Modus

Lurah Vs 20 Warga, Sengketa Lahan Donomulyo Segera Divonis

Pengadilan Negeri Sukadana menggelar pemeriksaan lahan/MAT

Suluh.co – Sidang perkara perdata antara Kepala Desa Donomulyo, Kecamatan Bumiagung, Lampung Timur, dengan 20 warganya terkait sengketa lahan 4 hektare di Dusun II, akan diputus hakim, awal April  mendatang.

Hal ini diketahui saat pihak Pengadilan Negeri Sukadana menggelar pemeriksaan lahan tersebut, Jumat (26/3).

Sebelumnya lahan ini disewakan kepada pihak ketiga oleh kepala desanya ketika itu, selama 20 tahun.

Namun, hingga batas waktu tadi berakhir ternyata sudah terdapat 20 warga yang mendiaminya.

Perkara bernomor Nomor 28/Pdt.G/2020/Sdn, yang telah melalui 16 kali persidangan ini, adalah kali kedua digugat setelah sebelummya dinyatakan Niet Ont Van Kelij Ke Verk Laard.

Atau biasa disebut sebagai N-O, merupakan vonis yang menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima karena mengandung cacat formil.

Baca Juga:  Kasus Mustafa, Bupati Lampung Timur Chusnunia Chalim Dipanggil KPK

Mulyani, Kepala Desa Donomulyo (Penggugat), mengatakan, sengketa tanah yang digugat seluas 4 hektare yang dimiliki lebih dari 20 orang itu memang bermasalah.

“Dari dulu tanah ini sudah bermasalah dengan desa tapi baru ini masuk ke persidangan,” kata Mulyani.

Dirinya juga mengakui memiliki saksi dari warga, saksi ahli, BPN yang juga sudah dihadirkan di persidangan ini.

“Tanah itu sebagian sudah memiliki surat, tetapi dasar surat sebelumnya adalah milik desa berdasarkan asal usul tanah dan sejarah desa. Bahwa, tanah itu milik desa dan hari ini pengadilan turun untuk pemeriksaan lokasi,” tutur Mulyani.

Sementara, Joni Widodo, LBH Sai Tuah Bepadan (Kuasa Hukum Tergugat), menjelaskan tanah tersebut asal muasalnya adalah milik Negeri Sukadana.

Baca Juga:  Polda Lampung Bidik Tersangka Baru di Kasus Register 45

Kemudian izin memakainya diberikan kepada almarhum lurah pertama Desa Donomulyo, dan kemudian ini disewakan kepada Cina selama 20 tahun.

Setelah habis masa sewa itu kembalikan, dan sekarang sudah menjadi milik masyarakat sini, dan dari dulu tanah ini tidak pernah bermasalah.

“Namun, mengapa setelah Lurah Mulyani ini menjabat sebagai kepala desa malah bermasalah, bahkan ini yang kedua kalinya di gugat, yang pertama dalam Register Perkara 048 tapi ditolak oleh pengadilan karena kurang pihak,” tambahnya.

Pihaknya juga sudah melayangkan PK ke Mahkamah Agung.

“Sejak tahun 1958 sampai dengan hari ini tidak ada masalah bahkan dari pihak Desa Donomulyo tidak ada satu pun yang mengganggu aktivitas kami karena kami memiliki keabsahan dan SKT yang jelas. Bahkan ada 4 warga yang sudah memiliki AJB hingga dalam konteks bernegara tanah ini legal, kepala desanya saja yang kurang kerjaan ini,” tutup Joni.

Baca Juga:  CBR dan Beat Anak Kos di Batanghari Raib

 

Reporter : Rahmat

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top