Pendapat

Menggabung atau Tata Ulang?

Oleh: Iwan Nurdin

Ketua Dewan Nasional Konsorsium Pembaruan Agraria

APA pendapatmu kalau dua kementerian ini, yakni KLHK dam ATR/BPN digabung saja? Saya setuju.

Bah, berapa banyak kebun-kebun pengusaha pelanggar hukum yang berada di dalam kawasan akan diputihkan dan diterbitkan HGU. Angka deforestrasi kita sangat tinggi, menggabungkan keduanya dapat memicu deforestrasi semakin ugal-ugalan, semakin besar-besaran hutan yang bakal dijarah oleh pencoleng.

Hmm, bisa ya, bisa juga tidak.

Bagaimana jika pernyataannya kita rubah menjadi begini: berapa banyak desa-desa, pemukiman, sawah, ladang, kebun dan wilayah adat yang selama ini tumpang tindih bisa diselesaikan jika kementerian ini bergabung. Berapa banyak manusia bisa dimerdekakan. Bukankah jumlahnya puluhan ribu desa dengan luasan belasan juta hektar.

Baca Juga:  Perombakan Parlemen Untuk Reforma Agraria

Setiap kebijakan apapun, selalu ada resikonya atau potensi penyalahgunaan. Itulah pentingnya sosok yang tepat, dan kepemimpinan presiden atas masalah ini sangat vital.

Begini saja. Usul saya, Planologi Kehutanan, Badan Informasi Geospasial bergabung ke dalam ATR/BPN.

Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem bergabung ke dalam satu kementerian yakni Kementerian Lingkungan Hidup.

Sementara yang terkait dengan silvikultur alias produksi dan tanaman kehutanan bergabung ke asal muasalnya di pertanian dan menjadi sebuah kementerian, bisa saja bernama: Kementerian Pertanian, Perhutanan dan Perkebunan.

Sebentar, sebentar, kamu pikir masalah kita ada di kelembagaan.

Salah satunya begitu. Masalah terbesarnya ada di visi, kemudian mewujud di kelembagaan yang carut marut. Di dalamnya berisi manusia yang mengekalkan birokrasi dengan budaya rent seeker. Itulah sebabnya kita perlu rombak kelembagaannya.

Baca Juga:  Pesan Darma untuk Kedamaian Bangsa

Jangan mengembangkan ide liar begitu. Ingat kekuasaan legislatif kabarnya sudah dikuasai pengusaha, lo. Sangat berbahaya jika kehutanan dan bpn digabung. Makanan empuk politisi.

Eh, emang pernah DPR bukan begitu, ya? Dahulu proxy sekarang langsung terjun. Itulah yang terjadi di DPR. Selain itu, ini bukan ide liar, sudah sejak lama banyak usulan model begini. Mungkin sekarang saatnya untuk dirombak.

Okelah, bungkus.(*)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top