Bandar Lampung

Pembangunan Pusat Belanja Living Plaza di Rajabasa Nunyai Tunggu Hearing DPRD

Lokasi pembangunan pusat belanja Living Plaza di Kelurahan Rajabasa Nunyai, Kecamatan Rajabasa, Kota Bandar Lampung/Suluh

Suluh.co – Rencana pembangunan pusat belanja Living Plaza di Kelurahan Rajabasa Nunyai, Kecamatan Rajabasa, Kota Bandar Lampung, masih menuai pro-kontra.

Wakil Ketua Komisi I DPRD Bandar Lampung, Hendra Mukrie, mengaku agar pembangunan tersebut harus adan izin dari masyarakat.

“Kita liat kondisi sekarang bahwa harus ada izin dari masyarakat, makanya kita mungkin akan melaksanakan hearing, guna meminta penjelasan dari pihak PDSP maupun Perkim. Kalaupun memang pernah ada pernyataan dari perkim, kan izinnya sudah dari setahun yang lalu baru di proses kemarin info masuk di media ya,” ujarnya via telepon, Senin (25/1).

Menurut Hendra, selain memperhatikan keuntungan meningkatkan Pendapatan Anggaran Daerah (PAD) ada hal yang perlu diperhatikan dari sisi lain mengenai dampak sosial  masyarakat dan mencarikan formulasi mengenai hal yang memberatkannya.

Dalam hal ini pemerintah harus bersikap tegas tidak ada alasan, baik itu perihal investasi yang mendukung harus memperhatikan sisi lain termasuk dampak sosial dan kemasyarakatan.

Selain itu, pihaknya juga mengaku belum ada informasi mengenai pertemuan yang akan dilaksanakan, dan komisi 1 tidak berhubungan dengan pihak management, mereka berkeinginan bertemu langsung dengan PDSP

Baca Juga:  Orang Gila Ngamuk saat Polisi Gelar Operasi Zebra Krakatau 2019

“Kita gak ada komunikasi dengan management kita justru ingin duduk langsung dari PDSP-nya. Yah karena kalo pihak menagement kan belum ada pembangunan nih,” ujar Hendra.

Sementara itu, M Susil salah satu tokoh masyarakat setempat, menyampaikan, bahwa yang sudah memberikan perizinan dengan catatan memperbolehkannya pembangunan pusat belanja living plaza ini adalah masyarakat yang sangat berbatasan langsung dengan lokasi pembangunan, sedangkan masyarakat yang tidak terlalu dekat belum memberikan izin.

Sebelumnya masyarakat terdekat sudah diberikan sosialisasi mengenai akan diadakannya pembangunan ini dan sudah ditandatangani 20 warga sebagai perwakilan dari lingkungan terdekat dengan melampirkan pertanyaan- pertanyaan dan alasan untuk perizinan serta penolakan yang mereka berikan, hal ini telah disampaikan enam bulan yang lalau tepatnya bulan Juni 2020.

“Nah kemarin itu juga memberi pertanyaan kepada beberapa warga masyarakat setuju atau tidak pembangunan itu, dan apa kendalanya, ada beberapa pertanyaan lah. Kalau menolak kenapa alasannya dan bila setuju apa harapan kedepannya,” ujarnya.

Ia juga menyampaikan syarat yang warga minta untuk pembangunan ini, tidak adanya faktor yang merusak lingkungan masyarakat yang berdekatan, harus ada antisipasi dan tanggung jawab penuh dari pihak yang mengadakan pembangunan ini salah satunya yaitu adanya solusi untuk pencegahan banjir, antisipasi kemacetan dan kebisingan, hal ini warga meminta agar di prioritaskan.

Baca Juga:  Donasi Konser Amal ACT Lampung Hampir Tembus 1 Miliar

Diketahui, syarat dan ketentuan dari warga akan disampaikan dalam bentuk tertulis dan akan dibahas dalam pertemuan yang melibatkan para tokoh masyarakat seperti para RT, tokoh agama, tokoh budaya, muda mudi, pihak pembangunan, maupun dari permeritan dan para pengamat lingkungan.

Sayangnya belum adanya kejelasan mengenai pertemuan yang akan membahas Memorandum of Understanding (MoU) ini dikarenakan keadaan pandemi yang tidak memungkinkan. Sehingga pembangunan ini tidak bisa dipastikan kapan akan dimulai yang harus adanya pertemuan terlebih dahulu.

Selain belum mendapatkan perizinan penuh dari warga setempat, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) juga menolak dengan tegas perihal pembangunan pusat belanja  ini .

WALHI juga menyatakan bahwa pembangunan ini tidak sesui dengan tata ruang Kota Bandar Lampung yang secara spesifik tata ruang lokasi ini berada di kawasan pendidikan tinggi sebagaimana diatur dalam perda kota banfar lampung no 10 tahun 2011 tentang rencana tata ruang wilayah tahun 2011-2030, pasal 19 ayat 3.

Baca Juga:  Antisipasi Dampak Tumpukan Sampah, Dinkes Cek Kesehatan Gratis Warga Bakung

Pihak dari tokoh masyarakat juga mengetahui bahwa WALHI juga tidak menyetujui pembangunan living plaza tersebut menerutnya hal ini dikarenakan belum adanya pertemuan untuk menyepakati hal-hal yang masih menjadi problematika.

Adapun perkiraan yang akan mengakibatkan dampak dari pembangunan ini menurut M susil yaitu kemacetan dan kebisingan serta banjir yang di perkirakan akan mengabitkan 3 RT terkena.

Dengan adanya hal itu dia berharap adanya timbal balik untuk warga sekitar seperti  mengurangi pengangguran dan menyerap tenaga kerja, memudahkan orang-orang berbelanja, bertanggung jawab penuh atas dampak yang ditimbulkan baik dalam proses pembangunan ataupun sudah adanya pembangunan, seperti halnya jika adanya kekeringan warga berharap dibuatkan sumur bor dan untuk banyaknya debu dapat diatasi dengan dibantu untuk memebayar kebersihan.

 

Reporter : Tim Kontributor

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top