Daerah

LPJ APBD, Silpa Akhir Tahun 2019 Pemkab Way Kanan Minus Rp 7,65 Miliar

Bupati Way Kanan Raden Adipati Surya, menyampaikan raperda laporan pertanggungjawaban (LPJ) pelaksanaan APBD tahun 2019/Istimewa

WAY KANAN – Bupati Way Kanan Raden Adipati Surya, menyampaikan raperda laporan pertanggungjawaban (LPJ) pelaksanaan APBD tahun 2019, kepada ketua DPRD setempat, di ruang paripurna, Senin (13/7).

Rapat Paripurna ini dihadiri oleh 31 anggota DPRD dari 40, wakil bupati, anggota forkopimda, sekda, staf ahli, para asisten, inspektur, sekretaris dewan, kepala badan, kepala dinas, kepala kantor, kepala bagian, di lingkungan pemerintah kabupaten way kanan, camat se-kabupaten, ibu ketua tim penggerak pkk, ibu ketua dharma wanita, dan ibu ketua gabungan organisasi wanita.

Dalam sambutannya, Adipati menjelaskan, anggaran 2019 yang telah diaudit oleh BPK-RI beberapa waktu yang lalu dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), merupakan ke-sepuluh kalinya Way Kanan memperoleh opini tertinggi dari BPK-RI secara berturut-turut atas penilaian terhadap laporan pertanggungjawaban keuangan.

Baca Juga:  Truk Besar Rusak Jalan Penghubung di Kotabumi Pasar

“Tentunya ini buah kerja keras kita semua, baik eksekutif maupun legislatif,” ujar Adipati.

Selain itu, di dalam Raperda ini memuat laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

“Di tahun anggaran 2019 Pemerintah Kabupaten Way Kanan, total Pendapatan Daerah sebesar Rp1,39 triliun dan melakukan belanja dan transfer sebesar Rp1,40 triliun, pembiayaan netto sebesar minus Rp5,43 milyar. Sedangkan SILPA akhir tahun 2019 adalah minus Rp7,65 miliar,” kata Adipati.

Kemudian lanjutnya, pada neraca per 31 Desember 2019 Pemerintah Kabupaten Way Kanan memiliki total aset sebesar Rp2,52 triliun, kewajiban sebesar Rp153 miliar dan ekuitas sebesar Rp2,37 triliun.

Baca Juga:  Terminal Unit II Banjar Agung bakal Ditertibkan

Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD ini di susun dan disampaikan kepada Lembaga DPRD ini sebagai perwujudan pelaksanaan amanat Pasal 320 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah sebanyak dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, dan Pasal 194 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, khususnya pasal 298 ayat (1).(JOM/RLS)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top