Bandar Lampung

Pejabat-pejabat Penting Sudah Diperiksa KPK di Kasus Eks Bupati Lamteng Mustafa

Pejabat-pejabat Penting Sudah Diperiksa KPK di Kasus Eks Bupati Lamteng Mustafa
Pejabat-pejabat Penting Sudah Diperiksa KPK di Kasus Eks Bupati Lamteng Mustafa

Jaksa bernama Taufiq Ibnugroho yang bertugas di KPK sedang melaksanakan pelimpahan berkas perkara eks Bupati Lampung Tengah Mustafa ke PN Tipikor Tanjungkarang, Senin, 11 Januari 2021. Foto: Ricardo Hutabarat.

Suluh.co – Komisi Pemberantasan Korupsi [KPK] menyampaikan bahwa terdapat 181 orang saksi yang sudah diperiksa demi melengkapi berkas perkara sangkaan korupsi kepada eks Bupati Lampung Tengah [Lamteng] Mustafa.

Dari ratusan saksi ini, KPK membeberkan status dan latar belakangnya. Para saksi ini terbilang pejabat penting. Selain itu ada juga pihak swasta atau kontraktor. Mereka diperiksa atas sangkaan penerimaan gratifikasi yang diduga diterima Mustafa selama menjadi penyelenggara negara pada tahun 2018.

“Terkait saksi ada 181 orang. Terdapat beberapa unsur, ada eksekutif, ada pejabat aktif ataupun pejabat yang sudah non aktif. Kemudian ada juga legislatif dari tingkat pusat maupun daerah. Kemudian pihak swasta, ada juga ASN dan maupun pihak lainnya,” tutur Taufiq Ibnugroho, selaku jaksa sebagai penuntut umum dari KPK untuk kasus Mustafa ini di Kantor Pengadilan Negeri Tipikor Tanjungkarang, Senin, 11 Januari 2021.

Taufiq hadir bersama timnya ke pengadilan tersebut dalam rangka melaksanakan proses pelimpahan berkas perkara Mustafa pasca dinyatakan lengkap oleh penuntut umum.

Proses pelimpahan berkas yang berisi dakwaan atas sangkaan gratifikasi ini kemudian akan dibuktikan lewat mekanisme sidang yang dipimpin majelis hakim.

Taufiq Ibnugroho pun memaparkan alasan mengapa para saksi tersebut diperiksa KPK di tingkat penyidikan dan menjelaskan alasan KPK mencantumkan para saksi di dalam berkas kasus Mustafa.

“Jadi, para pihak yang berkaitan dengan perkara, tentu kita akan diperiksa untuk membuat terangnya perkara, seperti itu,” ungkapnya.

Di awal ditetapkan sebagai tersangka, KPK menyatakan Mustafa diduga telah menerima hadiah atau janji terkait dengan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamteng Tahun Anggaran 2018.

Mustafa diduga menerima hadiah atau janji lainnya dari calon rekanan proyek-proyek di lingkungan Dinas Bina Marga Kabupaten Lamteng. Ia diduga menerima fee dari proyek-proyek di lingkungan Dinas Bina Marga tadi dengan kisaran fee sebesar 10%—20% dari nilai proyek.

KPK menyatakan total dugaan suap dan gratifikasi yang diterima Mustafa sebesar Rp95 miliar. Mustafa diduga tidak melaporkan penerimaan tersebut pada Direktorat Gratifikasi KPK.

Adapun nilai Rp95 miliar tersebut diperoleh Mustafa dari kurun waktu Mei 2017 hingga Februari 2018 dengan rincian Rp58,6 miliar dengan kode IN BM berasal dari 179 calon rekanan, dan sebesar Rp36,4 miliar dengan kode IN BP berasal dari 56 calon rekanan.

Atas perbuatannya, Mustafa disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 dan Pasal 12 B Undang-Undang No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 KUHP.

Reporter: Ricardo Hutabarat

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top