kita cek kembali yang tidak terpakai, yang (berpotensi) mengumpulkan orang ramai. Kita revisi digunakan untuk protokol kesehatan, pengadaan APD,” kata Herman HN.

Baca Juga:  30 Persen PPK-PPS di Bandar Lampung Merangkap RT Hingga Kaling

Sebelumnya, pemerintah dan DPR RI menggelar RDP bersama KPU RI, Bawaslu RI, dan DKPP RI membahas anggaran Pilkada Serentak 2020, Rabu (3/6) siang di Ruang Rapat Komisi II DPR RI.

KPU RI bakal membahas tambahan anggaran penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020 di tengah pandemi Covid-19.

KPU meminta tambahan anggaran sebesar Rp535,9 miliar yang dialokasikan untuk membeli APD bagi petugas pemilu.

Hasil RDP ini akan dibahas kemudian dalam Rapat Kerja Gabungan bersama Menteri Dalam Negeri RI, Menteri Keuangan RI, Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, KPU RI, Bawaslu RI, dan DKPP RI.(JOS)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top