Bandar Lampung

Ombudsman Lampung Terima 14 Laporan Soal Sumbangan dan Pungutan Sekolah

Kepala Ombudsman RI Perwakilan Lampung, Nur Rakhman Yusuf,/Suluh/JOS

Suluh.co – Ombudsman Lampung resmi menututup posko pengaduan sumbangan dan pungutan sekolah yang dibuka sejak tanggal 9 hingga 23 Maret 2021 lalu.

Posko pengaduan yang dibuka Ombudsman tersebut merupakan bentuk respon Ombudsman dalam menindaklanjuti berbagai keluhan yang berkembang di tengah masyarakat terkait sumbangan dan pungutan sekolah.

“Ya benar kami telah menutup posko pengaduan terkait sumbangan dan pungutan sekolah. Selama posko tersebut dibuka, kami telah menerima 14 laporan dan 2 konsultasi masyarakat,” jelas Nur Rakhman Yusuf, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Lampung, Senin (5/4).

Dari 14 laporan masyarakat yang diterima pihaknya, sebagian besar sudah dilimpahkan kepada tim keasistenan pemeriksaan laporan karena sudah memenuhi persyaratan formil dan materiil untuk ditindaklanjuti.

Baca Juga:  LBH Dorong Pemeriksaan Dugaan Pungli di Rutan Way Hui Bandar Lampung

Ada beberapa laporan yang masih dalam proses melengkapi persyaratan laporan. Meskipun posko tersebut telah ditutup, pihaknya tidak menutup kemungkinan jika masih terdapat masyarakat yang mau melapor.

“Dalam penerimaan laporan ada tahapan verifikasi dokumen yang dilakukan Tim Keasistenan Penerimaan dan Verifikasi Laporan, jika sudah lengkap baru dilimpahkan ke Tim Keasistenan Pemeriksaan Laporan untuk ditindaklanjuti,” jelas Nur Rakhman.

Dari posko pengaduan sumbangan dan pungutan sekolah, Ombudsman juga menerima laporan terkait penarikan sumbangan dan pungutan yang dilakukan oleh satuan pendidikan tingkat dasar dalam hal ini SD dan SMP Negeri.

“Ya betul, ada laporan terkait sumbangan dan pungutan pada tingkat SD dan SMP. Selain itu Ombudsman juga masih menerima laporan terkait penahanan ijazah oleh pihak sekolah. Penahanan ijazah ini seharusnya tidak boleh terjadi, sumbangan dan pungutan pada sekolah negeri seharusnya tidak boleh dikaitkan dengan urusan akademik, salah satunya penahanan ijazah atau rapor,” paparnya.

Baca Juga:  FSBKU : Ada Upaya Penggembosan Aksi Mahasiswa dan Pelajar

Kedepan Ombudsman juga akan membuka posko pengaduan untuk substansi laporan lainnya terdekat, terkait substansi administrasi kependudukan.

Menurut pihaknya, substansi posko pengaduan akan disesuaikan dengan keluhan pelayanan publik yang sedang berkembang di tengah  masyarakat.

Harapannya dengan demikian Ombudsman dapat meningkatkan kepedulian masyarakat agar berkontribusi dalam melakukan pengawasan pelayanan publik, salah satunya dengan cara menyampaikan laporan ke Ombudsman.

 

Reporter : SUL/Ombudsman

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top