Pendapat

Merawat Ingatan Korban Penggusuran Pasar Griya Sukarame

Oleh : Kodri Ubaidillah

Kadiv Advokasi, LBH Bandar Lampung

MENJADI rawatan ingatan bersama, pernah terjadi Penggusuran Pasar Griya Sukarame yang memaksa para warga harus kehilangan hak-haknya sebagai warga negara demi pembangunan kantor Kejaksaan Negeri Bandar Lampung.

Terhadap hal tersebut, YLBHI-LBH Bandar Lampung kemudian melakukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Walikota Bandar Lampung (Tergugat 1), DPRD Kota Bandar Lampung (Tergugat 2), Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bandar Lampung (Tergugat 3), Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung (Tergugat 4), Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung (Tergugat 5) dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung (Tergugat 6) sebagai bentuk konsistensi dalam mengawal perjuangan hak-hak Warga Korban penggusuran Pasar Griya Sukarame.

Bahkan prosesnya kala itu sudah sampai tingkat banding. Namun faktanya Pengadilan Negeri Tanjungkarang dan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sebagai Lembaga Yudikatif, yang dalam hal ini memeriksa dan memutus perkara a quo justru menyatakan bahwa Gugatan Penggugat Niet Onvankelijk Verklaard (NO) atau Tidak dapat Diterima karena tidak memasukan Kejaksaan Negeri Bandar Lampung sebagai Pihak dalam Gugatan tanpa mempertimbangkan pembuktian maupun saksi yang dihadirkan selama proses persidangan.

Baca Juga:  Ridho Bachtiar Peduli, Arinal Nunik Tidak

Padahal YLBHI-LBH Bandar Lampung telah menyampaikan 38 Bukti Surat (P.1-P.38) yang telah dibubuhi dengan materai yang cukup dan sah menurut hukum, mengajukan tiga (3) saksi fakta dan ahli Hak Asasi Manusia (HAM) dari Universitas Lampung.

Tindakan represif aparat yang arogan pun tak luput dari hal yang turut mewarnai tangis rakyat yang dirampas haknya tersebut. Bahwa sepanjang pembuktian dalam persidangan terdahulu, didapatkan fakta persidangan bahwa Pemerintah Kota Bandar Lampung dan jajarannya sebagai pihak Tergugat mengabaikan fakta persidangan, dimana dalam penggusuran yang dilakukan terdapat adanya Pelanggaran HAM dan Perbuatan Melawan Hukum Penguasa.

Fakta persidangan selanjutnya menunjukan bahwa Pemindahtanganan Barang Milik Daerah melalui Hibah Tanah antara Pemerintah Kota Bandar Lampung dengan Kejaksaan Negeri Bandar Lampung adalah perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang.

Di tambah lagi Proses dan Hasil Pelelangan Pembangunan Gedung Kantor Kejaksaan Negeri Bandar Lampung adalah Perbuatan Melawan Hukum yang karena bertentangan dengan undang-undang.

Saat persidangan berlangsung didapati fakta, bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan melanggar Rencana Tata Ruang dan Tata Wilayah, (Perda RTRW Kota Bandar Lampung No. 10Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Tahun 2011-2030) dimana wilayah a quo merupakan yang diperuntukan sebagai Wilayah Pemukiman, Pendidikan dan Perekonomian.

Baca Juga:  Eksistensi Pancasila di Era Milenial

Perlu ditekankan, bahwa penggusuran harus dijadikan sarana terakhir oleh pemerintah setelah menempuh proses partisipsi dan musyawarah yang seimbang dengan warga terdampak.

Bahwa Komisi HAM PBB melalui Resolusi Komisi HAM PBB Nomor 1993/77 dan 2004/28 mengkategorikan penggusuran paksa sebagai “Gross violation of human right” (pelanggaran HAM berat) karena merampas hak atas pekerjaan yang layak, dan hak pendidikan bagi anak-anak korban penggusuran paksa.

Bahwa keterangan ahli dari Universitas Lampung, Dr. Budiono, S.H., M.H terhadap proses penggusuran harus dilakukan dengan perencanaan, terhadap tidak adanya proses perencanaan dalam hal rencana relokasi, musyawarah dengan warga terdampak, “maka itu adalah pelanggaran HAM dan Perbuatan melawan Hukum Penguasa”.

Bahwa Pemerintah Kota Bandar Lampung telah melanggar Peraturan Perundang-undangan pasal 27 ayat (2) UUD 1945, UU No.11 Tahun 2005 Tentang pengesahan kovenan internasional hak-hak ekonomi, sosial dan budaya serta UU No. 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan kovenan internasional hak-hak sipil dan politik.

YLBHI LBH Bandar lampung tetap berpegang pada dalil-dalil yang telah dinyatakan dalam Gugatan dan Pembuktian bahwa alasan tidak dimasukannya Kejaksaan Negeri Bandar Lampung karena hanya sebatas Pihak Penerima Hibah yang secara hukum keperdataan bersifat pasif.

Baca Juga:  LBH Bandar Lampung Minta Korban Kekerasan Seksual di Unila Melapor

Perlu kiranya direnungi bahwa telah hilangnya hak-hak pedagang Pasar Griya adalah murni Perbuatan Melawan Hukum Penguasa dan Negara harus bertanggungjawab atas perbuatan tersebut.

Sehingga terhadap hal tersebut, YLBHI-LBH Bandar Lampung telah melayangkan Kasasi kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Nomor Regeistrasi Perkara 966 K/PDT/2020. Harapan Mahkamah sebagai representasi dari kuasa kehakiman tertinggi dapat melihat dengan nurani dan menelurkan Putusan yang adil dan bermartabat demi
tegaknya daulat hukum di negeri ini.(LBH)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top