Iklan
Bandar Lampung

Nasib dan Pilihan Kejaksaan Agung Ketika Mencoba Tangani Dugaan Korupsi Bansos di Lampung Timur

Kejaksaan di Lampung Belum Mampu Raih Anugerah Wilayah Bebas Korupsi
Kejaksaan di Lampung Belum Mampu Raih Anugerah Wilayah Bebas Korupsi

Ilustrasi adhyaksa.

Suluh.co – Dimulai pada 7 Agustus 2020 lalu, Kejaksaan Agung melalui Jaksa Agung Muda Pidana Khusus [Jampidsus] menurunkan tim ke Kabupaten Lampung Timur untuk menunaikan tugas melaksanakan proses penegakan hukum.

Penegakan hukum itu berkaitan dengan sangkaan korupsi dana Bantuan Sosial [Bansos] Covid-19, tepatnya di Kabupaten Lampung Timur –kabupaten yang dipimpin oleh kader PDI-P ketika mencalonkan diri pada Pilkada 2020, bernama Zaiful Bukhori.

Waktu itu insan adhyaksa melakukan penggeledahan dan diduga turut melakukan penyitaan sejumlah dokumen.

Pelaksanaan kegiatan tadi itu diketahui berlangsung di Kantor Dinas Kesehatan Pemkab Lampung Timur.

Sejurus dengan proses tersebut, Kejaksaan Agung telah memintai keterangan Syahrudin Putera, Sekda Lampung Timur saat itu.

Baca Juga:  Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Donasi Buku, Perahu Pustaka: 'Terima Kasih Banyak'

Pelaksanaan-pelaksanaan proses tersebut, diafirmasi oleh Jaksa Agung Sanitiar Burhanudin kepada reporter Suluh.co, saat Burhanudin melakukan kunjungan ke Kantor Kejaksaan Tinggi Lampung.

Belakangan, hasil dari setiap kegiatan itu sudah dibuka untuk publik. Apa hasilnya ya?

Dari informasi yang diterima reporter Suluh.co, penyelidikan atas penanganan sangkaan korupsi itu belakangan sudah diserahkan ke Kejaksaan Tinggi Lampung.

Informasi ini bukan lah isapan jempol belaka. Kepala Seksi Penerangan Hukum pada Kejaksaan Tinggi Lampung Andrie W Setiawan kepada reporter Suluh.co, membenarkannya.

Atas instruksi yang disampaikan Kejaksaan Agung, ungkap Andrie pada Kamis, 11 Februari 2021, bahwa: ”Dari Kejaksaan Agung sudah dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi Lampung, yang petunjuknya adalah untuk diserahkan ke APIP. Sampai saat ini, kami masih menunggu apa hasilnya dari APIP”.

Baca Juga:  Evaluasi Kinerja, Jaksa Agung Tekankan Kunjungan Virtual   

APIP adalah singkatan dari Aparat Pengawas Internal Pemerintah atau Pengawas internal yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengawasan dalam lingkup kewenangannya melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi.

Institusi APIP antara lain seperti Inspektorat, Inspektorat Jenderal. Dalam pelaksanaannya, pengenaan hukuman terhadap tindakan penyelewengan yang dilakukan pejabat, tidak melulu dengan sanksi pidana. Pengenaan sanksi denda dapat diberikan pada kasus penyelewengan yang bersifat administratif.

Reporter: Ricardo Hutabarat

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top