Pendidikan

Pembelajaran Daring, Mahasiswa Unila Tuntut Penurunan UKT

E-learning digital education/Ilustrasi

BANDAR LAMPUNG – Pada Selasa(11/8) kemarin, telah berlangsung dialog perihal UKT antara perwakilan mahasiswa yang dihadiri oleh presiden mahasiswa, wakil presiden mahasiswa, Ketua MPM, Ketua DPM, dan Menteri Pergerakan dengan pihak birokrat yang dihadiri oleh Wakil Rektor II sekaligus tim kerja.

Dalam dialog ini membahas beberapa poin utama yaitu mengenai implementasi dari Keputusan Rektor 1663/UN26/KU/2020, pemberian fasilitas pembelajaran daring yakni kuota internet untuk mahasiswa, dan subtansi dari Keputusan Rektor nomor:355/UN26/KU/2020 Tentang Pemberian Keringanan UKT Mahasiswa.

Dialog ini dipimpin serta dibuka langsung oleh WR II. Kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi antara mahasiswa dengan pihak rektorat.

Dalam diskusi WR II menyebutkan bahwa Unila dalam keadaan juga sama sulitnya dengan yang dirasakan mahasiswa. Hal tersebut diperkuat dengan uang Unila yang tidak bisa diambil sebanyak Rp70 miliar di Bukopin.

Kemudian beliau juga memaparkan bahwa anggaran dari Kementrian dipotong Rp59 miliar untuk Unila. Selain itu disampaikan juga permasalahan keuangan Unila meliputi uang UKT yang berkurang Rp15 miliar serta subsidi BOPTN yang dicabut.

Berbagai macam permasalahan tersebut menjadi beban yang besar bagi Unila sampai pada akan diberhentikan pegawai kontrak yang ada di Unila. Uang UKT yang dibayarkan Mahasiswa meliputi pemeliharaan fasilitas kampus, remunisasi dosen, dan lain sebagainya.

Kebijakan yang diajukan oleh pihak mahasiswa yakni pada poin pemenuhan fasilitas pembelajaran daring yakni kuota internet. Hal tersebut didasari pada Pasal 13 Ayat 1 Permnedikbud No.25 Tahun 2020.

Baca Juga:  Lestarikan Adat dan Budaya, Disdikbud Gelar Pagelaran Seni se-Sumatera

Dalam kondisi tertentu, PTN dapat memberikan fasilitas biaya bagi mahasiswa program diploma dan program sarjana untuk pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi. ”Maksud daripada bunyi pasal tersebut pihak mahasiswa tafsirkan adalah dalam kondisi tertentu tentunya pihak Unila disini dapat memenuhi fasilitas biaya yang dimaksudkan berupa fasilitas kuota internet dalam pembelajaran daring.

Kemudian dikuatkan dengan adanya data mahasiswa yang diperoleh dari Jaring Aspirasi oleh BEM Unila yang salah satu poin kesimpulannya adalah pengeluaran mahasiswa pada saat mengikuti pembelajaran daring mengalami penambahan biaya dalam pemakaian kuota internet.

Menanggapi keluhan mahasiswa tersebut pihak rektorat merespon bahwa akan diusahakan adanya kebijakan untuk pemberian kuota internet namun tidak menyeluruh, dan mengusahakan untuk bekerjasama dengan pihak Telkomsel terkait penyaluran kuota karena adanya penurunan harga untuk membantu perkuliahan mahasiswa.

Pembahasana selanjutnya berupa polemik pencabutan Keputusan Rektor Nomor:355/UN26/KU/2020 yang dirasa merugikan bagi mahasiswa yang telah melakukan seminar usul/hasil/skripsi. Namun, di atas semester 9, pihak rektorat menanggapi dengan mengarahkan kepada mahasiswa lainnya untuk dapat mengajukan keringanan yang mana tercantum pada Keputusan Rektor 1663/UN26/KU/2020 Diktum Kesatu Poin 4 yakni mahasiswa dapat mengajukan keringanan karena penurunan ekonomi bencana alam/non alam berupa pembebasan sementara, pengurangan, perubahan kelompok dan pembayaran secara mengangsur.

Subtansi yang ditawarkan memang hampir sama dengan banding UKT, namun kebijakan dalam Permendikbud No.25 Tahun2020 tersebut tetap dijalankan dan mahasiswa di atas semester 9 dapat mengajukan keringanan tanpa terkecuali.

Baca Juga:  Pemisahan Pendidikan Tinggi dari Lembaga Riset Teknologi Maksimalkan Penggunaan Dana

Kemudian jika dalam melakukan penelitian skripsi mengalami kendala sehingga mengharuskan menambah 1 semester, dapat di data untuk diajukan kepada rektor untuk dipertimbangkannya mengeluarkan kebijakan terkait mahasiswa yang masih menyusun skrpisi dengan ketentuan minimal 200 data mahasiswa.

Disamping permasalahan keuangan Unila, dalam penentuan kebijakan di tahun 2020 merupakan  rancangan anggaran yang sudah dibuat sejak tahun 2018, maka dirasa sulit dalam menentukan arah kebijakan terkait UKT. Ditambah dengan status Unila yang masih kategori Kampus BLU yang belum secara mandiri/otonom mengatur perputaran keuangan.

Pembahasan selanjutnya mengenai implementasi dari Keputusan Rektor 1663/UN26/KU/2020 yang masih menjadi permasalahan dikalangan mahasiswa kebanyakan. Data mahasiswa yang diperoleh dari Jaring Aspirasi oleh BEM Unila masih terdapat fakultas yang menolak berkas keringanan UKT dan mekanisme yang berubah– ubah baik persyaratan maupun proses pengajuan akhirnya banyak mahasiswa yang tidak dapat mengurus keringanan UKT.

Pihak rektorat menanggapi bahwa jika dalam pengajuan keringanan terdapat kendala dan penolakan dapat dibantu oleh pihak BEM fakultas/universitas untuk diajukan langsung ke pihak rektorat.

Kemudian terkait kendala persyaratan yang tercantum pada SK rektor memiliki makna yang luas dan menjadi kreatifitas pada pihak fakultas masing-masing untuk mengembangkan sekaligus menafsirkan agar terwujudnya kemudahan dalam mengajukan keringanan. Hal tersebut bisa dilengkapi dengan SKTM Surat  Keterangan dari Desa dan dokumen-dokumen pendukung untuk keringanan.

Baca Juga:  TNWK Alokasikan Area ke Unila Guna Konservasi Badak

Fakultas-fakultas yang tidak menerapkan SK Rektor1663 di data disertakan bukti tertulis untuk dilaporkan kepada pihak rektorat. Data pelapor dijamin keamanannya. Pemrosesan keringanan UKT diterima selambat-lambatnya H+7 oleh WR 2.

Pihak mahasiswa mengajukan solusi dikarenakan proses pengumpulan dokumen/berkas penurunan UKT yang terkendala dibantu dan direkomendasikan terlebih dahulu oleh BEM fakultas/universitas yang kemudian diserahkan kepada dekanat/rektorat.

Solusi tersebut didasari karena masih adanya  penolakan dari pihak fakultas yang menolak berkas keringanan dengan alasan tertentu seperti, tidak mau menerima berkas dan  dilemparkan ke rektorat, ketidaktahuan adanya keputusan rektor 1663/UN26/KU/2020, hingga pada alasan yang tidak jelas.

Respon pihak rektorat mengapresiasi jika mahasiswa mau dilibatkan dalam proses verifikasi pada Tim TPBU asalkan tidak melambatkan proses. Semua pembahasan pada hari ini akan dibawa kepada rektor untuk dipertimbangkan selanjutnya.(SUL/RLS)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top