Bandar Lampung

LKPJ Pemprov Lampung Tertutup dan Dijaga Ketat, LBH : Buat Publik Curiga

Kegiatan rapat Pansus LKPJ yang kedua, pada Selasa (27/04/2021)/Istimewa

Suluh.co – LBH Bandar Lampung menyayangkan tertutup dan tidak terbukanya akses publik pada rapat Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Pemerintah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020 di DPRD Provinsi Lampung.

Bahkan, sampai mengerahkan kekuatan yang berlebihan untuk menjaga jalannya rapat tersebut mulai dari Satpol PP, Kepolisian, hingga TNI.

Hal ini jelas bertentangan dengan hak konstitusional warga negara untuk memperoleh informasi dan melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Direktur LBH Bandar Lampung Chandra Muliawan, menjelaskan, secara konstitusioanal hak atas informasi tertuang dalam Pasal 28 UUD 1945 yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh Informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya.

Serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan Informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Baca Juga:  Pansus Dugaan Tindak Pidana Pemilu, AKD Fraksi PKB Alot

Hak atas Informasi menjadi sangat penting, karena makin terbuka penyelenggaraan negara dalam hal ini adalah Pemerintah Provinsi Lampung untuk diawasi publik baik oleh masyarakat sipil, NGO, penggiat sosial, hingga jurnalis.

“Hal ini juga relevan untuk meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Partisipasi atau pelibatan masyarakat tidak banyak berarti tanpa jaminan keterbukaan informasi publik,” papar Chandra Muliawan, Kamis (20/5).

Bahwa rapat Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Pemerintah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020 bukanlah suatu informasi yang dikecualilkan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

“Maka dengan tertutupnya agenda tersebut ada potensi tata kelola dan pemerintahan Provinsi Lampung tidak menunjukkan mekanisme Good Government dan Clean Government,” tegasnya.

Baca Juga:  Kasus 'Kencing Kalian Belum Lurus' Resmi Dilaporkan ke Polda Lampung

Karena pada faktanya, rapat Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Pemerintah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020 beberapakali ditunda terakhir pada 27 April 2021 dengan alasan tidak ada kesiapan dengan bahan yang akan disampaikan.

Hal ini menunjukan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung dalam melakukan kinerjanya mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi internal dalam birokrasi pemerintahan diduga tidak berjalan sebagaimana mestinya dan buruk (bad-govenance).

“Seharusnya bila memang Pemerintah Provinsi Lampung serius dalam melaksanakan program-program yang sudah ada dalam perencanaan, maka dengan gamblang dapat melaksanakan rapat LKPJ Pemerintah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020 tanpa harus ditutup-tutupi dengan pengerahan kekuatan yang berlebihan,” jelasnya lagi.

Selain itu DPRD Provinsi Lampung yang mempunyai fungsi pengawasan terhadap jalannya roda Pemerintahan Provinsi Lampung harus tegas terhadap setiap pelaksanaan program-program yang telah dikerjakan.

Baca Juga:  Transportasi Nataru Lampung Terancam

Maka LKPJ harus dibuka seluas-luasnya untuk memenuhi hak atas informasi bagi publik Lampung. Jangan sampai dengan tertutupnya rapat Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Pemerintah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020 ini justru membuat publik dan masyarakat sipil menaruh curiga dan menduga ada “main mata” terhadap anggaran dan pelakasanaan anggaran di Provinsi Lampung.

 

Reporter : SUL/LBH Bandar Lampung

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top